BI Tunda Penggunaan PIN 6 Digit Kartu Kredit Hingga 1 Juli 2015

11 Desember 2014, 20:00

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia (BI) menunda kebijakan terkait penggunaan PIN 6 digit pada kartu kredit. BI beralasan penundaan tersebut agar pemantauan dan evaluasi lebih lama dilakukan.

Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Eni Panggabean mengatakan bahwa BI masih perlu mengedukasi semua pihak. Baik masyarakat, Electronic Data Capturer (EDC), dan host system.

“Penggunaan PIN 6 digit dalam kartu kredit ini masih kami evaluasi dan ditunda implementasinya. Harusnya per tanggal 1 Januari 2015, tapi kami lihat kondisinya di masyarakat, industru dalam hal ini perbankan, dan merchant belum semuanya siap,” ujar Eni saat konferensi pers di kantor BI Jakarta, Kamis (11/12).

Lebih lanjut dikatakan Eni, penundaan tersebut dilakukan hingga batas waktu tertentu. Mulai 1 Juli 2015 seluruh penerbitan kartu baru dan kartu perpanjangan oleh penerbit kartu kredit di Indonesia wajib telah menggunakan PIN 6 digit. Dan barulah pada 1 Juli 2020 tidak ada lagi kartu kredit yang menggunakan tanda tangan, artinya semua wajib menggunakan PIN 6 digit.

“Seluruh kartu kredit wajib telah mengimplementasikan PIN 6 digit paling lambat 30 Juni 2020. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 tidak ada lagi kartu kredit yang tidak menggunakan PIN 6 digit,” pungkasnya.

Untuk diketahui, penggunaan PIN 6 digit dimaksudkan agar sistem pengamanan pada kartu kredit lebih aman. Sebelumnya kartu kredit menggunakan tandatangan sebagai sarana verifikasi dan autensifikasi transaksi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

BI Tunda Penggunaan PIN 6 Digit Kartu Kredit Hingga 1 Juli 2015

11 Desember 2014, 20:00

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia (BI) menunda kebijakan terkait penggunaan PIN 6 digit pada kartu kredit. BI beralasan penundaan tersebut agar pemantauan dan evaluasi lebih lama dilakukan.

Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Eni Panggabean mengatakan bahwa BI masih perlu mengedukasi semua pihak. Baik masyarakat, Electronic Data Capturer (EDC), dan host system.

“Penggunaan PIN 6 digit dalam kartu kredit ini masih kami evaluasi dan ditunda implementasinya. Harusnya per tanggal 1 Januari 2015, tapi kami lihat kondisinya di masyarakat, industru dalam hal ini perbankan, dan merchant belum semuanya siap,” ujar Eni saat konferensi pers di kantor BI Jakarta, Kamis (11/12).

Lebih lanjut dikatakan Eni, penundaan tersebut dilakukan hingga batas waktu tertentu. Mulai 1 Juli 2015 seluruh penerbitan kartu baru dan kartu perpanjangan oleh penerbit kartu kredit di Indonesia wajib telah menggunakan PIN 6 digit. Dan barulah pada 1 Juli 2020 tidak ada lagi kartu kredit yang menggunakan tanda tangan, artinya semua wajib menggunakan PIN 6 digit.

“Seluruh kartu kredit wajib telah mengimplementasikan PIN 6 digit paling lambat 30 Juni 2020. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 tidak ada lagi kartu kredit yang tidak menggunakan PIN 6 digit,” pungkasnya.

Untuk diketahui, penggunaan PIN 6 digit dimaksudkan agar sistem pengamanan pada kartu kredit lebih aman. Sebelumnya kartu kredit menggunakan tandatangan sebagai sarana verifikasi dan autensifikasi transaksi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Atasi Banjir Jakarta, Ini Usulan Ketua Komisi D

11 Desember 2014, 19:45

Jakarta, Aktual.co —Ketua Komisi D bidang pembangunan, Mohammad Sanusi melihat ada masalah dalam sistem drainase di Jakarta. Di mana saluran drainase dibuat rata lebih rendah dibanding saluran sekunder yang terhubung ke sungai. Akibatnya, saat hujan mengguyur, genangan ataupun banjir terjadi di mana-mana di Jakarta.
Untuk mengatasinya, politisi Gerindra itu berpendapat Pemprov DKI harus punya pompa air dengan jumlah yang banyak. Selain itu, si pompa juga harus menggunakan teknologi baru. Yakni model mur. Karena jika menggunakan pompa model lama baling-baling, akan banyak rusak karena banyak tersangkut sampah.
“Kita butuh yang model mur. Sehingga sampah naik ke atas. Orang pun gak mati masuk ke pompa, tapi naik dia ke atas,” kata Sanusi, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).
Selain memperbanyak jumlah pompa, solusi lain untuk mengatasi banjir di Jakarta akibat buruknya sistem drainase adalah dengan membuat waduk-waduk di hulu Jakarta.
Nantinya, waduk-waduk itu dilengkapi dengan pompa-pompa injeksen weel (model mur). Untuk menyedot air dari danau dan mengaliri air ke sungai saat musim kemarau.
Sanusi yakin Bogor sebagai daerah penyangga akan setuju dengan rencana pembuatan waduk. Bahkan menurutnya hal itu adalah mudah saja dilakukan.
“Karena hulu ada di Bogor ya beli saja tanah di sana 1000 hektar untuk membuat waduk. Terus status waduknya kita hibahkan ke Bogor. Nah nantinya Bogor dapat apa karena saya yakin keberadaan waduk bisa dikelola Pemerintah Bogor,” ujarnya.
Namun Sanusi juga berpendapat persoalan banjir di Jakarta bukan cuma tanggung jawab Pemprov DKI. Tapi tanggung jawab Pemerintah Pusat. “Tanggungjawab Pemprov DKI sebenarnya hanya lebih kepada genangan-genangan saja,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Atasi Banjir Jakarta, Ini Usulan Ketua Komisi D

11 Desember 2014, 19:45

Jakarta, Aktual.co —Ketua Komisi D bidang pembangunan, Mohammad Sanusi melihat ada masalah dalam sistem drainase di Jakarta. Di mana saluran drainase dibuat rata lebih rendah dibanding saluran sekunder yang terhubung ke sungai. Akibatnya, saat hujan mengguyur, genangan ataupun banjir terjadi di mana-mana di Jakarta.
Untuk mengatasinya, politisi Gerindra itu berpendapat Pemprov DKI harus punya pompa air dengan jumlah yang banyak. Selain itu, si pompa juga harus menggunakan teknologi baru. Yakni model mur. Karena jika menggunakan pompa model lama baling-baling, akan banyak rusak karena banyak tersangkut sampah.
“Kita butuh yang model mur. Sehingga sampah naik ke atas. Orang pun gak mati masuk ke pompa, tapi naik dia ke atas,” kata Sanusi, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).
Selain memperbanyak jumlah pompa, solusi lain untuk mengatasi banjir di Jakarta akibat buruknya sistem drainase adalah dengan membuat waduk-waduk di hulu Jakarta.
Nantinya, waduk-waduk itu dilengkapi dengan pompa-pompa injeksen weel (model mur). Untuk menyedot air dari danau dan mengaliri air ke sungai saat musim kemarau.
Sanusi yakin Bogor sebagai daerah penyangga akan setuju dengan rencana pembuatan waduk. Bahkan menurutnya hal itu adalah mudah saja dilakukan.
“Karena hulu ada di Bogor ya beli saja tanah di sana 1000 hektar untuk membuat waduk. Terus status waduknya kita hibahkan ke Bogor. Nah nantinya Bogor dapat apa karena saya yakin keberadaan waduk bisa dikelola Pemerintah Bogor,” ujarnya.
Namun Sanusi juga berpendapat persoalan banjir di Jakarta bukan cuma tanggung jawab Pemprov DKI. Tapi tanggung jawab Pemerintah Pusat. “Tanggungjawab Pemprov DKI sebenarnya hanya lebih kepada genangan-genangan saja,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Menpora Belum Terima Hasil Pertemuan Sesmenpora dengan PT Cipta Mitraya

11 Desember 2014, 19:34

Jakarta, Aktual.co — Deputi V Bidang Keharmonisan dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Gatot S. Dewa Broto mengungkapkan bahwa Menpora, Imam Nahrawi belum menerima laporan klarifikasi perusahaan pemenang tender peralatan Asian Games 2014.

Dikatakan Gatot, laporan tersebut masih berada di tangan Sesmenpora sebagai kuasa pengguna anggaran Kemenpora.

“Memang betul sudah dipanggil. Hari ini rencananya baru akan dilaporkan kepada Menteri (Imam Nahrawi). Jadi saya belum bisa beritahu apa dan bagaimana kendalanya,” ungkap Gatot di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Kamis (11/12).

Kata Gatot, pada pertemuan antara perusahaan pemenang tender pengadaaan peralatan latihan Asian Games 2014 dengan Sesmenpora, Alfitra Salam, pemenang tander juga berbicara mengenai perjanjian mereka (PT. Cipta Mitraya) dengan pihak cabang olahraga (cabor).

“Termasuk rumor tentang janji pemenang tender kepada pihak cabor untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan,” ujar Gatot.

“Nanti akan terlihat saat laporan Sesmenpora kepada Menpora, apakah benar itu cek kosong atau bukan. Kalau terbukti, itu masuk penipuan. Kami (Kemenpora) siap memfasilitasi,” pungkasnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, PT. Cipta Mitraya sebagai pemenang tender telah mengklarifikasi penyebab ketidaksanggupan mereka untuk menyediakan peralatan Asian Games 2018, kepada Sesmenpora.

“Pertemuan tadi mengklarifikasi terkait penyataan ketidaksanggupan penyedia dan kesulitan kesulitan penyedia dalam melaksanakan perkerjaan peralatan Asian Games,” kata Alfitra usai pertemuan. di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12).