26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 41626

Usung Tritura, Mahasiswa Gelar Konsolidasi

Jakarta, Aktual.co — Pasca Presiden Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi, Senin (17/11) malam kemarin, sejumlah aksi penolakan terus dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.
Sebagai agen perubahan (Agen of Change), mahasiswa menilai jika langkah kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah tidak pro terhadap rakyat kecil.
Untuk menyikapi itu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dari beberapa aliansi seluruh kampus di Indonesia, akan menggelar acara diskusi dan konsolidasi sebagai sebuah gerakan penolakan.
“Menuntut pemerintahan Jokowi-JK menurunkan harga BBM. Dan turunkan harga-harga untuk menyelamatkan industri nasional,” begitu poin  tuntutan yang nantinya akan disuarakan oleh mahasiswa.
Tak hanya itu, dalam acara konsolidasi mahasiswa yang akan bakal digelar di Galeri Cafe, Jalan Cikini Raya, No. 73, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Rabu (19/11) siang ini. Juga akan menuntut, Presiden Jokowi memecat menteri yang terkena tanda merah dari KPK, pasalnya para pembantu bermasalah inilah yang menginginkan kenaikan terhadap bahan bakar fosil di Indonesia.
“Pecat menteri stabilo merah KPK yang mendorong kenaikaan harga BBM, yakni Rini Soemarno, Sudirman Said, Sofyan Djalil,” demikian tuntutan mahasiswa.
Untuk diketahui, dalam acara tersebut juga akan dihadiri sebagai pembicara, Edi Burmansyah – Ekonom Resistance and Alternative to Globalization (RAG), Taufan Putra Revolusi – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Patriot Muslim. Pandu Budaya FIB Universitas Indonesia (PANDA FIB UI), Adi Baiquni – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Mulyadin Permana – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Diki Saefurohman – Badan Eksekutif Mahasiswa se Indonesia (BEM SI), Wara Bima – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Wildan Akbar – Front Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia (FAM UI), Vredo Putra Pairus – Front Aksi Mahasiswa Banten (FAM Banten), Aril Wahyu Pratama – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Jawa Barat (Aliansi BEM Jabar), Rio Kembara – Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Mulai Hari Ini, Harga BBM di Malaysia Turun 20 Sen

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Malaysia menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) RON97 sebesar 20 sen, menjadi 2,55 ringgit (Rp9.400) per liter, yang berlaku mulai hari ini, Rabu (19/11).
Wakil Menteri Keuangan Datuk Ahmad Maslan mengatakan harga BBM RON97 tersebut diturunkan dari 2,75 ringgit per liter menjadi 2,55 ringgit per liter.
Pada bulan September harga BBM jenis RON 97 naik 15 sen menjadi 2,75 ringgit per liter.
Kementerian Keuangan Malaysia juga mengeluarkan pernyataan kepada semua pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum terkait penurunan harga BBM tersebut.
Pemerintah Malaysia juga akan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis RON95 jika harga minyak mentah dunia jatuh hingga 70-75 dolar AS (234-251 ringgit) per barel.
Rencana ini dilakukan untuk menurunkan harga BBM RON95 jika harga minyak mentah dunia turun pada level tersebut. Penurunan harga tersebut bisa dilakukan karena telah melewati kadar subsidi yang ditanggung pemerintah. 
Saat ini di Malaysia, harga BBM jenis RON95 sebesar 2,30 ringgit per liter atau Rp8.500 per liter.

Artikel ini ditulis oleh:

Tekan Inflasi, INDEF: Perbaiki Sistem Pangan

Jakarta, Aktual.co — Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani mengatakan Pemerintah Indonesia perlu memperbaiki sistem pangan rakyat dengan meningkatkan “supply side” untuk menekan inflasi dengan mengontrol komponen,

“Inflasi di Indonesia itu sesungguhnya 65 persen karena pangan. Jadi, kalau menyelesaikan masalah pangan, selesailah inflasi itu, itu dipengaruhi faktor pada ‘supply side’ (sisi penawaran), bukan ‘demand side’ (sisi permintaan),” katanya dalam diskusi Kinerja Industri Keuangan Indonesia: Review 2014 dan Prediksi 2015 di Jakarta, Selasa (18/11).

Ia menyebutkan sebanyak 25 persen dari inflasi lebih disebabkan oleh impor beras, kemudian disusul komponen makanan dan minuman lainnya serta rokok sebanyak 40 persen.

“Jadi, kalau satu urusan beras beres, kita bisa mengurangi 25 persen dari inflasi itu,” katanya.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) itu memberikan contoh 99 persen gandum diimpor untuk membuat mi yang sudah menjadi makanan pokok Indonesia selain beras. Kemudian, sebanyak 70 persen kedelai diimpor untuk membuat tahu dan tempe yang menjadi makanan rakyat.

“Jadi, kalau kita mau mengatakan kapan inflasi berhenti, apabila pemerintah bisa mengontrol daripada komponen beras dan makanan dan minuman tadi, baru kita bisa menekan inflasi,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah perlu memperkuat “supply side” sehingga dapat mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri untuk menghindari banyaknya komoditas impor.

“Pemerintah harus lebih fokus bagaimana meningkatkan ‘supply side’, bukan masalahnya ‘demand side’, kalau ‘demand side’ itu adalah permintaannya naik terus sedangkan ‘supply’-nya sedikit dan tidak mendukung, maka inflasi tetap terjadi,” katanya.

Untuk itu, katanya, pemerintah harus memikirkan upaya-upaya untuk mengontrol sistem pangan rakyat agar dapat menekan laju inflasi.

“Jadi, sistem pangan ini yang harus diperbaiki, jangan cuma bilang stabilitas harga, tetapi tidak ada perlakuan untuk menstabilkannya, kalau pangan bisa dikompensasi inflasi, kita baru bisa ditekan,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Menkeu Klaim Pertumbuhan 5,8 Persen Bakal Tercapai

Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen pada APBN 2015 masih bisa tercapai, apabila sejumlah rencana pembangunan sarana infrastruktur dapat terlaksana.

“Kita bisa mencapai target 5,8 persen, kalau realokasi subsidi dilakukan secara benar,” katanya dalam pemaparan di Jakarta, Selasa (18/11).

Menkeu mengatakan penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah, telah memberikan ruang fiskal pada kisaran Rp110 triliun-Rp140 triliun, yang bisa dimanfaatkan untuk membangun sarana infrastruktur maupun program perlindungan sosial lainnya.

“Karena kita melakukan realokasi yang lumayan, apalagi ke infrastruktur dan dibantu investasi, maka kemungkinan 5,8 persen itu bisa tercapai,” katanya.

Menkeu pun memberikan sinyal untuk mempertahankan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam penyusunan APBN-Perubahan 2015 sebesar 5,8 persen, sama seperti asumsi nilai tukar yang diperkirakan tetap pada Rp11.900 per dolar AS.

“Kurs Rp11.900 kita bukan pesimis tapi konservatif, karena meskipun nanti ada sentimen positif, dan ‘current account deficit’ lebih baik, tapi 2015 masih ada normalisasi kebijakan moneter. Kita siap-siap kalau ada ‘outflow’, dan kurs yang terkena,” katanya.

Sementara, untuk harga ICP minyak, Menkeu akan menetapkan asumsi baru dalam APBN-Perubahan 2015 yaitu pada kisaran 100 dolar AS-105 dolar AS, atau lebih rendah dari asumsi di APBN sebesar 105 dolar AS per barel.

“Untuk harga minyak, saya sudah minta kita lihat semua ‘forecast’. Tapi lebih baik kita bikin asumsi akan dibawah 105 dolar AS, bahkan dibawah 100 dolar AS, tapi ini masih awal,” katanya.

Untuk penyusunan APBN-Perubahan 2015, Menkeu menjanjikan adanya pengalihan subsidi untuk belanja infrastruktur dan perlindungan sosial yang lebih produktif, serta efisiensi belanja agar tercipta ruang fiskal yang lebih memadai.

“Berapanya nanti bisa dilihat di APBN-Perubahan, karena untuk efisiensi kita tidak bisa memotong begitu saja. Tapi dengan kesadaran pemerintah untuk berhemat, harapannya ada penghematan dari belanja barang dan belanja modal non infrastruktur,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

BBM Naik, Tiga Sektor Saham Berpotensi Menurun

Jakarta, Aktual.co — Kepala Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Semarang Stephanus Cahyanto Kristiadi mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada pergerakan pasar saham. Kenaikan harga BBM sedikit banyak akan memengaruhi ongkos produksi industri.

Dalam jangka pendek, menurut Cahyanto, akan berpengaruh pada penurunan besaran laba perusahaan. Hal inilah yang selanjutnya berdampak pada pasar saham. Beberapa sektor saham yang berpotensi mengalami penurunan transaksi dalam waktu yang relatif cukup lama, yaitu properti, manufaktur, dan perbankan.

“Penurunan ini terjadi karena masyarakat masih menunggu kondisi benar-benar pasti salah satunya terkait dengan harga jual,” ucapnya di Semarang, Selasa (18/11).

Selain itu, lanjut dia, untuk bertransaksi melalui perbankan mereka juga masih menunggu kepastian suku bunga.

Diakuinya, kondisi tersebut biasa terjadi pada kenaikan harga BBM pada tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan harga BBM juga akan berpengaruh terhadap penurunan daya beli di kalangan masyarakat.

“Penurunan daya beli di kalangan masyarakat ini yang berpengaruh terhadap pergerakan saham. Kalau dampak secara ekonomi, yaitu terjadinya inflasi,” jelasnya.

Penurunan daya beli tersebut akan sangat terasa di kalangan masyarakat level menengah ke bawah. Penghasilan mereka tidak terlalu besar, tetapi terpaksa harus membeli kebutuhan hidup dengan harga lebih tinggi dibandingkan biasanya.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak akan berlangsung lama, seiring dengan waktu mereka akan makin terbiasa menghadapi penyesuaian harga barang-barang sebagai dampak dari kenaikan harga BBM tersebut.

“Selanjutnya, daya beli masyarakat akan kembali meningkat seperti sediakala, kondisi ini biasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi akan kembali seperti semula sekitar 3–4 bulan lagi, selanjutnya pasar saham juga akan normal kembali,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Mimika Alokasikan Rp14 Miliar Untuk Bank Papua

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun ini mengalokasikan dana penyertaan modal sebesar Rp14 miliar ke Bank Pembangunan Daerah Papua.

Kepala Bagian Keuangan Setda Mimika Marthen Malissa mengatakan bahwa alokasi dana penyertaan modal itu sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Papua. Namun, besar-kecilnya dana penyertaan modal pemerintah daerah setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat ke Bank Papua, menurut dia, sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan setiap daerah.

“Sudah ada keputusan RUPS Bank Papua yang menentukan jumlah yang harus dicapai selama beberapa tahun oleh setiap pemegang saham. Kalau kemampuan keuangan daerah lebih, pemerintah daerah sebagai pemegang saham bisa mengajukan dana penyertaan modal yang lebih besar. Toh, ini juga merupakan investasi pemerintah daerah,” jelas Marthen di Papua, Rabu (19/11).

Ia mengatakan bahwa Pemkab Mimika sebagai salah satu pemegang saham Bank Papua selama ini selalu meningkatkan dana penyertaan modalnya agar bank milik pemerintah daerah satu-satunya di Provinsi Papua dan Papua Barat itu makin berkembang pesat, terutama dalam melayani masyarakat dan menunjang pembangunan di berbagai daerah di Papua.

Para pemegang saham Bank Papua menggelar RUPS tahun 2014 bertempat di Hotel Swiss-Bel Jayapura pada pekan lalu. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang.

Saat kegiatan tersebut, Komisaris Utama Bank Papua Pdt. Lipiyus Biniluk menargetkan pada tahun 2015–2016 Bank Papua sudah menjadi Bank Devisa.

Mulai 2015, kata dia, jajaran komisaris Bank Papua akan melakukan pengawasan ketat dan mendorong kerja sama yang baik antara para direksi, staf karyawan Bank Papua, dan semua pemangku kepentingan terkait untuk menuju bank devisa.

“Jika ada keseriusan, target Bank Papua menjadi bank devisa akan terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Biniluk.

Ia mengatakan bahwa Bank Papua harus lebih kompetatif dengan bank-bank BPD lain di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain