Jakarta, Aktual.co — Asosiasi Pengusaha Indonesia Kepulauan Riau memperkirakan pengusaha merugi hingga ratusan miliar akibat aksi mogok kerja yang dilakukan ribuan buruh Kota Batam Kepulauan Riau pada Rabu (26/11).
“Hari ini semua industri lumpuh total, perkiraan kami pengusaha rugi sampai angka ratusan miliar,” kata Ketua Apindo Kepri, Cahya.
Pengusaha menyayangkan aksi mogok massal yang dilakukan pekerja karena dianggap bisa merusak citra investasi di Batam.
Apindo juga menyesalkan sikap pemerintah yang dianggap tidak tegas terhadap aksi unjuk rasa yang bisa merusak kondusifitas perekonomian.
“Selama ini pemerintah sangat lemah dalam menghadapi aksi-aksi demo seperti ini, sehingga makin memberikan angin segar untuk para pendemo, mereka merasa bisa memaksa pemerintah lewat aksi-aksi seperti ini.”
Selain pengusaha, diyakini masyarakat juga banyak yang tidak suka dengan aksi mogok kerja karena menunjukkan arogansi, tidak menghargai hukum dan tidak menghargai pemerintah daerah dan aparat negara.
Perwakilan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Ali Amran mengatakan bahwa serikat pekerja sebenarnya tidak pernah berniat untuk melumpuhkan industri di Batam.
“Mogok untuk melumpuhkan bukan tujuan kami. Tapi fakta dan realita di lapangan ternyata itu yang terjadi,” kata dia.
Pekerja terpaksa melakukan itu demi meluluskan tuntutannya untuk revisi Upah Minimum Kota Batam dari yang sudah ditetapkan Gubernur Kepri Rp2,86 juta menjadi di atas Rp3 juta.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan berunjuk rasa menolak himbauan Presiden Joko Widodo agar pegawai negeri sipil atau lembaga pemerintah tidak menggelar rapat di hotel.
“Kami menolak himbauan presiden karena tidak berpihak pada rakyat. Yang jelas, kebijakan itu akan mengancam industri perhotelan dan restoran,” kata Ketua BPD PHRI Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga di Makassar, Rabu (26/11).
Kebijakan yang dikeluarkan melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yudi Crisnandi, yang melarang kegiatan rapat dilaksanakan di hotel, terancam akan dilakukannya rasionalisasi tenaga kerja.
Tidak kurang dari 20 ribu orang tenaga kerja di Sulawesi Selatan itu terserap melalui bisnis hotel dan restoran dan jika kebijakan itu berlaku, maka akan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan.
“Jika presiden peduli dengan rakyatnya, maka jangan mengambil kebijakan yang justru tidak berpihak dengan rakyat. Akan banyak karyawan yang akan kehilangan pekerjaan dan akan banyak tindak kriminalitas yang terjadi jika pemerintah tidak menganulir kebijakan tersebut,” katanya.
Anggiat meminta kepada Presiden Joko Widodo agar dapat mempertimbangkan keputusannya demi rakyat kecil karena 40 persen pendapatan perhotelan dan restoran itu berasal dari kegiatan pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh: