Jakarta, Aktual.co — Direktur LP3ES Suhardi menduga jika tidak dilibatkannya KPK dan PPATK dalam pemilihan Jaksa Agung, lantaran para calon Jaksa Agung yang diajukan tidak bersih.

Hal itu dia ungkapkan terkait langkah Presiden Joko Widodo yang telah memilih HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung dalam pemerintahan kabinet kerjanya.

Namun, pemilihan itu berbeda dengan pemilihan calon menteri, dimana ketika pemilihan menteri Jokowi melibatkan KPK dan PPATK untuk melihat rekam jejaknya.

“Seharusnya, harus adil, jika menteri dilibatkan ke KPK dan PPATK yang lain pun harus, Jaksa Agung apalagi,” kata Suhardi, Sabtu (22/11).

Dirinya saja jika pemilihan Jaksa Agung memang hak prerogatif Presiden. Namun, kemungkinan ada unsur politik, yaitu menjaga solidaritas dalam internal pekerjaan.

Menurutnya dipilihnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung ada unsur politik yaitu dalam penanganan kasus yang melibatkan politik-politik tertentu.

“Ya menurut saya orang-orang yang berasal dari dalam dan unsur politiknya, misalnya mengenai penanganan-penanganan kasus yang barangkali melibatkan politik-politik tertentu,” kata dia.

()