13 April 2026

AktualTV
Lensa Aktual
- OCTOBIZ dari CIMB Niaga, Inovasi Digital untuk Kelola Bisnis Lebih Efisien
  
  Dorong Kesetaraan, Generali Indonesia Perluas Peran Perempuan Lewat Agenda DEI
  
  BBM Masih Stabil, Dasco Minta Masyarakat Tetap Tenang
  
  Ramadhan Jazz Festival ke-15 Meriahkan Masjid Cut Meutia, Padukan Musik, Spirit Ramadan, dan Aksi Sosial
  
  Hadapi Tekanan Biaya Hidup, Generali Luncurkan Asuransi Syariah Berbasis Wakaf
  
  Semua Flash Photos Gallery Infografis
Tatap Redaksi
Kaki Hari
Voice of Freedom
Majalah
English Flash

Aktual.com

Hore..2015 Remunerasi Polri Naik

8 Desember 2014, 22:19

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2015 mendatang akan ada penyesesuaian remunerasi. Hal itu agar remunerasi Polri hampir sama dengan TNI.
Namun, kenaikan remunerasi itu hanya berlaku mulai dari bintara sampai Pamen Polri. Sementara Jenderal Polri tidak mendapatkan kenaikan remunerisasi.
“Batasnya hanya sampai pangkat Kombes saja, jendral tidak dapat. Kisarannya saya tidak hafal detail. Yang jelas ada kenaikan,” ujar Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Polri Irjen Pol Tito Karnavian, usai menghadiri seminar di Gedung Purna Wira, Jakarta Selatan, Senin (8/12).
Tito menjelaskan, penyesuaian tersebut hanyalah renemurasi bukan kenaikan. Pasalnya selama ini remunerasi yang diterima perwira menengah Polri setara dengan bintara TNI.
Untuk diketahui, tahun 2015, Polri mendapat anggaran Rp 51,6 triliun. Dan anggaran itu tersedot paling banyak untuk belanja pegawai, termasuk renumerasi.
Anggaran belanja pegawai naik karena jumlah anggota polisi yang kian bertambah. Dari Rp 51,6 triliun, sebanyak 62 persen untuk belanja pegawai atau sebesar Rp 31 triliun. Anggaran lainnya yakni sebesar 28 persen atau Rp 13 triliun digunakan untuk belanja barang dan sisanya 10 persen atau Rp 6 triliun untuk belanja modal.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Menpora Minta Dukungan Presiden Ambil Alih Pengelolaan GBK

8 Desember 2014, 22:10

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, berencana untuk melapor ke Presiden, Joko Widodo, terkait dengan pengambilalihan pengelolaan komplek Gelora Bung Karno (GBK) dari Kementerian Sekretaris Negara.

Menpora yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu beralasan, pengambilalihan pengelolaan komplek GBK, sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Rencana itu akan kami lanjutkan ke Presiden, supaya ada pembicaraan lanjutan dengan Setneg juga,” ujarnya usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/12).

Imam mengatakan tidak hanya kompleks GBK saja yang akan diajukan pengalihannya, namun juga kawasan Kemayoran.

Hal itu juga dibenarkan Gubernur DKI Jakarta Ahok. Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemeliharaan kompleks tersebut dibawah Setneg kurang baik.

“Harusnya memang dikelola pusat, tetapi tidak cocok kalau Setneg. Harusnya dikelola Menpora. Selain sesuai tupoksinya, kan deket juga,” ujarnya.

Ahok menambahkan, kawasan kompleks GBK memiliki nilai sejarah yang tinggi, sehingga apabila tidak dirawat dengan baik, maka akan merusak sisi nilai sejarah itu sendiri. Oleh karena itu, akan lebih baik dikelola oleh Kemenpora sehingga lebih mudah mengontrol dan juga memang sesuai dengan bidangnya.

“Saya kira untuk simbol nasional, itu kan ada sejarahnya. Harusnya di Menpora,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Menpora Minta Dukungan Presiden Ambil Alih Pengelolaan GBK

8 Desember 2014, 22:10

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, berencana untuk melapor ke Presiden, Joko Widodo, terkait dengan pengambilalihan pengelolaan komplek Gelora Bung Karno (GBK) dari Kementerian Sekretaris Negara.

Menpora yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu beralasan, pengambilalihan pengelolaan komplek GBK, sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Rencana itu akan kami lanjutkan ke Presiden, supaya ada pembicaraan lanjutan dengan Setneg juga,” ujarnya usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/12).

Imam mengatakan tidak hanya kompleks GBK saja yang akan diajukan pengalihannya, namun juga kawasan Kemayoran.

Hal itu juga dibenarkan Gubernur DKI Jakarta Ahok. Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemeliharaan kompleks tersebut dibawah Setneg kurang baik.

“Harusnya memang dikelola pusat, tetapi tidak cocok kalau Setneg. Harusnya dikelola Menpora. Selain sesuai tupoksinya, kan deket juga,” ujarnya.

Ahok menambahkan, kawasan kompleks GBK memiliki nilai sejarah yang tinggi, sehingga apabila tidak dirawat dengan baik, maka akan merusak sisi nilai sejarah itu sendiri. Oleh karena itu, akan lebih baik dikelola oleh Kemenpora sehingga lebih mudah mengontrol dan juga memang sesuai dengan bidangnya.

“Saya kira untuk simbol nasional, itu kan ada sejarahnya. Harusnya di Menpora,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Serangan Israel di Damaskus, Suriah Desak PBB Bertindak

8 Desember 2014, 22:03

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Luar Negeri Suriah mendesak PBB agar melakukan tindakan terhadap Israel sehubungan dengan serangan udaranya terhadap dua posisi Suriah pada Ahad pagi (7/12).
“Suriah menyeru diberlakukannya tindakan pencegahan terhadap Israel, yang tidak menyembunyikan kebijakan pro-terorismenya dan keinginannya yang sudah direncanakan lebih dahulu terhadap Suriah,” kata kementerian tersebut di dalam suratnya kepada PBB.
Surat itu disebarkan kepada umum beberapa jam setelah jet tempur Israel menyerang dua posisi Suriah di Ibu Kota negeri itu, Damaskus, termasuk satu pos militer di dekat Banda Udara Internasional Damaskus.
Kementerian tersebut menyatakan semua prosedur harus dilakukan sejalan dengan Piagam PBB guna mencegah Israel mengulangi serangan semacam itu.
Sebelumnya, Komando Umum Angkatan Darat Suriah menyatakan serangan Israel mencerminkan keterlibatan langsung Israel dalam mendukung terorisme di Suriah.

Artikel ini ditulis oleh:

Serangan Israel di Damaskus, Suriah Desak PBB Bertindak

8 Desember 2014, 22:03

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Luar Negeri Suriah mendesak PBB agar melakukan tindakan terhadap Israel sehubungan dengan serangan udaranya terhadap dua posisi Suriah pada Ahad pagi (7/12).
“Suriah menyeru diberlakukannya tindakan pencegahan terhadap Israel, yang tidak menyembunyikan kebijakan pro-terorismenya dan keinginannya yang sudah direncanakan lebih dahulu terhadap Suriah,” kata kementerian tersebut di dalam suratnya kepada PBB.
Surat itu disebarkan kepada umum beberapa jam setelah jet tempur Israel menyerang dua posisi Suriah di Ibu Kota negeri itu, Damaskus, termasuk satu pos militer di dekat Banda Udara Internasional Damaskus.
Kementerian tersebut menyatakan semua prosedur harus dilakukan sejalan dengan Piagam PBB guna mencegah Israel mengulangi serangan semacam itu.
Sebelumnya, Komando Umum Angkatan Darat Suriah menyatakan serangan Israel mencerminkan keterlibatan langsung Israel dalam mendukung terorisme di Suriah.

Artikel ini ditulis oleh:

Pembangunan Taman BMW Selesai 2016?

8 Desember 2014, 21:58

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, yakin pembangunan Taman Bersih, Manusiawi dan Wibawa (BM), sebagai stadion pengganti Lebak Bulus, bisa rampung pada 2016.

Ditegaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pembangunan stadion Taman BMW, dikhususkan untuk venue pertandingan Asian Games 2018. Dan target 2016, kata Imam, berdasarkan perintah dari Dewan Olimpiade Asia (OCA).

“Kita yakin Taman BMW selesai 2016,” kata Imam usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jakarta, Senin (8/12).

Selain Taman BMW, kata Imam, venue-venue lain juga dipersiapkan untuk penyelenggaraan multi event olahraga terbesar se-Asia itu, bisa selesai sesuai dengan target yang diberikan oleh OCA.

“Ya kita yakin saja,” katanya.

Berbeda dengan Menpora, Sekretaris Daerah Pemprov DKI, Saefullah mengatakan, pembangunan Taman BMW, direncanakan berjalan selama dua tahun, mulai 2015 dan selesai pada 2017.

Selain itu, payung hukum penyelenggaraan Asian Games 2018, yakni Keputusan Presiden (Keppres), hingga saat ini juga belum dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Padahal, Keppres ini, diibaratkan sebagai lokomotif dalam rangkaian kereta api. Jika belum ada Keppres ini, maka persiapan Asian Games 2018, belum bisa dilaksanakan.

“Sesuai dengan aturan OCA, dua bulan setelah penunjukkan (tuan rumah), harus punya payung hukum. Kalau tidak, maka persiapan belum bisa jalan,” kata Rita Subowo setelah menemui Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik di Kantor KOI di Jakarta, Rabu (19/11).

Artikel ini ditulis oleh:

1...41,40341,40441,405...43,530 Halaman 41,404 dari 43,530

Berita Lain