Jakarta, Aktual.co — Terhitung lebih dari satu bulan Pemerintah tidak berkonsultasi dengan DPR sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu, bahkan terkait APBN pun Pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo ini belum juga mau melawat ke Senayan. 
Pasalnya, setelah Subsidi BBM resmi dicabut, maka Pemerintah harus menerangkan kepada DPR akan dikemanakan alokasi anggaran tersebut melalui APBN-P 2015.
Hal tersebut juga tidak terlepas dari kondisi internal DPR yang tak kunjung kondusif sampai saat ini. Sehingga Pemerintah mengaku kesulitan untuk berlawat ke kantor DPR.
Jika hal ini terus berlanjut, akankah muncul indikasi Pemerintahan Indonesia Shutdown sebagaimana yang terjadi di AS beberapa bulan lalu? Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sohibul Iman mengatakan bahwa indikasi tersebut masih sangat jauh akan terjadi.
“Shutdown seperti AS sebenarnya engga juga, itu masih jauh. Anggaran yang sekarang ini kan sudah diputuskan, dan untuk yang tiga bulan terakhir di tahun ini pun kan sudah jelas anggarannya dari APBNP 2014. Dan untuk 2015 juga sudah diputuskan,” kata dia di Jakarta, Sabtu (22/11).
Dia menegaskan bahwa jika dilihat dari kondisi saat ini, maka indikasi shutdown itu jelas masih jauh.
“Indikasi shutdown itu insya Allah masih jauh,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, APBN-P memang harus diajukan oleh Pemerintah karena menyangkut pancabutan subsidi BBM.
“Alokasi dananya mau dikemanakan, itu harus jelas. Januari katanya. Insyallah. Kan dalam aturannya APBN-P setelah diajukan harus selesai sebulan. Jadi di awal Februari sudah bisa,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sohibul Iman angkat bicara mengenai langkah Menteri BUMN Rini Soemarno yang melarang pejabat BUMN berkonsultasi dengan komisi VI DPR RI.
“Iya katanya begitu ya, sangat disayangkan, kami ingin sebetulnya langsung ya tapi dari Pemerintah kan melarang. Jadi mau bagaimana lagi,” kata Iman di Jakarta, Sabtu (22/11).
Dia menyebutkan bahwa sebelumnya sempat mengalami hal serupa, ketika pertemuan pihaknya dengan empat Menteri Kordinator dibatalkan secara sepihak oleh Pemerintah.
“Termasuk kemarin sebenarnya kan sudah di jadwalkan, saya sebagai pimpinan komisi dan pimpinan fraksi juga dijadwalkan ketemu dengan empat Menko, ternyata dua jam sebelumnya malah dibatalkan,” ujar dia.
Dirinya mengaku tidak mengetahui dengan pasti penyebab dibatalkannya pertemuan tersebut. Ia berspekulasi bahwa hal itu juga tentu disebabkan karena larangan tadi.
“Saya tidak tahu penyebabnya apa, tapi logika saya mengatakan mungkin itu pun karena tidak boleh,” terangnya.
Pihaknya memperingatkan bahwasannya semakin Pemerintah memunggungi legislatif, maka akan semakin banyak pula yang nantinya akan dipermasalahkan.
“Tapi saya ingatkan, semakin pemerintah tidak berkomunikasi dengan DPR, maka akan semakin banyak persoalan yang akan ditanyakan oleh DPR. Dan kalau itu kemudian merembet melanggar UU yah ini sesuatu resiko yang sangat besar bagi Pemerintah. Jadi menurut saya lebih cepat lebih baik,” 
“Kalau melanggar UU bukan hanya persoalan interpelasi, bisa angket bahkan bisa sampai ditetapkan tersangka,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan bahwa tiga ‘kartu sakti’ pemerintah menimbulkan masalah di daerah-daerah.
Terburu-burunya Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sehingga tidak memeprhatikan terlebih dahulu yang di daerah. 
“harus membereskan daerah dahulu, baru mengeluarkan kebijakan nasionalnya. Sayangnya yang di nasional sudah muncul, di daerahnya belum dirapihkan,” kata Danang, di Jakarta, Sabtu (22/11).
Persoalan terjadi karena adanya pelayanan serupa namun tak sama. Hal ini membuat banyak pertentangan dari pemerintah daerah yang mempunyai kartu yang sama, seperti  Jakarta, Solo, Bali. 
“Bagaimana, apa kami harus menutup pelayanan yang di pemerintah daerah, tunjangan kesehatan yang ada di daerah?” 
“Kalau ini dibiarkan maka Presiden dan jajarannya melakukan mal administrasi. Mal administrasi adalah menerbitkan kebijakan yang mengakibatkan double anggaran, mengakibatkan pemborosan anggaran,” kata Danang.
Laporan: Meutia

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly akan mengusulkan agar Dewan Perwakilan Daerah RI dilibatkan dalam pembahasan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.
“Ini karena DPD minta diundang dalam pembahasan itu,” kata Yasonna, di Yogyakarta, Sabtu (22/11).
Menanggapi permintaan itu, Kementerian Hukum dan HAM akan segera mengusulkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk mengundang DPD.
Menurut Yasona, hal itu sesuai dengan UU MK yang menyebutkan pembahasan UU melibatkan daerah Tripatrit yakni DPR, DPD, dan eksekutif.
“Saya akan meminta Baleg (mengundang DPD RI) supaya formalitasnya tercapai,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga akan segera memberikan masukan berupa daftar inventarisasi masalah (DIM), sehingga pembahasan UU MD3 dapat segera dilakukan.
“Pemerintah akan memberi DIM. Ini cepat, tinggal masukkan saja,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: