Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) sampai saat ini sudah menyita uang tunai sebesar Rp20 miliar, terkait kasus penggadaan dan peremajaan Bus TransJakarta di Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2013.

Selain menyita sejumlah uang, tim penyidik Kejagung juga menyita sejumlah properti dan apartemen milik mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Udar Pristono yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

“Jadi tim penyidik sudah menyita uang tunai dari para tersangka sebanyak Rp20 miliar,” kata Kasubdit Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Sarjono Turin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/12) malam.

Penyitaan terakhir, kata Sarjono Turin, dari tersangka Chen Cheng Kyeong sekitar Rp6,2 miliar lebih. Dia adalah Dirut PT Korindo Motors yang juga tersangka kasus Bus TransJakarta 2013.

Sebelumnya, Dirut PT New Armada dan PT Mobilindo Armada Cemerlang, Budi Susanto juga telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp6 miliar. Satu tersangka dari unsur swasta lainnya yakni, Agus Sudiarso selaku Direktur PT Ifani Dewi tidak mengembalikan kerugian negara sama sekali. Oleh karena itu, dia menjadi satu-satunya unsur swasta yang ditahan penyidik gedung bundar.

Sedangkan sisanya dari tersangka lain yakni Prawoto selaku Pejabat BPPT. Kemudian penyidik juga telah menyita sejumlah aset milik dua tersangka lainnya, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drajat Adhyaksa dan Ketua Panitia Lelang Setyo Tuhu.

Dari tersangka Udar juga telah disita sejumlah aset properti lain, mulai rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Apartemen Casa Grande di Kuningan, Condotel di Bali dan rumah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ditaksir aset-aset yang disita oleh tim Kejagung senilai Rp100-an miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono mengatakan, pengingkaran kesepakatan politik merupakan hal biasa sehingga tidak aneh bila Partai Golkar memutuskan mendukung pemilu kepala daerah melalui DPRD.

“Partai Golkar mengingkari kesepakatan dengan Partai Demokrat bukan hal yang aneh. Politik itu sangat terikat dengan kepentingan dan waktu. Yang abadi dalam politik adalah kepentingan,” kata Teguh Yuwono saat dihubungi, Kamis (4/12).

Menurut Teguh, kesepakatan politik meskipun dilakukan hitam di atas putih masih sangat mungkin berubah karena bukan merupakan ketetapan hukum.

Teguh menduga saat itu Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) bersedia mendukung pemilu kepala daerah langsung karena posisi Partai Demokrat masih kuat bersama Susilo Bambang Yudhoyono.

“Situasi saat ini sudah berbeda karena Partai Demokrat sudah mulai melemah dan Partai Golkar sedang mengalami konflik berkepanjangan karena ada perbedaan pendapat,” kata dia.

Terkait dengan sikap Partai Demokrat, Teguh menduga partai tersebut kemungkinan akan memikirkan untuk merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilu Kepala Daerah (Perppu Pilkada) yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak didukung KMP.

“Saya kira ini belum akan berakhir. Sangat mungkin Partai Demokrat akan ke KIH. Namun, harus dilihat juga jumlah kursi mencukupi atau tidak untuk mendukung Perppu Pilkada,” kata dia.

Munas IX Partai Golkar di Bali memutuskan untuk mendukung pemilu kepala daerah melalui DPRD. Itu berarti partai berlambang pohon beringin itu akan menolak Perppu Pilkada.

Partai Demokrat menilai keputusan itu sebagai bentuk ingkar janji karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan KMP, termasuk Partai Golkar, untuk mendukung pemilu kepala daerah langsung.

“Ada kesepakatan tertulis yang dibuat Partai Demokrat dan KMP. Kalau setelah munas, Aburizal Bakrie menyatakan penolakannya terhadap Perppu Pilkada, Partai Demokrat siap mengungkapkan secara terbuka kepada rakyat,” kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bercinta di dalam rumah sungguh mengasyikkan. Apalagi di tempat-tempat atau ruangan yang bisa meningkatkan hormon seksual Anda.

Kami hadirkan untuk Anda beberapa tempat yang bisa membangkitkan gairah hubungan badan dengan pasangan.  Lokasi ini bisa menjadi alternatif bercinta Anda bersama pasangan. Kami yakin, daya gempur Anda semakin hebat di tempat ini.

Kamar mandi
Anda sudah bisa menebak aktivitas apa yang harus Anda lakukan bersama pasangan di dalam kamar mandi. Gunakan waktu yang agak lama dalam menikmati gaya bercinta di dalam air.

Area ruang makan
Setelah pasangan Anda memasak makan malam untuk Anda, lalu ucapkanlah rasa terima kasih kepada pasangan Anda dengan nada romantic. Anda bisa sedikit nakal untuk memancing sedikit gairah seksual. Dan, segera lakukan hubungan badan!

Ruang tamu
Anda bisa ajak pasangan nonton bersama. Setelah itu, Anda bisa memulai pancingan awal dengan menciumnya, membelai dan mengajaknya bercinta.

Kamar tidur.
Tempat ini sudah tak asing bagi pasangan yang ingin bercinta. Anda bisa melakukan seks dalam waktu yang lama hingga keesokan paginya. Anda juga bisa mencobanya di atas karpet yang ada di kamar dengan gaya bercinta yang hot.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komite IV DPD RI menemukan perpajakan di daerah yang tidak akurat sehingga banyak penerimanaan negara dari sektor pajak belum optimal.

“Dari kunjungan Komite IV ke beberapa daerah kami menemukan persoalan yang relatif sama yakni data perpajakan yang tidak akurat,” kata Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang di Jakarta, Kamis (4/12).

Menurut Ajiep, Komisi IV DPD RI sudah melakukan kunjungan kerja ketiga provinsi yakni Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Bali untuk mencari informasi soal pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Dalam kunjungan kerja tersebut, kata dia, Komite IV DPD RI juga mencari informasi bagaimana upaya daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk hambatan yang dihadapi.

“Dalam konteks tersebut, kami juga mencari informasi soal mekanisme bagi hasil pajak penghasilan kepada daerah serta bagi hasil pajak provinsi kepada kabupetan dan kota,” kata dia.

Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Selatan ini menjelaskan, dari kunjungan Komite IV DPD RI ke tiga provinsi, menemukan persoalan utamanya adalah tidak akuratnya data perpajakan, terutama data wajb pajak dan objek pajak.

Dari hasil kunjungan kerja tersebut, kata dia, akan dirumuskan menjadi laporan dan akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait di Pemerintah pusat yang merupakan mitra kerja Komite IV DPD RI.

Artikel ini ditulis oleh: