Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Golkar versi Munas di Bali Nurul Arifin membantah Aburizal Bakrie tidak konsisten terkait pendapatnya mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
“ARB tidak inkonsisten karena ada dua poin (yang diperjuangkan). Kita tidak bisa mengatakan itu (menolak Perppu Pilkada) keinginan Pak ARB, karena muncul dari peserta Munas sehingga tidak bisa menolak,” kata Nurul di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (10/12).
Dia menjelaskan ada dua poin keterikatan Golkar terkait Perppu Pilkada, yaitu kesepahaman sebagai anggota Koalisi Merah Putih dan rekomendasi Munas Bali dari 547 DPD 1 dan DPD II.
Menurut Nurul, rekomendasi dalam Munas Bali itu bisa berhasil atau tidak tergantung situasi di DPR.
“Jadi Golkar terikat dalam nota kesepahaman dalam Perppu Pilkada namun rekomendasi Munas Bali untuk memperjuangkan bisa berhasil atau tidak, nanti di DPR,” ujarnya.
Sebelumnya Ketum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie dalam twitter-nya pada Selasa (9/12) malam mengatakan Partai Golkar akan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut,” tulis ARB di Twitter-nya pada Selasa (9/12) malam.
ARB menjelaskan Pilkada melalui DPRD, diusulkan oleh pemerintah SBY kepada DPR dan usulan itu dibicarakan dalam Pansus yang selalu diikuti kader-kader Partai Demokrat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Golkar versi Munas di Bali Nurul Arifin membantah Aburizal Bakrie tidak konsisten terkait pendapatnya mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
“ARB tidak inkonsisten karena ada dua poin (yang diperjuangkan). Kita tidak bisa mengatakan itu (menolak Perppu Pilkada) keinginan Pak ARB, karena muncul dari peserta Munas sehingga tidak bisa menolak,” kata Nurul di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (10/12).
Dia menjelaskan ada dua poin keterikatan Golkar terkait Perppu Pilkada, yaitu kesepahaman sebagai anggota Koalisi Merah Putih dan rekomendasi Munas Bali dari 547 DPD 1 dan DPD II.
Menurut Nurul, rekomendasi dalam Munas Bali itu bisa berhasil atau tidak tergantung situasi di DPR.
“Jadi Golkar terikat dalam nota kesepahaman dalam Perppu Pilkada namun rekomendasi Munas Bali untuk memperjuangkan bisa berhasil atau tidak, nanti di DPR,” ujarnya.
Sebelumnya Ketum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie dalam twitter-nya pada Selasa (9/12) malam mengatakan Partai Golkar akan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut,” tulis ARB di Twitter-nya pada Selasa (9/12) malam.
ARB menjelaskan Pilkada melalui DPRD, diusulkan oleh pemerintah SBY kepada DPR dan usulan itu dibicarakan dalam Pansus yang selalu diikuti kader-kader Partai Demokrat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan tak ingin di-ARB-kan oleh pemerintah. Untuk itu, kedatangan SBY menemui Presiden Jokowi adalah untuk mengamankan hal tersebut agar tidak terjadi dengan alasan mendukung Perppu Pilkada Langsung.
“SBY merapat ke Jokowi karena takut di ARB-kan,” kata sumber aktualco di internal Demokrat, Jakarta, Rabu (10/12).
Selain itu, SBY juga sudah melakukan pengkondisian kepada hampir semua DPD I dan II Partai Demokrat agar tetap memilih dan mendukung SBY.
“Sudah ada pengkondisian, pengumpulan tanda tangan dari DPD I dan II seperti Sumatera Selatan, Bali, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tampaknya pengkondisian itu dilakukan oleh SBY untuk mengantisipasi kemungkinan di ARB kan. SBY hanya mau aklamasi dan tidak mau ada saingan dalam Kongres nanti,” kata sumber itu.
Langkah lain yang dilakukan oleh SBY untuk tetap aman adalah melakukan demokrasi potong leher, yakni memecat orang-orang yang dianggap melawan atau bertentangan dengannya.
“Sudah ada plt massa dengan memecat Ketua-Ketua DPD dan DPC Demokrat. Padahal mereka dipilih melalui musda dan muscab. SBY berlakukan demokrasi potong leher,” kata sumber itu.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan tak ingin di-ARB-kan oleh pemerintah. Untuk itu, kedatangan SBY menemui Presiden Jokowi adalah untuk mengamankan hal tersebut agar tidak terjadi dengan alasan mendukung Perppu Pilkada Langsung.
“SBY merapat ke Jokowi karena takut di ARB-kan,” kata sumber aktualco di internal Demokrat, Jakarta, Rabu (10/12).
Selain itu, SBY juga sudah melakukan pengkondisian kepada hampir semua DPD I dan II Partai Demokrat agar tetap memilih dan mendukung SBY.
“Sudah ada pengkondisian, pengumpulan tanda tangan dari DPD I dan II seperti Sumatera Selatan, Bali, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tampaknya pengkondisian itu dilakukan oleh SBY untuk mengantisipasi kemungkinan di ARB kan. SBY hanya mau aklamasi dan tidak mau ada saingan dalam Kongres nanti,” kata sumber itu.
Langkah lain yang dilakukan oleh SBY untuk tetap aman adalah melakukan demokrasi potong leher, yakni memecat orang-orang yang dianggap melawan atau bertentangan dengannya.
“Sudah ada plt massa dengan memecat Ketua-Ketua DPD dan DPC Demokrat. Padahal mereka dipilih melalui musda dan muscab. SBY berlakukan demokrasi potong leher,” kata sumber itu.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: