Jakarta, Aktual.co — Komisi VII DPR RI meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyampaikan fakta dan data tentang harga pokok penjualan tiap jenis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.  BPH Migas diberikan tenggat waktu untuk menyerahkan fakta dan data itu paling lambat 24 November 2014 pekan depan. 
Permintaan itu merupakan salah satu butir kesimpulan rapat kerja Komisi VII dengan BPH Migas pimpinan Andi Nursaman Someng di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).
Anggota Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian, pada awalnya meminta BPH Migas untuk membawa serta fakta dan data tersebut. Sebab fakta dan data secara langsung akan menunjukkan bagaimana dan siapa sebenarnya mafia migas bermain. 
“Siapa sebenarnya mafia migas itu. Kami minta, selain fakta dan data, pekan depan diundang Bareskrim Polri agar diambil tindakan tegas,” kata Ramson.
Ketua Komisi VII Kardaya Warnika mengatakan bahasa yang disampaikan Ramson terlalu vulgar untuk dijadikan kesimpulan. Sebab fakta dan data menurutnya sudah cukup untuk mengetahui siapa sebenarnya yang turut bermain dalam migas.
Selain kesimpulan tersebut, Komisi VII juga meminta BPH Migas melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi tentang tumpang tindih kelembagaan dan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menghambat kinerjanya.
Selanjutnya Komisi VII meminta BPH Migas menyampaikan data-data penyalahgunaan BBM bersubsidi kepada Komisi VII paling lambat tanggal 24 November 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP memahami pilihan sulit pemerintahan Jokowi-JK dalam menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Sebab, kata dia, penaikan BBM merupakan kebijakan yang harus diambil untuk meletakkan dasar-dasar perekonomian yang lebih baik.

Peletakan dasar perekonomian itu, kata dia, yakni dengan menggerakkan sektor produktif kerakyatan melalui realokasi subsidi BBM.

“PDIP melihat adanya arah keberpihakan pengalihan subsidi BBM dengan menempatkan rakyat kecil sebagai prioritas utama dengan instrumen Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera, kata Hasto di Jakarta, Rabu (19/11).

Apa yang dilakukan oleh Jokowi, kata Hasto, merupakan tanggung jawab sebagai pemimpin yang bertindak cepat untuk menyehatkan perekonomian nasional, seperti defisit ganda, beban subsidi yang sangat besar, termasuk utang Pemerintah atas subsidi tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp 46 triliun.

“Percayalah bahwa karakter kepemimpinan Jokowi yang merakyat akan secepatnya mengatasi berbagai persoalan sebagai dampak kenaikan BBM tersebut,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: