Jakarta, Aktual.co — Direktur LP3ES Suhardi menduga jika tidak dilibatkannya KPK dan PPATK dalam pemilihan Jaksa Agung, lantaran para calon Jaksa Agung yang diajukan tidak bersih.

Hal itu dia ungkapkan terkait langkah Presiden Joko Widodo yang telah memilih HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung dalam pemerintahan kabinet kerjanya.

Namun, pemilihan itu berbeda dengan pemilihan calon menteri, dimana ketika pemilihan menteri Jokowi melibatkan KPK dan PPATK untuk melihat rekam jejaknya.

“Seharusnya, harus adil, jika menteri dilibatkan ke KPK dan PPATK yang lain pun harus, Jaksa Agung apalagi,” kata Suhardi, Sabtu (22/11).

Dirinya saja jika pemilihan Jaksa Agung memang hak prerogatif Presiden. Namun, kemungkinan ada unsur politik, yaitu menjaga solidaritas dalam internal pekerjaan.

Menurutnya dipilihnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung ada unsur politik yaitu dalam penanganan kasus yang melibatkan politik-politik tertentu.

“Ya menurut saya orang-orang yang berasal dari dalam dan unsur politiknya, misalnya mengenai penanganan-penanganan kasus yang barangkali melibatkan politik-politik tertentu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mendesak agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla segera mengakui kemerdekaan negara Kosovo, sebagaimana sudah dilakukan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Kami mendorong agar pemerintahan yang baru sekarang mengakui kemerdekaan Kosovo,” kata Din di sela-sela acara Forum Perdamaian Dunia kelima (The 5th World Peace Forum/WPF) di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/11).

Menurut dia, kini adalah saat yang tepat bagi Indonesia lewat Jokowi untuk mengakui Kosovo.

“Setelah Yugoslavia pecah, Indonesia belum kunjung akui Kosovo. Di sana ada sekitar tiga juta penduduk dengan 96 persennya adalah etnik Albania beragama Muslim,” kata dia.

Dia melihat Jokowi memiliki pandangan yang berbeda dalam menjalankan politik luar negerinya yang bebas aktif.

“Pemerintahan sebelumnya SBY menerapkan asas ‘million friends, zero enemy’ (sejuta teman, nol musuh). Saya pikir pemerintahan yang sekarang harus melakukan terobosan yang berbeda dan lebih serius dalam hal Kosovo ini,” kata dia.

Din mengatakan, Muhammadiyah sendiri memberikan dukungan kepada Kosovo untuk merdeka mengingat mereka adalah saudara sesama Muslim yang layak mendapatkan kebebasan mendirikan negara sendiri atau lepas dari Serbia.

Din mengatakan pihaknya bersedia memfasilitasi hal itu jika pemerintah berkenan. Dengan begitu, Kosovo dapat merdeka.

Melalui berbagai akses, masih kata Din, Muhammadiyah akan terus merealisasikannya termasuk berbicara dengan sejumlah pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Departemen Eksekutif dan Yudikatif DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang juga calon “incumbent” panik menentukan lokasi Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang berubah lagi.

“Pada Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) VII di Yogyakarta tanggal 18-19 Oktober lalu, salah satu keputusannya adalah menyepakati Munas Partai Golkar akan diselenggarakan di Bandung, pada 30 November hingga 3 Desember 2014,” kata Lamhot Sinaga, di Jakarta, Sabtu (22/11).

Menurut Lamhot, untuk menyelenggarakan Munas di Bandung Panitia Munas IX Partai Golkar tidak mendapat izin dari Kepolisian.

Padahal, kata dia, panitia pelaksana Munas dan kelompok calon “incumbent” telah membooking beberapa hotel bintang lima di pusat kota Bandung, di sekitar lokasi yang direncanakan sebagai tempat pelaksanaan Munas.

Setelah gagal mendapat izin di Bandung, menurut Lamhot, DPP Partai Golkar dan Panitia Munas kemudian berusaha memindahkan lokasi Munas ke Surabaya, tapi juga tidak mendapat izin dari Kepolisian.

“Akhirnya, DPP Partai Golkar dan Panitia Munas memindahkan lagi lokasi Munas ke sebuah hotel bintang lima di Bali,” kata dia.

Juru Bicara Tim Pemenangan HR Agung Laksono ini menambahkan, pihaknya sejak semula sudah mengkhawatirkan soal tempat dan waktu pelaksanaan Munas.

Dalam pemilihan dan dan waktu pelaksanaan Munas, kata dia, selain pertimbangan konstitusional juga harus mempertimbangkan kesanggupan daerah dalam mempersiapkan hal-hal teknis, misalnya dalam hal mengurus izin pelaksanaan Munas.

“Setiap daerah tentu akan sangat keberatan dan tidak sanggup menyelenggarakan daerah, jika persiapannya sangat singkat,” kata dia.

Menurut dia, Kepolisian daerah juga tidak mau mengeluarkan izin pelaksanaan Munas jika waktu pendaftarannnya sangat singkat, karena harus melalui kajian alasan keamanan, kondisi sosial masyarakat dan hal-hal lainnya.

“Pak Aburizal sebagai ketua umum dan calon incumbent, hendaknya tidak meminta Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah untuk mengeluarkan izin dalam waktu singkat,” kata dia.

Lamhot menambahkan, dirinya mendapat informasi bahwa kelompok Aburizal melakukan rapat terbatas pada Jumat (21/11), membahas perubahan tempat pelaksanaan Munas.

“Saya menengarai mereka jadi panik mencari daerah yang siap dan bisa mengeluarkan izin pelaksanaan Munas dalam waktu singkat,” kata dia.

Lamhot berharap, dalam waktu dekat sudah ada kepastian tentang tempat pelaksanaan Munas. Jangan sampai karena tidak mendapat tempat maka pelaksanaan Munas 30 Nopember 2014 menjadi gagal dilaksanakan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: