Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung, Bali.
Apresiasi tersebut diberikan karena Bali bisa mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik guna mencegah korupsi dana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah.
“Kami memilih Badung sebagai proyek percontohan pencegahan korupsi dana APBD, karena pencegahan korupsi di daerah ini cukup baik didukung pemerintahan pro-rakyat,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Mangupura, Badung, Rabu (26/11).
Dia menuturkan, praktek korupsi yang mengkhawatirkan di seluruh Indonesia saat ini terkait penyalahgunaan dana APBD, sehingga masalah ini penting dicarikan solusinya untuk menyelamatkan keuangan negara dan mengoptimalkan pelayanan publik.
Menurut dia, Pemkab Badung sudah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik terbukti berhasil menyelesaikan pembahasan dana APBD 2015 secara tepat waktu 17 Desember lalu, tinggal menunggu verifikasi dari Pemprov Bali.
Selain itu, Pemkab Badung mengalokasikan dalam APBD 2015 belanja publik yang cukup bagus sekaligus berpihak pada rakyat. Komposisi belanja APBD Kabupaten Badung untuk belanja publik 67,88 persen, sedangkan belanja aparat sekitar 32,22 persen dari anggaran APBD 2015 sebesar Rp3,4 triliun.
“Beberapa daerah di Indonesia dana APBD-nya didominasi belanja modal di bawah 30 persen, bahkan ada daerah yang hanya mengalokasikan dana belanja publik sebesar 13 persen saja, dana yang sekecil itu dipastikan jauh lebih kecil sampainya ke masyarakat.”
Sementara itu, Direktur Pengawasan BUMD I Nyoman Sardiana menjelaskan, tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung pada 2013 tinggi mencapai 7,20 persen, sehingga menjadi kabupaten terkaya di Bali.
“Sementara tingkat pemerataan pendapatan juga bagus ditandai ketimpangan orang kaya dengan orang miskin tipis, penyerapan anggaran APBD 2014 sudah 90, 33 persen sampai November ini,” katanya.
Menurut dia, komitmen Pemkan Badung dalam mencegah korupsi dana APBD memang patut diapresiasi dengan melakukan berbagai inovasi dari perencanaan sampai pertanggungjawaban dengan mempertimbangkan segala potensi resiko penyelewengan.
Sementara Pemkab Badung juga melakukan inovasi peralatan komputerisasi yang data datanya sangat mudah diakses untuk memaksimalkan pajak parkir bandara dan mencegah penyimpangan.
“Pemkab Badung juga telah mewujudkan pelayanan perizinan terpadu yang menarik minat investor untuk berinvestasi sekaligus menyederhanakan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sardiana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah menyerhakan dua calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang telah mengikuti test di kementerian yang di pimpin oleh Yosanna Hamonangan Laoly itu kepada Presiden.
Presiden yang ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan dua nama calon yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata ke DPR untuk selanjutnya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
Namun, sampai saat ini DPR yang diwakili oleh Komisi III belum juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua nama yang sudah mengikuti test di Kemenkumham, karena ditubuh DPR terjadi dualisme. Jika hal tersebut terus terjadi hingga 10 Desember maka yang bisa mengatasi hal tersebut adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
“Kalau sampai tanggal 10 Desember 2014, posisi komisioner tak terisi yaitu Perppu caranya. Tapi saya tak mendorong,” kata Ketua Pansel Capim KPK Amir Syamsuddin di kantor Menkumham, Rabu (26/11).
Namun demikian, lanjut Amir melihat ada potensi ancaman gugatan Perppu ke Mahkamah Konstitusi. “Hal tersebut bisa disalahtafsirkan dan menimbulkan persoalan,” kata dia.
Politikus asal Partai Demokrat itu menyebut, DPR masih punya tenggat waktu sebelum masa reses tiba, yakni 5 Desember. “Tugas panitia seleksi sudah selesai. Tinggal kemauan DPR. Sebaiknya sebelum melontarkan keberatan mereka pahami dulu dengan baik UU Nomor 30 Tahun 2002,” ujarnya.
Selain itu, Amir sepakat akan ada potensi gugatan apabila jumlah komisioner KPK tidak ganjil dan menyisakan satu kursi kosong.
Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, disebutkan jumlah pimpinan lembaga negara tersebut adalah lima orang. Mereka terdiri dari satu orang ketua KPK yang merangkap anggota dan empat orang wakil ketua yang juga merangkap sebagai anggota. Kelimanya merupakan penyidik dan penuntut umum dalam berbagai kasus korupsi serta pencucian uang.
Saat ini, KPK tengah menanti satu komisioner baru untuk menggantikan Busyro Muqoddas yang akan purna tugas pada 10 Desember mendatang. Empat komposisi komisioner KPK yang ada adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnaen, dan Adnan Pandu Praja.
“Kalau kami menafsirkan harus lima orang. Tidak tahu kalau nanti mereka (DPR) membawa lembaga hukum lain yang menafsirkan berbeda,” kata Amir.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu