Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 23 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terjaring razia yang dilakukan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Minggu (23/11).
Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Ismu Taryono mengatakan, 23 PMKS yang terjaring akan dibawa ke panti sosial untuk direhabilitasi.
Para PMKS ini dijaring di beberapa lokasi yaitu di Kembangan, Cengkareng, Daan Mogot, Jembatan Genit, Tubagus Angke, Grogol, Stasiun Kota, Gajah Mada, Hayam Wuruk dan Slipi. Mereka terdiri atas 7 Pekerja seks komersial, 5 waria, dan 11 gelandangan dan pengemis.
“Razia ini merupakan instruksi dari Pak Gubernur yang menginginkan Jakarta bebas dari PMKS. Mereka nanti akan dikirim ke Panti Sosial Kedoya untuk dibina,” ujar Ismu.
Suku Dinas Sosial Jakbar telah berhasil menjaring lebih dari 800 PMKS terhitung dari bulang Januari hingga November tahun ini. Operasi ini melibatkan aparat kepolisian dan juga tentara karena pihak PMKS sering melakukan perlawanan saat dirazia.
“Kami selalu menemukan wajah baru saat razia,” kata Ismu.
Ismu menghimbau masyarakat Jakarta Barat agar tidak memberikan sedekah atau sumbangan kepada PMKS. Jika ditemukan PMKS, masyarakat jangan segan-segan melapor ke pihak RT atau RW hingga pihak Kelurahan atau Kecamatan.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Yang termasuk ke dalam PMKS diantaranya adalah gelandangan, pengemis, pekerja seks komersial, orang stress/psychotic, pengamen dan pemulung.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Operasi parkir liar oleh Dinas Perhubungan DKI hingga saat ini masih dijalankan. Di Jakarta Pusat, 228 kendaraan sudah berhasil ditindak oleh Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat selama sepekan, dari tanggal 17 hingga 22 November lalu. 
“Selama sepekan, ada 15 mobil yang kami derek,” Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sudin Perhubungan Jakarta Pusat Harlem Simanjuntak di Jakarta, Minggu (23/11).
Diungkapkan dia, terdapat 60 kendaraan yang dikenakan sanksi tilang dan 153 sepeda motor yang dicabut pentilnya. Ditambah dengan tiga angkutan umum dan angkutan barang yang dihentikan pengoperasiannya karena kondisi kendaraan sudah tidak layak.
“Kami juga selalu bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan operasi penertiban,”  jelasnya. 
Harlem melanjutkan, pihaknya akan terus melakukan operasi terhadap kendaraan yang diparkir sembarangan. Ia menugaskan beberapa petugasnya untuk menyebar ke beberapa titik di Jakarta Pusat yang rawan parkir liar. 
“Setiap hari kami memantau titik rawan parkir liar seperti di Tanah Abang, Roxy dan Cikini. Minimal satu hari ada dua mobil yang diderek,” kata dia. 
Operasi parkir liar Dinas Perhubungan DKI Jakarta berlaku sejak September lalu. Operasi dilakukan untuk mensterilkan trotoar dan bahu jalan dari parkir kendaraan sembarangan. Sanksi yang diterapkan beragam, dari mencabut pentil kendaraan hingga tilang sebesar Rp. 500.000.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum tata negara Masnur Marzuki mengatakan, pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI memang cacat hukum formil karena tidak ada dasar hukum pengangkatan gubernur melalui Peraturan Presiden (Perpres).
“Sebagaimana diamanatkan Perppu. Keppres pengangkatan Ahok adalah bukti Presiden telah memberi pelajaran buruk tata kelola pemerintahan dan kepatuhan pada UU/Perppu,” kata Dosen Tata Negara UII Yogyakarta tersebut, ketika dihubungi aktual.co, Minggu (23/11).
Dia menjelaskan, seharusnya payung hukum teknis baik Peraturan Pemerintah maupun Perpres pengangkatan dan pelantikan gubernur diterbitkan terlebih dahulu sebelum dilantiknya Gubernur DKI Jakarta definitif. Apalagi pelantikan Ahok adalah pelantikan gubernur pertama dalam sejarah yang dilantik di istana sesuai amanat Perppu.
“Presiden seharusnya arif dan bijaksana dalam mengaplikasikan aturan konstitusi dan UU. Pasca dilantiknya Ahok jangan heran akan muncul gugatan dari berbagai pihak yang melihat celah hukum menggugatnya ke PTUN seperti yang dilakukan KMP DKI,” tandas Masnur.
Masnur memberi contoh kasus Keppres pengangkatan hakim konstitusi Patrialis Akbar yang pernah digugat ke PTUN oleh koalisi ornop karena menganggap Keppresnya dibuat dengan mengabaikan amanat UU.
“Nah, jangan sampai Keppres pengangkatan dan pelantikan Ahok akan bernasib serupa dengan Keppres pengangkatan hakim konstitusi Patrialis Akbar. Presiden harus jadi contoh penyelenggara negara yang tertib dan patuh pada aturan hukum,” tukas Masnur.

Artikel ini ditulis oleh: