Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (10/12) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang staf PT Hutama Karya untuk kasus dugaan korupsi Pembangunan gedung Pendidikan dan Pelatihan  Pelayaran Kementrian Perhubungan di Sorong, Papua, tahun 2011.
Keempat orang tersebut yakni, Narwatri Kurniasih, Sugeng Turwiyanto, Andri Budi Setyawan, dan Hari Prasojo. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Rahmat Kurniawan (BRK), mantan General Manager PT Hutama Karya.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BRK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (10/12).
Selain keempat orang tersebut, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Harry Kristanto, Direktur Utama PT Dwi Primma Engineering, Harry juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BRK.
KPK menetapkan mantan General Manager PT Hutama Karya (HK) Persero Budi Rahmat Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Pembangunan Gedung Diklat Pelayaran Kementerian Perhubungan di Sorong, Papua, tahun anggaran 2011. Budi yang kini duduk sebagai Direktur Pengembangan PT Hutama Karya itu diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek tersebut.
Adapun pada kasus proyek di kementerian yang kini dipimpin mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignatius Jonan itu diduga negara mengalami kerugian sebesar Rp 24,2 miliar.
Atas perbuatannya itu, ‎Budi dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPIdana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (10/12) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang staf PT Hutama Karya untuk kasus dugaan korupsi Pembangunan gedung Pendidikan dan Pelatihan  Pelayaran Kementrian Perhubungan di Sorong, Papua, tahun 2011.
Keempat orang tersebut yakni, Narwatri Kurniasih, Sugeng Turwiyanto, Andri Budi Setyawan, dan Hari Prasojo. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Rahmat Kurniawan (BRK), mantan General Manager PT Hutama Karya.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BRK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (10/12).
Selain keempat orang tersebut, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Harry Kristanto, Direktur Utama PT Dwi Primma Engineering, Harry juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BRK.
KPK menetapkan mantan General Manager PT Hutama Karya (HK) Persero Budi Rahmat Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Pembangunan Gedung Diklat Pelayaran Kementerian Perhubungan di Sorong, Papua, tahun anggaran 2011. Budi yang kini duduk sebagai Direktur Pengembangan PT Hutama Karya itu diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek tersebut.
Adapun pada kasus proyek di kementerian yang kini dipimpin mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignatius Jonan itu diduga negara mengalami kerugian sebesar Rp 24,2 miliar.
Atas perbuatannya itu, ‎Budi dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPIdana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak lagi menenggelamkan kapal ikan asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia.
“(Sebaiknya-Red.) dihibahkan ke nelayan untuk tingkatkan kesejahteraan dan beri manfaat, karena nelayan kita masih hidup terbatas dalam kondisi marginal,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Rabu (10/12).
Prasetyo tidak sependapat jika kapal-kapal milik perampok ikan itu dilelang, tapi sebaiknya, menghibahkannya kepada nelayan. Susi berpesan, kata Prasetyo, untuk masa mendatang, jika kapal yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia jika  kemudian dilelang, jangan sampai kapal tersebut kembali lagi kepada pemiliknya.
“Saya kemarin dapat keluhan dari Ibu Susi, yang katakan, ‘Pak Jaksa Agung kalau kita merampas kapal-kapal, jangan hanya dilelang dan jatuh lagi kepada pemilik-pemiliknya’. Ini yang harus kita renungkan apakah benar demikian,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, sikap Menteri Susi itu karena geregetan, karena selama ini kapal-kapal asing bisa mengeruk kekayaan laut Indonesia yang melimpah ruah, sementara rakyat Indonesia miskin dan tertinggal.
“Bayangkan, Indonesia yang punya laut begitu luas harus impor ikan asin dari Malaysia dan ikan kaleng dari Thailand. Padahal, mereka ambil ikanya dari laut kita,” katanya.
Kejaksaan Agung berkomitmen akan menegakkan hukum terhadap para pencurian ikan dan sumber daya laut lainnya sebagai prioritas utama demi mendukung pemerintah mensejahterakan rakyat.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu