Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Agung menyatakan 51 peserta seleksi calon hakim adhoc tindak pidana korupsi (Tipikor) tahap VI Tahun 2014 lolos seleksi tertulis.
Panitia Seleksi Calon Hakim Adhov Tipikor, dalam pengumumannya, Kamis, mengungkapkan 51 peserta yang lolos ini terdiri 38 calon untuk tingkat pertama dan 13 calon untuk tingkat banding.
Selanjutnya para calon hakim adhoc Tipikor yang lolos ini akan menjalani seleksi “profile assesment” dan wawancara.
Panitia seleksi yang diketuai Hakim Agung Alkostar ini meminta kepada publik untuk memberikan informasi atau penilaian terhadap calon hakim adhoc Tipikor yang lolos ini.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan penerimaan pendaftaran hakim adhoc Tipikor ini untuk menggantikan para hakim yang habis masa kerjanya.
MA menerima pendaftaran calon hakim adhoc Tipikor dengan kualifikasi diantaranya berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lainnya (hukum keuangan dan perbankan, hukum administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal dan hukum pajak) dengan pengalaman di bidang hukum minimal 15 tahun serta umur minimal 40 tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi meminta Presiden Jokowi jangan melakukan pembiaran atau mengadudomba DPR. Sebagai presiden, seharusnya dia mau melakukan negosiasi sekaligus membuang kebiasaan lama semasa menjadi walikota Solo ataupun Gubernur DKI.
“Kebiasaan lama Jokowi waktu jadi walikota adalah mengabaikan DPRD, di DKI juga tak menghormati atau menganggap sebelah mata DPRD. Kebiasaan ini tolong ditingalkan, karena ini masalah bangsa yang besar. Dia harusnya tetap negosiasi dengan DPR yang fungsi dan kewenanganya jauh beda dengan DPRD,” ujar Uchok.
Kalau Jokowi tetap mengabaikan lembaga legislatif, lanjut Uchok, maka kegaduhan politik tak akan pernah selesai dan ini bisa disebut melanggar konstitusi. Efek buruknya banyak program kerakyatan yang tak akan jalan.
“Kemudian kalau pemerintah enggak mau melakukan kompromi politik dengan DPR, maka jangan mengeluh juga ketika dikritik DPR. Kisruh ini makin parah dan mengarah pada kebuntuan politik,” tandas Uchok.
Uchok juga mengingatkan tentang bahaya akan sulitnya program pemerintah berjalan. Anggaran akan tersendat, sehingga rayat menjadi korban. Belum lagi soal kebijakan Jokowi yang menimpakan beban pada rakyat dengan menaikkan harga BBM subsidi.
“Korbannya kan rakyat. Tolonglah jangan begini caranya kalau berkuasa,” tuntas Uchok.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi meminta Presiden Jokowi jangan melakukan pembiaran atau mengadudomba DPR. Sebagai presiden, seharusnya dia mau melakukan negosiasi sekaligus membuang kebiasaan lama semasa menjadi walikota Solo ataupun Gubernur DKI.
“Kebiasaan lama Jokowi waktu jadi walikota adalah mengabaikan DPRD, di DKI juga tak menghormati atau menganggap sebelah mata DPRD. Kebiasaan ini tolong ditingalkan, karena ini masalah bangsa yang besar. Dia harusnya tetap negosiasi dengan DPR yang fungsi dan kewenanganya jauh beda dengan DPRD,” ujar Uchok.
Kalau Jokowi tetap mengabaikan lembaga legislatif, lanjut Uchok, maka kegaduhan politik tak akan pernah selesai dan ini bisa disebut melanggar konstitusi. Efek buruknya banyak program kerakyatan yang tak akan jalan.
“Kemudian kalau pemerintah enggak mau melakukan kompromi politik dengan DPR, maka jangan mengeluh juga ketika dikritik DPR. Kisruh ini makin parah dan mengarah pada kebuntuan politik,” tandas Uchok.
Uchok juga mengingatkan tentang bahaya akan sulitnya program pemerintah berjalan. Anggaran akan tersendat, sehingga rayat menjadi korban. Belum lagi soal kebijakan Jokowi yang menimpakan beban pada rakyat dengan menaikkan harga BBM subsidi.
“Korbannya kan rakyat. Tolonglah jangan begini caranya kalau berkuasa,” tuntas Uchok.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usahan Kecil Menengah, dengan terdakwa Riefan Avrian kembali digelar, Kamis (11/12).
Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu, sedianya Hakim akan mendengarkan nota pembelaan dari Direktur Rifeul yang saat ini duduk dilkursi pesakitan.
Dalam pledoinya, Riefan meminta kepada hakim agar memberikan hukuman ringan. “Pertama, jika memang saya dipermasalahkan dalam perkara ini, saya mempunyai harapan agar saya bisa dihukum ringan. Hal tersebut agar masalah cepat selesai,” kata Riefan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Selain meminta dihukum ringan, hal kedua yang diminta anak bekas Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan itu juga, meminta agar hakim memperlakukan dirinya sama dengan Hendra Saputra yang merupakan terdakwa kasus yang sama.
“Saya harap yang mulia mengambil keputusan ini dengan menggunakan dasar-dasar yang sama dengan apa yang ada di perkara Hendra Saputra.”
Seperti diketahui, meski dinyatakan bersalah Hendra hanya dihukum ringan yakni satu tahun penjara. Hukuman itu terkait dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Hendra hanyalah seorang OB yang ‘dijadikan boneka’ oleh Riefan, untuk ditempatkan sebagai Dirut Imaji Media.
“Ketiga jika memang ada nanti penyitaan aset dalam rangka mengganti kerugian negara, saya harap yang mulia dapat memberikan saya hak untuk menunjuk jaksa penilai publik untuk dapat memberikan pendapat secara adil,” kata Riefan.
Dalam persidangan pekan lalu, Riefan Avrian dituntut hukuman 7 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. ‎Riefan juga dituntut membayar uang pengganti Rp 5,39 miliar. Bila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Riefan akan disita.‎

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu