Pembebasan Lahan KBT Terkendala Sengketa

9 Desember 2014, 17:53

Jakarta, Aktual.co —Proses pembebasan lahan di bantaran Kanal Banjir Timur (KBT), Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (9/12), terkendala bangunan yang masih sengketa.
Kasie Pengawasan dan Pengendalian UP KBT Dinas Pekerjaan Umum DKI, Mustajab mengatakan ada 20 bangunan yang masih belum bisa dibongkar.
“Salah satunya terkendala dengan bangunan di Pondok Kopi karena masih sengketa antara keluarga,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (9/12).
Ditambah lagi masih banyak penghuni yang bertahan. Padahal pihak KBT mengaku sudah membebaskan lahan dan bangunannya dengan memberikan ganti rugi sejak dua tahun lalu.
Surat peringatan pun sudah dilayangkan untuk pengosongan lahan. Tapi penghuni masih tetap ngotot bertahan. Mustajab mengatakan para penghuni bahkan memohon diberi waktu satu bulan lagi untuk memindahkan barang-barang.
“Kami tidak berikan. Kami kasih toleransi maksimal tiga hari, kalau tidak digubris akan tetap kami bongkar,” katanya.
Saat ini pihaknya memfokuskan dengan menertibkan lapak-lapak liar yang digunakan untuk berjualan di sepanjang bantaran KBT.
Menurunkan sebanyak 300 personil, yang merupakan gabungan dari petugas KBT, Satpol PP, Polri, dan TNI. Selain itu, juga diturunkan, sebanyak delapan truk dan satu eskavator.

Artikel ini ditulis oleh:

Pembebasan Lahan KBT Terkendala Sengketa

9 Desember 2014, 17:53

Jakarta, Aktual.co —Proses pembebasan lahan di bantaran Kanal Banjir Timur (KBT), Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (9/12), terkendala bangunan yang masih sengketa.
Kasie Pengawasan dan Pengendalian UP KBT Dinas Pekerjaan Umum DKI, Mustajab mengatakan ada 20 bangunan yang masih belum bisa dibongkar.
“Salah satunya terkendala dengan bangunan di Pondok Kopi karena masih sengketa antara keluarga,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (9/12).
Ditambah lagi masih banyak penghuni yang bertahan. Padahal pihak KBT mengaku sudah membebaskan lahan dan bangunannya dengan memberikan ganti rugi sejak dua tahun lalu.
Surat peringatan pun sudah dilayangkan untuk pengosongan lahan. Tapi penghuni masih tetap ngotot bertahan. Mustajab mengatakan para penghuni bahkan memohon diberi waktu satu bulan lagi untuk memindahkan barang-barang.
“Kami tidak berikan. Kami kasih toleransi maksimal tiga hari, kalau tidak digubris akan tetap kami bongkar,” katanya.
Saat ini pihaknya memfokuskan dengan menertibkan lapak-lapak liar yang digunakan untuk berjualan di sepanjang bantaran KBT.
Menurunkan sebanyak 300 personil, yang merupakan gabungan dari petugas KBT, Satpol PP, Polri, dan TNI. Selain itu, juga diturunkan, sebanyak delapan truk dan satu eskavator.

Artikel ini ditulis oleh:

Menhub Jonan: Biaya Mendarat Boeing 777 dan Airbus 333 Dipotong 50 Persen

9 Desember 2014, 17:50

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akan memberlakukan potongan 50 persen untuk biaya mendarat (landing fee) pesawat-pesawat ukuran besar, seperti Boeing 777 atau Airbus 330.

“Kami sudah menandatangani kebijakan ini bahwa ada tujuh sampai delapan ‘airport’ yang dipakai untuk ‘landing’ pesawat besar mendapat ‘landing fee’,” kata Jonan dalam sambutannya di rapat kerja di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (9/12).

Ia mendorong kebijakan tersebut untuk mengantisipasi bandara-bandara yang semakin padat.

“Buat bandara itu lebih sulit dari beli pesawat, pesawat bisa sewa, bandara mau dibangun di mana lagi,” katanya.

Untuk itu, ia mendorong maskapai dalam negeri mengoperasikan pesawat berbadan lebar (wide body) daripada pesawat berbadan sedang (narrow body).

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Bambang Tjahjono mengatakan biaya mendarat cukup tinggi, karena itu didorong menggunakan pesawat yang besar.

“Kalau mau pakai bisa dapat diskon landing fee sebesar 50 persen, misalnya bandara rute Surabaya-Jakarta banyak dilayani 737 akibatnya bandara bisa nggak cukup,” katanya.

Dia menyebutkan bandara-bandara yang didorong untuk menggunakan pesawt besar, di antaranya Bandara Kualanamu Medan, Juanda Surabaya, Ngurah Rai Bali, Sultan Hasanuddin Makassar, Soekarno Hatta Jakarta, Sepinggan Balikpapan.

Bambang menambahkan selain itu pihaknya akan memperpanjang landasan pacu (runway) bandara agar bisa didarati pesawat besar.

Saat ini usulan tersebut akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Dia mengatakan pihaknya sedang mendata bandara-bandara yang dinilai yang layak untuk diperpanjang landasan pacunya.

Bambang mengatakan syarat untuk memperpanjang landasan pacu tersebut harus memiliki potensi dari 1.400 meter menjadi 2.250 meter.

“Banyaknya bandara yang dikembangkan di Indonesia Timur, enggak ada masalah,” katanya.

Dia mencontohkan seperti Bandara Saumlaki di Maluku, yang awalnya hanya bisa didarati Dornier, sekarang sudah bisa didarati ATR 72.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka