13 April 2026
Beranda blog Halaman 41403

Ahok Dukung Menpora Ambil Alih Pengelolaan Komplek GBK

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memberikan dukungan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, untuk mengambil alih pengelolaan komplek Gelora Bung Karno (GBK).

Dikatakan pengganti Joko Widodo ini, pemeliharaan kompleks GBK tersebut, kurang baik jika berada dalam pengelolaan Kementerian Sekretaris Negara (Kemsetneg).

“Harusnya memang dikelola pusat, tetapi tidak cocok kalau Setneg (yang mengelola). Harusnya dikelola Menpora. Selain sesuai Tupoksinya (Tugas, Pokok dan Fungsi), kan deket juga,” ujarnya usai menemui Menpora di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/12).

Ahok menambahkan, kawasan kompleks GBK memiliki nilai sejarah yang tinggi, sehingga apabila tidak dirawat dengan baik, maka akan merusak sisi nilai sejarah itu sendiri.

Oleh karena itu, akan lebih baik dikelola oleh Kemenpora, sehingga lebih mudah mengontrol dan juga memang sesuai dengan bidangnya, yakni mengurusi olahraga dan kepemudaan.

“Saya kira untuk simbol nasional, itu kan ada sejarahnya. Harusnya di Menpora,” ujarnya.

Seperti diketahui, Menpora berkeinginan untuk mengambil alih pengelolaan kawasan GBK dari Setneg. Tapi, belum jelas apa yang mendasari Menpora begitu bernafsu untuk segera mengambil alih pengelolaan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Ahok Dukung Menpora Ambil Alih Pengelolaan Komplek GBK

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memberikan dukungan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, untuk mengambil alih pengelolaan komplek Gelora Bung Karno (GBK).

Dikatakan pengganti Joko Widodo ini, pemeliharaan kompleks GBK tersebut, kurang baik jika berada dalam pengelolaan Kementerian Sekretaris Negara (Kemsetneg).

“Harusnya memang dikelola pusat, tetapi tidak cocok kalau Setneg (yang mengelola). Harusnya dikelola Menpora. Selain sesuai Tupoksinya (Tugas, Pokok dan Fungsi), kan deket juga,” ujarnya usai menemui Menpora di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/12).

Ahok menambahkan, kawasan kompleks GBK memiliki nilai sejarah yang tinggi, sehingga apabila tidak dirawat dengan baik, maka akan merusak sisi nilai sejarah itu sendiri.

Oleh karena itu, akan lebih baik dikelola oleh Kemenpora, sehingga lebih mudah mengontrol dan juga memang sesuai dengan bidangnya, yakni mengurusi olahraga dan kepemudaan.

“Saya kira untuk simbol nasional, itu kan ada sejarahnya. Harusnya di Menpora,” ujarnya.

Seperti diketahui, Menpora berkeinginan untuk mengambil alih pengelolaan kawasan GBK dari Setneg. Tapi, belum jelas apa yang mendasari Menpora begitu bernafsu untuk segera mengambil alih pengelolaan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Hore..2015 Remunerasi Polri Naik

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2015 mendatang akan ada penyesesuaian remunerasi.  Hal itu agar remunerasi Polri hampir sama dengan TNI.
Namun, kenaikan remunerasi itu hanya berlaku mulai dari bintara sampai Pamen Polri. Sementara Jenderal Polri tidak mendapatkan kenaikan remunerisasi.
“Batasnya hanya sampai pangkat Kombes saja, jendral tidak dapat. Kisarannya saya tidak hafal detail. Yang jelas ada kenaikan,” ujar Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Polri Irjen Pol Tito Karnavian, usai menghadiri seminar di Gedung Purna Wira, Jakarta Selatan, Senin (8/12).
Tito menjelaskan, penyesuaian tersebut hanyalah renemurasi bukan kenaikan. Pasalnya selama ini remunerasi yang diterima perwira menengah Polri setara dengan bintara TNI.
Untuk diketahui, tahun 2015, Polri mendapat anggaran Rp 51,6 triliun. Dan anggaran itu tersedot paling banyak untuk belanja pegawai, termasuk renumerasi.
Anggaran belanja pegawai naik karena jumlah anggota polisi yang kian bertambah. Dari Rp 51,6 triliun, sebanyak 62 persen untuk belanja pegawai atau sebesar Rp 31 triliun. Anggaran lainnya yakni sebesar 28 persen atau Rp 13 triliun digunakan untuk belanja barang dan sisanya 10 persen atau Rp 6 triliun untuk belanja modal.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Hore..2015 Remunerasi Polri Naik

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2015 mendatang akan ada penyesesuaian remunerasi.  Hal itu agar remunerasi Polri hampir sama dengan TNI.
Namun, kenaikan remunerasi itu hanya berlaku mulai dari bintara sampai Pamen Polri. Sementara Jenderal Polri tidak mendapatkan kenaikan remunerisasi.
“Batasnya hanya sampai pangkat Kombes saja, jendral tidak dapat. Kisarannya saya tidak hafal detail. Yang jelas ada kenaikan,” ujar Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Polri Irjen Pol Tito Karnavian, usai menghadiri seminar di Gedung Purna Wira, Jakarta Selatan, Senin (8/12).
Tito menjelaskan, penyesuaian tersebut hanyalah renemurasi bukan kenaikan. Pasalnya selama ini remunerasi yang diterima perwira menengah Polri setara dengan bintara TNI.
Untuk diketahui, tahun 2015, Polri mendapat anggaran Rp 51,6 triliun. Dan anggaran itu tersedot paling banyak untuk belanja pegawai, termasuk renumerasi.
Anggaran belanja pegawai naik karena jumlah anggota polisi yang kian bertambah. Dari Rp 51,6 triliun, sebanyak 62 persen untuk belanja pegawai atau sebesar Rp 31 triliun. Anggaran lainnya yakni sebesar 28 persen atau Rp 13 triliun digunakan untuk belanja barang dan sisanya 10 persen atau Rp 6 triliun untuk belanja modal.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Menpora Minta Dukungan Presiden Ambil Alih Pengelolaan GBK

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, berencana untuk melapor ke Presiden, Joko Widodo, terkait dengan pengambilalihan pengelolaan komplek Gelora Bung Karno (GBK) dari Kementerian Sekretaris Negara.

Menpora yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu beralasan, pengambilalihan pengelolaan komplek GBK, sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Rencana itu akan kami lanjutkan ke Presiden, supaya ada pembicaraan lanjutan dengan Setneg juga,” ujarnya usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/12).

Imam mengatakan tidak hanya kompleks GBK saja yang akan diajukan pengalihannya, namun juga kawasan Kemayoran.

Hal itu juga dibenarkan Gubernur DKI Jakarta Ahok. Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemeliharaan kompleks tersebut dibawah Setneg kurang baik.

“Harusnya memang dikelola pusat, tetapi tidak cocok kalau Setneg. Harusnya dikelola Menpora. Selain sesuai tupoksinya, kan deket juga,” ujarnya.

Ahok menambahkan, kawasan kompleks GBK memiliki nilai sejarah yang tinggi, sehingga apabila tidak dirawat dengan baik, maka akan merusak sisi nilai sejarah itu sendiri. Oleh karena itu, akan lebih baik dikelola oleh Kemenpora sehingga lebih mudah mengontrol dan juga memang sesuai dengan bidangnya.

“Saya kira untuk simbol nasional, itu kan ada sejarahnya. Harusnya di Menpora,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Menpora Minta Dukungan Presiden Ambil Alih Pengelolaan GBK

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, berencana untuk melapor ke Presiden, Joko Widodo, terkait dengan pengambilalihan pengelolaan komplek Gelora Bung Karno (GBK) dari Kementerian Sekretaris Negara.

Menpora yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu beralasan, pengambilalihan pengelolaan komplek GBK, sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Rencana itu akan kami lanjutkan ke Presiden, supaya ada pembicaraan lanjutan dengan Setneg juga,” ujarnya usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/12).

Imam mengatakan tidak hanya kompleks GBK saja yang akan diajukan pengalihannya, namun juga kawasan Kemayoran.

Hal itu juga dibenarkan Gubernur DKI Jakarta Ahok. Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemeliharaan kompleks tersebut dibawah Setneg kurang baik.

“Harusnya memang dikelola pusat, tetapi tidak cocok kalau Setneg. Harusnya dikelola Menpora. Selain sesuai tupoksinya, kan deket juga,” ujarnya.

Ahok menambahkan, kawasan kompleks GBK memiliki nilai sejarah yang tinggi, sehingga apabila tidak dirawat dengan baik, maka akan merusak sisi nilai sejarah itu sendiri. Oleh karena itu, akan lebih baik dikelola oleh Kemenpora sehingga lebih mudah mengontrol dan juga memang sesuai dengan bidangnya.

“Saya kira untuk simbol nasional, itu kan ada sejarahnya. Harusnya di Menpora,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain