Jakarta, Aktual.co — Komisi II DPR RI berencana memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meminta penjelasan terkait pengangkatan dan pelantikan Basuk Tjahja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Kami memahami berbagai masalah yang ada dan timbul atas berbagai penafsiran yang ada. Untuk itu kami akan meminta keterangan Mendagri atas pengangkatan dan pelantikan Gubernur DKI Jakarta,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria di ruang Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (19/10).
Hal itu dikatakan Riza usai rapat konsultasi dengan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta di ruang rapat Komisi II DPR RI.
Riza mengatakan dalam waktu tidak lama rencana itu akan direalisasikan karena keterangan Mendagri diperlukan untuk memberikan penjelasan atas perbedaan penafsiran yang ada atas pelantikan Ahok.
Selain itu, menurut Riza, Komisi II akan melakukan pendalaman atas perbedaan penafsiran itu sehingga dapat memberikan rekomendasi terkait masalah tersebut.
“Kami juga akan menyampaikan kepada pimpinan DPR RI terkait permasalahan itu,” ujarnya.
Menurut dia, Komisi II akan membahas secara mendalam permasalahan tersebut dengan Mendagri dan menyampaikan hasilnya pada pimpinan DPR agar dapat diambil langkah dewan terkait tugas dan tanggung jawab DPR melaksanakan tugas pengawasan, legislasi dan anggaran.
Dia mengatakan Komisi II akan segera melaksanakan hal tersebut agar permasalahan di DKI Jakarta tidak berkepanjangan.
“Komisi II DPR RI mempersilahkan Mendagri untuk melaksanakan kegiatan melantik Ahok dan meminta presiden untuk keluarkan Keputusan Presiden terhadap keyakinan pemerintah atas peraturan yang ada,” ujarnya.
Komisi II DPR RI mengharapkan kearifan pemerintah, Kemendagri, Sekretariat Negara, dan Presiden Jokowi untuk tidak terburu-buru untuk menggunakan kewenangannya mengambil kebijaksanaan atas berbagai masalah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Yandri Susanto meminta Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DKI terus menggalang kekuatan untuk melawan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang telah resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (19/11) siang tadi.

Hal itu lantaran gaya kepemimpinan Ahok seringkali memunculkan konflik di masyarakat. Bahkan, gaya Ahok jauh dari budaya bangsa.

“Pesan saya jangan pernah berhenti melawan Ahok, karena itu tugas mulia kita (KMP),” kata Yandri di gedung DPR, Jakarta.

Politikus dari Dapil Banten II yang meliputi Kota Cilegon, dan Kota Serang itu mengatakan, polemik di DPRD DKI sama dengan yang terjadi antara KIH dan KMP di DPR.

Oleh karena itu, KMP DPRD DKI harus bersatu jangan sampai terpecah belah.

“Menurut saya, kisruh di DPRD sama dengan yang terjadi di DPR. KMP DKI harus merapatkan barisan, jangan sampai pasang surut.”

Dirinya mengatakan, tak ada proses-proses untuk menghambat suksesi kepemimpinan di DKI. Kekisruhan tak lain karena landasan yuridis yang digunakan tak sesuai.

“Menyangkut dengan pelantikan gubernur, saya melihat di media massa ada pengganjalan dalam hal tata cara alih kekuasaan di DKI. Pilkada DKI rujukannya UU 29 tahun 2007, tapi Ahok untuk berkuasa pakai UU Nomor 32 Tahun 2004, dan sebagian Perppu Pilkada,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: