Jakarta, Aktual.co — Hampir dua bulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diambil sumpahnya sebagai wakil rakyat periode 2014-2019. Namun, hingga kini anggota DPR belum efektif menjalankan kinerjanya.
“Bila DPR tidak selesai tentang UU MD3 maka kisruh ini akan berlanjut sampai tahun depan” ujar Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana, di Jakarta, Sabtu (22/11).
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan agar revisi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Ini akan menjadi jalan agar terjadi perdamaian di DPR.
Menurut dia, Bila UU MD3 ini tidak selesai maka situasi tetap alot dan konflik akan berkepanjangan. Hal ini tentu menganggu stabilitas pelayanan publik. 
“Bila kisruh tak segera selesai akan sangat membahayakan pelayanan publik, karena tidak bisa dilakukan penandatanganan APBN untuk membiayai pembelanjaan negara.”
Laporan: Meutia

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kisruh DPR yang tak kunjung menunjukkan tanda-tanda sepakat antara kedua kubu, dikhawatirkan berpengaruh pada jadwal penandatanganan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya dilakukan pada 5 Desember 2014.
Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan bahwa hal ini dapat membahayakan keadaan negara dan kepentingan rakyat, dimana pelayanan publik akan berhenti bila tidak adanya pembiayaan belanja negara.
“Jika terus menerus tidak selesai dalam kisruh DPR ini akan berlanjut sampai tahun depan, sangat berkemungkinan menjadi seperti USA, shut down” (22/11)
APBN harus ditandatangani oleh DPR dalam sidang paripurna, dan bila selalu terhambat maka dampaknya akan merugikan rakyat.
“Pelayanan publik akan terganggu bahkan berbahaya berhenti semua, Indonesia shut down.”
Laporan: Meutia

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad mengatakan, revolusi mental baru bisa terjadi jika dimulai dengan keteladanan yang ditunjukan oleh para pemimpinnya.
“Tentunya setiap instansi harus memulai revolusi mental dari pimpinan tertingginya agar diikuti oleh bawahannya sehingga birokrasi bisa lebih baik,” kata Ibnu, di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/11). 
Dia juga menyebutkan bahwa revolusi mental juga harus dimulai dari pemimpin tertinggi yaitu presiden.
“Jadi tentu juga harus dimulai dari pemimpin tertinggi yaitu Presiden Jokowi. Dia harus menjadi teladan yang baik bagi rakyat. Jokowi harus menunjukan mental yang baik,” ungkapnya.
Ketua Ombudsman Danang Girinwardana mengatakan bahwa yang harus dipertanyakan dalam hal ini adalah siapakah yang akan merevolusi mental tersebut.
“Harusnya dibalik pertanyaannya, siapa yang harus merevolusi birokrasi itu? Simpul utama permasalahannya kan Pemerintah yang harus bisa merevolusi mental,” katanya.
Dicontohkan, Kementerian Perhubungan di bidang perizinan dan kementerian agama dibidang ketentuan pernikahan yang masuk dalam rapor merah.
“Orang yang pernah menikah dan membayar KUA melebihi ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah itu koruptor, karena itu sama saja memberikan suap kan. Karena sebenarnya kita hanya perlu membayar Rp50.000 – Rp200.000, tapi kerap kali kita diminta membayar lebih.”

Artikel ini ditulis oleh: