Jakarta, Aktual.co — Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menyerahkan berkas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Ini bukan yang pertama kali saya melaporkan karena yang terakhir saya melaporkan pada 19 Oktober tahun ini dalam kapasitas saya sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Belanda,” kata Retno di gedung KPK Jakarta, Kamis (4/12).
Namun Retno tidak mengungkapkan jumlah harta yang dimilikinya “Nanti, nanti,” kata diplomat karir tersebut.
Retno adalah menteri kedua puluh dalam Kabinet Kerja yang melaporkan LHKPN kepada KPK.
Berdasarkan laman situs www.acch.kpk.go.id, Retno terakhir melapor pada 29 Desember 2011 saat menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda.
Hartanya yang dilaporkan pada saat itu mencapai Rp6,62 miliar dan 231.806 dolar AS.
Rincian hartanya adalah harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp3,34 miliar yang berada di satu lokasi di kabupaten Magelang, dua lokasi di kota Depok, kota Bekasi, satu lokasi di kabupaten Bogor dan satu lokasi di Jakarta Pusat.
Selanjutnya harta bergerak berupa mobil Honda Jazz, motor merek Honda, mobil Toyota Kijang, motor Kawasaki Ninja, mobil Toyota Fortuner, mobil Toyota Yaris sejumlah Rp120 juta dengan nilai total Rp749 juta.
Kemudian masih ada giro dan setara kas lainnya sejumlah Rp2,53 miliar dan 231.806 dolar AS.
Sebelum Retno, ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah AAGN Puspayoga yang menyerahkan dokumen LHKPN ke KPK.
Selanjutnya Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Keuangan Bambang Brodjojonegoro, Menteri Kesehatan Nila Juwita F Moeloek, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokorasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang juga sudah melaporkan LHKPN.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Setelah melakukan fit and proper test, Komisi III tidak langsung melakukan pemilihan capim KPK, dan akan melakukannya hingga Januari 2015.
Hal itu disampaikan, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, sesuai dengan rapat pleno yang dihadiri 10 fraksi, seluruhnya sepakat untuk menunda pemilihan. Lantaran, belum lengkapnya anggota Komisi III DPR yang hadir dalam pemilihan ini.
“Secara aklamasi dalam semangat musyawarah mufakat 10 fraksi memutuskan pelaksanaan lebih lanjut, pemilihan dan penetapan pimpinan KPK yang baru untuk menggantikan posisi pimpinan KPK atas nama Busyro yang tanggal 10 Desember akan berakhir. Akan dilakukan Komisi III setelah memasuki massa sidang berikutnya pada awal bulan Januari 2015,” ucap Benny, di Komisi III DPR RI, Kamis (4/12).
Pimpinan sidang proses seleksi Capim KPK, memprediksi KPK akan memiliki pimpinan baru nanti sekitar tanggal 12-15 Januari 2015. Setelah DPR memasuki massa reses pada 5 Desember hingga 12 Januari.
Lebih lanjut, sambung dia, seluruh fraksi sepakat keputusan ini diambil karena belum seluruh anggota hadir di Komisi III DPR. Khususnya, Partai Golkar yang sedang menggelar Munas ke IX di Bali.
“Karena tadi anggota Komisi III belum lengkap, ada yang masih mengikuti Munas, teman-teman Golkar, ada agenda internal dewan yang belum kita selesaikan seperti revisi UU MD3,” tukas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah akan mulai melakukan eksekusi terhadap kapal-kapal asing yang terbukti melanggar batas perairan nasional Indonesia dan melakukan pencurian ikan pada Sabtu (7/12).
Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis, usai bertemu Presiden Joko Widodo mengatakan ada tiga kapal asing yang telah melalui proses hukum dan dinyatakan bersalah akan ditenggelamkan pada akhir pekan ini.
“Saya dipanggil Presiden terkait dengan tindakan tegas (terhadap-red) pelanggar, dilakukan upaya hukum sampai pada penenggelaman kapal. Akan dilakukan pada Sabtu mendatang. Ini tindakan tegas pemerintah terhadap ‘ilegal fishing’,” kata Tedjo Edhy, Kamis (4/12).
Menko Polhukam mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum sekaligus mengingatkan semua pihak untuk tidak melanggar wilayah perairan RI dan melakukan pencurian ikan.
Lokasi eksekusi kapal, kata Menko Polhukam akan dilakukan di Perairan Anambas Kepulauan Riau.
“Itu teknislah bakar juga boleh, tembak juga boleh. Pesannya adalah jangan sekali-sekali melanggar di Perairan Indonesia,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Robby Arya Brata berniat membentuk Dewan Pengawas KPK, jika dirinya terpilih menjadi Pimpinan KPK, dimana nantinya akan berfungsi mengawasi para pemimpin KPK.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK menyarankan agar Robby membuka kembali Undang-undang mengenai KPK sebelum melontarkan niatan tersebut ke publik.
“Kalau usul dewan pengawas, dewan pengawas seperti apa? Itu kan tidak ada di UU, baca dulu UU-nya, kalau mau ada itu, ya UU diubah dulu,” kata Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/12).
Menurut Johan, selama ini apa yang telah dilakukan oleh pimpinan KPK sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-undang. “Itu sudah detil, apa yang dilakukan pimpinan kalau ada yang melanggar, ya ada etiknya, mekanisme itu berjalan di KPK,” lanjut Johan.
Tidak hanya itu, Johan malah menyarankan kepada Robby untuk terlebih dahulu fokus dalam proses seleksi daripada mengeluarkan pendapat mengenai hal yang tidak dia ketahuinya apa yang sebenarnya terjadi dalam internal KPK.
“Roby jangan beranggapan seperti itu, Lulus tes, fokus, baru jadi pimpinan, kan dia tidak tahu apa yang ada di KPK, apa yang dilakukan,” kata Johan.
Diketahui saat fit & proper tes di DPR, Roby berkeinginan membentuk  Dewan Pengawas KPK jika dirinya terpilih menjadi Pimpinan KPK. Dewan pengawas tersebut nantinya berfungsi untuk mengawasi para pimpinan KPK.
“Apabila ada unsur korupsi, kalau itu dilakukan pimpinan KPK, tidak ada yang menindak. Pengawas internal enggak bisa, DPR enggak bisa. Perlu Dewan Pengawas KPK,”  kata Robby di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby