Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk memperpanjang masa jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas jika DPR gagal menentukan calon pimpinan KPK yang baru.

“Jika memang DPR tidak bisa menggelar sidang, dan gagal (memilih pimpinan KPK pengganti Busyro), kewajiban Presiden mengeluarkan Perppu,” kata pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar, di Yogyakarta.

Hal itu dapat dilakukan, dengan pertimbangan bahwa hingga saat ini DPR masih tidak kunjung satu suara untuk menggelar sidang penentuan pimpinan KPK. Padahal Tim Seleksi telah menyerahkan dua nama calon, yakni Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata.

Sementara, masa Jabatan Busyro akan segara berakhir pada 10 Desember 2014.

Zainal mengatakan, dalam Perppu Presiden cukup menambah satu pasal saja yakni jika tidak dapat dilakukan “fit and proper test”, atau terjadi kesalahan dalam proses penunjukan pimpinan KPK yang baru, maka orang yang akan berhenti masa jabatannya dapat diperpanjang.

“Diperpanjang sampai terjadi proses seleksi (di DPR),” kata dia yang juga Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM.

Namun, jika hal tersebut juga tidak dikehendaki, menurut dia opsi lainnya yakni posisi Busyro yang akan habis pada 10 Desember 2014 dapat sama sekali dikosongkan hingga terjadi proses seleksi.

“Pilihan kedua kosongkan saja. Nasib Busyro dan Roby bisa dimasukkan bersamaan dengan seleksi calon pimpinan KPK lainnya pada 2015,” kata dia.

Zainal meragukan Komisi III DPR akan dapat segera menyelenggarakan sidang pemilihan pimpinan KPK sebelum masa jabatan Busyro habis. Alasanya, hingga saat ini 10 fraksi di komisi itu belum satu suara.

“Karena belum 10 fraksi, maka ‘mahar’ mereka belum selesai. Kalau sekarang mereka (DPR) menyidangkan, dan mengeluarkan keputusan, tetap akan ada protes,” kata Zainal.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menegaskan ketentuan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dihapuskan agar para tenaga kerja Indonesia di mancanegara tidak lagi terbebani pengurusan dan biaya KTKLN tersebut.

“Saya hanya ingin menyampaiakn satu saja, yang terakhir KTKLN dihapus, sudah,” kata Presiden Joko Widodo dalam video konferensi dengan para TKI di berbagai negara, Minggu sore, menanggapi permintaan bertubi-tubi dari para buruh migran di berbagai negara.

Permintaan penghapusan KTKLN diajukan hampir semua delegasi buruh migran di berbagai negara. Perwakilan buruh migran yang berpartisipasi mulai dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Korea Selatan, Mesir, Arab Saudi dan Hongkong.

“Kita minta penghapusan pak, bukan direvisi karena KTKLN telah membebani baik secara moril maupun materiil,” kata perwakilan TKI Brunei asal Cirebon.

Hal ini dikatakan perwakilan TKI dari Brunei di akhir sesi setelah sebelumnya Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, akan merevisi KTKLN menjawab permintaan sejumlah perwakilan TKI di Hongkong, Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Korea Selatan dan Mesir.

KTKLN, menurut perwakilan tersebut, membuat banyak oknum yang melakukan pemerasan terhadap para TKI, dan memunculkan pungli.

Sayangnya dalam kesempatan itu, Perwakilan Saudi tidak bisa berinteraksi secara langsung karena tidak terdengar audio suaranya, dan hanya bisa menampilkan gambar saja.

Para perwakilan tersebut dengan menggunakan jaringan internet berinteraksi dengan Presiden Jokowi yang berada di Ruang Pengendali di Binagraha.

Tampak latar belakang perwakilan TKI tersbeut berbagai spanduk. Penghapusan KTKLN mendominasi spanduk yang ada di latar tersebut.

Presiden dalam kesempatan itu didampingi oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Deputy Strategy and Mobilization Departemen KontraS Chrisbiantoro mengatakan, Pollycarpus adalah pintu gerbang utama untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan aktivis HAM, Munir. Termasuk eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono.

Menurutnya, berdasarkan laporan tim pencari fakta disebutkan bahwa kasus Munir merupakan kejahatan sistematis.

Maka dari itu, KontraS pun meyakini dengan bebasnya Pollycarpus menutup peluang tuntasnya kasus Munir.

“Tidak diperiksanya Hendropriyono karena tak mau menjadi saksi, usulan olah TKP di Bandara Cangi, serta saksi kunci juga tidak dihadirkan dan lainnya. Seharusnya harus dituntaskan,” kata Chris kepada wartawan di kantor KontraS, Jakarta, Minggu (30/11).

KontraS juga mengkhawatirkan akan sulit mengembangkan aktor intelektualnya, yakni orang yang turut serta bersama Polly dalam menghabisi Munir.

Artikel ini ditulis oleh:

Denpasar, Aktual.co —  Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan,  pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar adalah kudeta.

“Itu adalah sebuah kudeta, inkonstitusional. Itu tidak berpijak pada aturan partai. Kebijakan partai tidak bisa dilakukan dengan segelintir orang, ada unsur intimdasi, premanisme, dan kekerasan,” kata Ical dalam pidato politiknya saat pembukaan Munas IX Golkar di Nusa Dua Bali, Minggu (30/11).

Dia juga menyampaikan rasa sedih dan prihatin terkait adanya kekerasan yang terjadi di DPP Golkar beberapa hari lalu.

“Saya sedih. Niat mulia berubah menjadi destruktif yang membawa kerugian bagi partai,” kata dia.

Ical menambahkan, ajakan dari Agung Laksono agar Munas dilakukan Januari 2015 adalah ajakan yang melanggar hasil Rapimnas Yogyakarta.

“Kita tahu ada saudara Priyo Budi Santoso, Agun Gunandjar. Saya tidak mungkin memenuhi permintaan orang-orang itu. Meski saya menghendaki Munas pada Januari 2015, saya harus patuh. Sebab keputusan Rapimnas adalah diatas sidang pleno DPP,” kata Ical.

“Kalau saya mengikuti desakan Agung dan kelompoknya, saya bisa menjadi pemimpin otoriter. Rapimnas Yogyakarta itu saudara Agung, Priyo dan lainnya juga ikut hadir,” kata Ical.

Oleh karena itu, Ical mengajak kader Golkar yang salah jalan seperti Wakil Ketua Umum Golkar, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Yorris Raweyai agar kembali dan bersama-sama membesarkan partai.

“Saya mengimbau kepada kader yang membentuk sikap sepihak dengan membentuk presidium penyelamat partai untuk kembali ke bawah beringin yang teduh,” kata Ical.

Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: