Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon membantah jika umur koalisi merah putih (KMP) ketika mendukung penyelenggraan pemilukada secara langsung tidak akan bertahan lama.
Hal itu menyusul pernyataan Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa tidak akan bertahan lama yang diprediksi tidak sampai 3 tahun.
“Saya kira tidak seperti itu. itu pendapat pribadi (Desmon,red), Kita lihat perkembangannya sebab representasinya itu di presidium (KMP),” kata Fadli, ketikaa dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (12/12).
Ia pun juga tidak membenarkan ketika dikatakan bahwa KMP yang menggabungkan sejumlah partai politik, seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP bukan berlandaskan pada perjanjian ideologi.
“Itu salah besar. coba baca pakta pendirian KMP yang kita tandatangani,” pungkas wakil ketua DPR RI itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon membantah jika umur koalisi merah putih (KMP) ketika mendukung penyelenggraan pemilukada secara langsung tidak akan bertahan lama.
Hal itu menyusul pernyataan Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa tidak akan bertahan lama yang diprediksi tidak sampai 3 tahun.
“Saya kira tidak seperti itu. itu pendapat pribadi (Desmon,red), Kita lihat perkembangannya sebab representasinya itu di presidium (KMP),” kata Fadli, ketikaa dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (12/12).
Ia pun juga tidak membenarkan ketika dikatakan bahwa KMP yang menggabungkan sejumlah partai politik, seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP bukan berlandaskan pada perjanjian ideologi.
“Itu salah besar. coba baca pakta pendirian KMP yang kita tandatangani,” pungkas wakil ketua DPR RI itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden Jokowi pada Senin (8/12) kemarin terus menimbulkan tafsiran politik dari sejumlah kalangan akademisi.
Pasalnya, tidak mungkin kedatangannya hanya sebatas sebagai Chairman Global Green Growth Institute (GGGI) dan hanya membahas perppu pilkada langsung saja.
Pengamat Politik dari UIN Syarief Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang) mengatakan pembicaraan politik itu mengenai siapa?, dapat apa?, dimana dan bagaimana?
“Artinya kedatangan SBY ke istana bisa diterjemahkan banyak kesan dan makna politis,” ucap dia ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (12/12).
Ia pun tidak menampik bila dalam pertemuan kedua tokoh besar itu, salah satunya perihal permintaan perlindungan hukum dalam kasus yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SBY menjadikan posisinya selaku ketua umum di partai berlambang bintang mercy itu sebagai bargaining politk kepada Jokowi.
“Jokowi bisa saja bongkar kasus Century dan kasus Hambalang. Namun SBY punya bergaining position yaitu sebagai ketua umum parpol Demokrat. Sehingga, SBY dan keluarganya pasti ingin aman dan tak ada kasus yang menyanderanya dikemudian hari,” ujarnya.
“Posisi demokrat sebagai partai penyeimbang itu bergaining SBY. Misalnya SBY mendukung perppu pilkada langsung, kalau SBY terancam ia pasti akan merapat ke koalisi pemerintah,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Ipang menganalogikan, dimana posisi untuk saling “mengamankan” dengan bargaining politik dilakukan. Misalnya, kata dia, Aburizal Bakrie (Ical) yang punya kasus Lumpur Lapindo, kasus Lapindo jadi ancaman dan bisa menyanderanya setelah rezim berganti. Dulu Ical aman karena di rezim SBY. SBY membutuhkan Ical karena koalisi Golkar dengan demokrat.
“Sehingga mengapa Ical begitu ngotot dan ambisius memaksa menjadi ketua umum, karena itu tadi Ical tak aman kalau tak lagi punya bergaining position,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden Jokowi pada Senin (8/12) kemarin terus menimbulkan tafsiran politik dari sejumlah kalangan akademisi.
Pasalnya, tidak mungkin kedatangannya hanya sebatas sebagai Chairman Global Green Growth Institute (GGGI) dan hanya membahas perppu pilkada langsung saja.
Pengamat Politik dari UIN Syarief Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang) mengatakan pembicaraan politik itu mengenai siapa?, dapat apa?, dimana dan bagaimana?
“Artinya kedatangan SBY ke istana bisa diterjemahkan banyak kesan dan makna politis,” ucap dia ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (12/12).
Ia pun tidak menampik bila dalam pertemuan kedua tokoh besar itu, salah satunya perihal permintaan perlindungan hukum dalam kasus yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SBY menjadikan posisinya selaku ketua umum di partai berlambang bintang mercy itu sebagai bargaining politk kepada Jokowi.
“Jokowi bisa saja bongkar kasus Century dan kasus Hambalang. Namun SBY punya bergaining position yaitu sebagai ketua umum parpol Demokrat. Sehingga, SBY dan keluarganya pasti ingin aman dan tak ada kasus yang menyanderanya dikemudian hari,” ujarnya.
“Posisi demokrat sebagai partai penyeimbang itu bergaining SBY. Misalnya SBY mendukung perppu pilkada langsung, kalau SBY terancam ia pasti akan merapat ke koalisi pemerintah,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Ipang menganalogikan, dimana posisi untuk saling “mengamankan” dengan bargaining politik dilakukan. Misalnya, kata dia, Aburizal Bakrie (Ical) yang punya kasus Lumpur Lapindo, kasus Lapindo jadi ancaman dan bisa menyanderanya setelah rezim berganti. Dulu Ical aman karena di rezim SBY. SBY membutuhkan Ical karena koalisi Golkar dengan demokrat.
“Sehingga mengapa Ical begitu ngotot dan ambisius memaksa menjadi ketua umum, karena itu tadi Ical tak aman kalau tak lagi punya bergaining position,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang