Jakarta, Aktual.co — Direktur PT Jakarta Propertindo Budi Karya Sumadi mengatakan, reklamasi di Utara Jakarta diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp 200 triliun dan ditangani oleh pihak swasta sebagai pengembang. Proyek ini masih dalam tahap penyelesaian kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
Beberapa pihak swasta yang akan menjalankan proyek tersebut adalah PT Pelindo, PT Manggala Krida Yuda, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PT Muara Aisesa Samudra, PT Saladri Ekapaksi, dan PT Kapuk Naga Indah.
Reklamasi 17 pulau ini bertujuan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota pantai, menahan banjir rob, dan mencegah penurunan muka tanah serta mempertahankan sumber air baku.
“Rata-rata untuk penanganan satu meternya akan menelan Rp 3 sampai Rp 4 juta dengan las rata0rata satu pulau sekitar 350 hektar,” ucap Sumadi.
17 pulau tersebut akan dilangkapi kanal-kanal untuk menahan air laut dan juga sistem pengolahan air limbah agar tidak mencemari lingkungan. Reklamasi dibagi menjadi tiga zona, yaitu barat, tengah, dan timur.
Zona barat meliputi Pantai Mutiara, Pantai Hijau di Pluit serta Muara Angke dan Pantai Indah Kapuk. Zona tengah meliputi Muara Baru, Sunda Kelapa, Ancol, Tanjung Priuk. Sedangkan zona timur meliputi Tanjung Priuk hingga Marunda.
Proyek reklamasi 17 pulau di utara Jakarta merupakan bagian dari megaproyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Reklamasi ini membentang sepanjang garis pantai Jakarta pada areal sepanjang 32 km dengan lebar rata-rata 2 km sampai kedalaman 8 m dengan kebutuhan bahan urugan sebanyak 330 juta meter kubik.
Kawasan ini diperkirakan dapat menampung 1,7 juta jiwa. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup menolaj proyek tersebut dan mengajukan gugatan pada pihak pengembang. Namun, pada 2011 melalui keputusan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menyatakan proyek ini legal dan dapat diteruskan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ratusan orang dari kalangan pemuka agama, seniman, dan para pemuda berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk menyampaikan kampanye perdamaian  “Jaga Jakarta”, Minggu (23/11).
Aksi yang digagas oleh Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris (FKPT) Provinsi DKI Jakarta itu menegaskan bahwa aksi penolakan terhadap pelantikan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak bisa disebut mewakili satu agama tertentu.
“Ada aksi  dari beberapa organisasi agama yang menolak Ahok menjadi gubernur. Mereka tidak mewakili semua agama karena kami  yang hadir di sini mensupport calon pemimpin yang sudah terpilih tanpa membedakan dari agama tertentu, itu harus dihormati,” kata Koordinator Lapangan  aksi Jaga Jakarta, Ramdansyah, Minggu (23/11).
Dia mengatakan, ormas yang melakukan aksi turun ke jalan untuk menyampaikan pendapat menolak pemimpin adalah hal yang lumrah, selama dilakukan dengan damai dan tidak radikal.
“Radikal dalam berfikir adalah positif, tetapi ketika diturunkan dalam bentuk kekerasan, vandalisme, bahkan teror itu bentuk pelanggaran hukum,” pungkas Ramdansyah.
Laporan: Acep Nazmudin

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta menolak rencana penggabungan manajemen semua angkutan umum di bawah PT Transjakarta. Pasalnya penggabungan itu dinilai sebagai upaya monopoli PT Transjakarta terhadap usaha transportasi di Jakarta. 
“Kalau begitu, Transjakarta melakukan monopoli. Saya tidak setuju,” kata Ketua Organda DKI Safruan Sinungan di Jakarta, Minggu (23/11).
Menurutnya, alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penggabungan untuk menata dan menertibkan sistem transportasi di Jakarta adalah cara yang salah. Pemprov tidak bisa serta merta melakukan penggabungan tersebut karena berdasarkan masalah di konsorsium operator bus Transjakarta yang harus mengikuti lelang setelah masa kontrak berakhir. 
Ia mengganggap trayek yang dilalui semua operator adalah hasil dari usaha para pebisnis transportasi. 
“Kami menolak. Karena dengan rute yang ada, pemerintah tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membuka rute-rute itu,” tambahnya.
Safruan menegaskan, jika rencana penggabungan tersebut tetap dilakukan maka pihaknya akan mengajukan gugatan ke pengadilan. 
Untuk diketahui, Pemprov DKI berencana menggabungkan semua angkutan umum di Jakarta dibawah manajemen PT Transjakarta. Angkutan umum juga akan dikonversikan menggunakan bahan bakar gas dan juga tidak lagi menggunakan sistem setoran melainkan rupiah per kilometer.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ratusan seniman dan tokoh lintas agama ramai-ramai menyuarakan kedamaian untuk Ibu Kota Jakarta. Mereka khawatir berbagai masalah bangsa yang disebabkan oleh prilaku elit politik membuat masyarakat ikut gaduh dan menjadi anarkis.
“Kita perlu mengingatkan seluruh lapisan masyarakat akan pesan-pesan damai, bahwa perbedaan pendapat adalah hal lumrah,” kata Ramdansyah Koordinator Lapangan aksi damai Jaga Jakarta, di kawasan jalan Sudirman – MH. Thamrin Minggu (23/11).
Kampanye dan seruan damai ini difasilitasi oleh Forum Koordinasi dan Terorisme Provinsi Jakarta. Mereka menggandeng para pemuka dari enam agama yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha serta sejumlah seniman dan kalangan pemuda.
“Turun ke Jalan menolak kenaikan BBM atau kepala daerah adalah hak selama berada di koridor yang tepat. Namun jangan dilakukan dengan cara radikal karena segala bentuk kekerasan, vandalisme, bahkan teror adalah pelanggaran hukum,” imbuh Ramdansyah.
Pantauan aktual.co, terbentang spanduk sepanjang 120 meter yang ditempatkan di titik strategis kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Setiap orang yang lewat bebas menandatangani spanduk sebagai dukungan terhadap kampanye damai.
“Penadatanganan spanduk ini sebagai wujud kepedulian masyarakat tentang wilayahnya,” tuntas Ramdansyah.Laporan: Acep Nazmudin

Artikel ini ditulis oleh: