Jakarta, Aktual.co — Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan pemerintahan Joko Widodo diuntungkan kisruh parlemen. Sebab, pemerintah bisa melaksanakan program kerja dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tanpa pengawasan DPR. 
Jeirry menekankan demikian sehubungan dengan adanya ‘pembangkangan’ Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno terhadap pimpinan DPR RI. Salah satu hal mendasarnya adalah kisruh dua kubu, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. 
“Perilaku DPR seperti ini secara langsung menguntungkan pemerintahan Jokowi karena pengawasan terhadap proses pemerintahan praktis tidak berjalan,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/11). 
Diungkapkan Jeirry, polemik dualisme yang terjadi di DPR RI antara KMP dengan KIH telah membuat lembaga legislatif kehilangan wibawanya. Maka menjadi wajar apabila kemudian muncul penolakan dari Menteri BUMN untuk tidak memenuhi undangan DPR. 
“Sikap Rini Soemarno (dalam surat edaran) itu salah satunya mengatakan bahwa DPR kita tidak punya wibawa kelembagaan karena perkelahian antra dua kubu itu,” jelas dia. 
“Solusinya harus perbaiki sehingga muncul kewibawaan lembaga legislatif yang bisa panggil pejabat sana sini,” sambungnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) menyebut DPR saat ini tidak bisa memanggil pemerintah karena dikuasai Koalisi Merah Putih. Karenanya ‘pembangkangan’ pembantu Presiden Joko Widodo terhadap panggilan DPR disebutnya sebagai hal yang wajar. 
Menurutnya, pimpinan resmi DPR yang dilantik oleh Mahkamah Agung(MA) pada 1 Oktober 2014 lalu masih dibayangi oleh perseteruan dengan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Koalisi yang mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. 
Karena perseteruan inilah Ray menilai ‘pembangkangan’ Menteri BUMN atas panggilan resmi pimpinan Komisi VI DPR atas pertimbangan Pimpinan DPR RI sebagai hal yang wajar. 
“Jelas panggilan DPR itu bukan panggilan institusi, panggilan mereka itu panggilan koalisi, kalau panggilan institusi DPR dengan 10 fraksi atau 2/3 fraksi di DPR tidak menandatangani pemanggilan, maka itu bukan panggilan institusi,” ucap Ray di Jakarta, Minggu (23/10).
“Kalau DPR nya seperti ini sekarang, maka DPR yang harus dihukum oleh kita. Karena relatif dari bulan Juli sudah empat bulan mereka tidak bertugas sebagaimana mestinya,” tambahnya. 
Untuk diketahui, sejak dilantik sebagai Menteri BUMN, Rini Sumarno langsung bekerja namun kurang mendapatkan pengawasan dari DPR. Alih-alih bekerjasama dalam menjalankan program kerja kementeriannya, Rini pada tanggal 20 November lalu justru mengirim surat agar dilakukan penundaan pemanggilan pejabat dilingkungannya. 
Surat yang ditandatangani Menteri BUMN Rini Sumarno ini ditujukan ke Sekretariat Jenderal DPR RI. Dimana isinya meminta agar tidak mengeluarkan pemanggilan rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon satu BUMN.
“Dengan ini mengharapkan bantuannya kepada Setjen DPR RI, untuk sementara waktu tidak menerbitkan undangan RDP dengan pejabat eselon satu kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai adanya arahan lebih lanjut dari pimpinan,” demikian Rini dalam suratnya dikutip Aktual.co

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Rohaniawan Romo Benny Susetyo menantang Jaksa Agung HM Prasetyo menyelesaikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus kejahatan hak asasi manusia (HAM) masa lalu. 
Tantangan ini sekaligus sebagai bukti bahwa Prasetyo bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan lepas dari bayang-bayang kepentingan partai politik pemerintah. 
“Apakah Prasetyo bisa komitmen menegakkan hukum soal BLBI, HAM yakni Munir, kasus Semanggi Mei 98 dan kasus yang banyak terjadi di kejaksaan, dan itu sudah memiliki bukti yang cukup,” tegas Romo Benny di Jakarta, Minggu (23/11). 
Dalam diskusi ‘Pak Jokowi Ikut Parpol, Apa Nasib Gerakan Anti Mafia dan Korupsi?’, ia memberikan tenggat sebagaimana harapan publik sekitar 6 bulan ke depan. Apabila Prasetyo mau dan mampu membuktikan penyelesaian kasus-kasus besar tersebut, maka harapan adanya Revolusi Mental Jokowi terbantahkan. 
Saat ini, lanjut dia, publik merindukan sosok (alm) Baharuddin Lopa saat memimpin Kejagung. Lopa dengan keberaniannya mengungkap kasus-kasus besar tanpa tedeng aling-aling. Mafia-mafia hukum yang selalu luput dari penegakan hukum, oleh Lopa dibabat habis.
“Kenapa Lopa jadi figur?, karena keberaniannya dalam menegakan hukum yang tidak pandang bulu dengan mampu berhadapan partai dan kekuasaan, dan Lopa adalah figur yang mengembalikan peradaban hukum kita dari permainan kekuasaan dan mafia,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang