Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
17 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 41742

Lambatnya Pemilihan Komisioner KPK, ICW: Bola di DPR

Jakarta, Aktual.co —Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan DPR akan “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan dulu sebelum memasuki masa reses tanggal enam Desember nanti.
Yakni memilih pengganti jabatan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas yang akan berakhir 10 Desember mendatang.
“Sekarang ini ‘bola’ ada di DPR,” kata Ketua Divisi Hukum dan Peradilan Monitoring ICW, Lalola Easter, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (30/11).
Peringatan disampaikan ICW, karena saat ini DPR dinilainya menunda-nunda proses seleksi. Padahal DPR telah mengantongi dua nama calon pengganti Busyro. Yakni, Busyro sendiri sebagai ‘incumbent’ dan Roby Arya Brata, yang merupakan staf ahli Sekretaris Kabinet.
“Permasalahannya hingga kini DPR tidak juga menindaklanjuti proses seleksi dengan memilih dan menetapkan satu orang Komisoner KPK,” lanjut Lalola.
Pernyataan Lalola, ikut dipertegas oleh Dio Ashar dari Masyarakat Pemantau Sipil Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Kata dia, tidak ada alasan lagi bagi DPR untuk menunda-nuda proses seleksi karena telah diatur dalam Pasal 30 UU 30/2002 tentang KPK.
“Perintah UU sudah jelas, penetapan pimpinan KPK paling lambat tiga bulan sejak diserahkan oleh presiden, tidak ada alasan untuk menunda lagi,” kata Dio.

Artikel ini ditulis oleh:

DPRD Surabaya Soroti Lambatnya Proyek Paving dan Saluran

Jakarta, Aktual.co —Proyek pavingisasi dan saluran di sejumlah wilayah di Kota Surabaya, Jawa Timur terbengkalai. Alasannya, jadwal pengerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pematusan Pemkot terlalu mepet.
Hal tersebut pun tak luput dari pantauan DPRD Kota Surabaya.  
Ketua DPRD Surabaya Armuji sangat menyayangkan selalu terulangnya kejadian serupa. “Mengingat kejadian ini selalu terulang tiap tahunnya,” ujarnya di Surabaya, Minggu (30/11).
Dari temuan 50 anggota DPRD Surabaya saat masa reses 24-30 November lalu, kata Armuji, dari 1.500 titik jumlah yang belum terealisasi ada sekitar 800 titik atau lebih dari setengahnya. Dengan nilai sekitar Rp100 miliar. Sedangkan proyek pavingisasi dan saluran tersebut masuk anggaran 2014 yang diusulkan dari reses dewan tahun lalu.
Alasan mepetnya jadwal yang diberikan Pemkot Surabaya, menurutnya sangat membebani pelaksana proyek. Lantaran banyak pabrik paving yang kedodoran melayani permintaan dalam waktu cepat. “Normalnya, pabrik paving misalnya, bisa melayani pesanan bila minimal dua bulan sebelumnya. Sementara jadwal eksekutif kepada pelaksana proyek tidak lebih sebulan.” 
Padahal semua proyek harus selesai 15 Desember 2014 mendatang, atau tinggal dua minggu lagi. “Sangat tidak mungkin bisa menyelesaikan 800 titik tersebut.”
Akibatnya, kata Armuji, banyak masyarakat menagih janji realisasi proyek yang telah diajukan dan telah disetujui dewan.
Fakta ini juga menjadi catatan dewan terkait rendahnya serapan anggaran. Dari tahun ke tahun penyerapan APBD untuk sarana dan prasarana tak banyak berubah. Bahkan yang menyedihkan, tahun ini malah mengalami penurunan.
Tahun lalu, sebut Armuji, penyerapan anggaran 2013 Dinas PU dan Pematusan Surabaya sekitar 70 persen, sekarang turun 54 persen.
“Rendahnya penyerapan anggaran ini sangat terkait dengan rendahnya kinerja eksekutif. Karena itu, kita minta wali kota bisa mengevaluasi kinerja aparaturnya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Realisasi Tak Sesuai Izin, Kemendag Akan Evaluasi Impor Sapi

Jakarta, Aktual.co —Kementerian Perdagangan akan mengevaluasi tata niaga impor produk sapi, hidup maupun daging beku. 
Penyebabnya, harga daging sapi di pasar ternyata tetap tinggi kendati keran impor terbuka lebar.
“Jika dilihat dari realisasi tidak sebanyak itu (Tidak sebanyak izin impor yang diberikan, red.), jadi nanti akan kita evaluasi bersama dari data kita, dengan data di Karantina,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan di Jakarta, Minggu (30/11).
Dia menjelaskan izin yang diberikan Kementerian Perdagangan pada 2014 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pada 2013. Namun, hingga akhir tahun nanti realisasi impor diperkirakan hanya 65 persen dari total alokasi yang diberikan.
“Izinnya naik, tapi realisasi masih 65 persen hingga Desember 2014, kita lihat nanti,” kata Partogi.
Pada 2014, Kemendag telah menetapkan perhitungan indikasi untuk impor sapi hidup sebanyak 750.000 ekor atau setara dengan 130.000 ton daging, sementara untuk importasi daging beku, pemerintah membebaskan tanpa adanya perhitungan indikatif.
Kendati pemerintah telah membuka impor, harga daging sapi rata-rata masih berada pada kisaran Rp95.000-Rp100.000 per kilogram.
Pihaknya akan mencabut izin para importir jika tidak mampu merealisasikan impor sebesar 80 persen dari alokasi yang sudah diberikan oleh Kementerian Perdagangan.
“Kita akan cabut jika tidak 80 persen (Realisasi impornya, red.), saya rasa para importir tidak main-main soal ini,” kata Partogi.
Kementerian Perdagangan memberikan izin impor sapi hidup tersebut sepanjang tahun, namun untuk pelaksanaan importasinya akan dilakukan per kuartal.
Pembagian izin tersebut sebagai upaya untuk mengantisipasi bila harga daging di pasaran sudah menurun yang sesuai dengan harga referensi yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp76.000 per kilogram untuk jenis potongan sekunder (secondary cuts).
Referensi harga tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan yang dikeluarkan pada akhir Agustus 2013.
Pada 2013, pemerintah memberikan izin impor sapi bakalan sebanyak 356.950 ekor, dengan perincian sebanyak 267.000 ekor merupakan alokasi impor pada 2013 dan tambahan izin baru sebanyak 89.950 ekor.

Artikel ini ditulis oleh:

TKI Taiwan Keluhkan Pungutan Biaya Penempatan, Sampai 60 Juta

Jakarta, Aktual.co — Berbagai permasalahan masih dialami Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Salah satunya para TKI yang mendulang uang di Taiwan. Para pahlawan devisa itu mengeluhkan maraknya pungutan liar penempatan kerja di luar negeri.
Syamsudin dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Taiwan di Taipei mengungkapkan, biaya penempatan kerja bisa sampai tiga kali lipat dari tarif resmi sebesar Rp18,4 juta.
“Namun kami di sini bisa ditarik sampai Rp50-60 juta per orang,” kata dia, dalam kesempatan teleconference dengan Presiden Joko Widodo, Minggu (30/11).
Mengenai masalah itu, ujar Syamsudin, para TKI sebenarnya sudah pernah mengadukannya ke Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI). Tapi bukan jalan keluar yang didapat. Mereka malah mendapat jawaban tidak enak.
“Sudah mahal, kenapa mau?” ujar Syamsudin, menirukan jawaban dari KDEI dalam laporannya ke Jokowi.
Selain masalah itu, TKI di Taiwan juga mengadukan susahnya mengklaim asuransi. Dan tidak adanya waktu libur bagi pembantu rumah tangga, yang mengakibatkan banyaknya TKI yang kabur dari rumah majikan.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid berjanji menuntaskan pungli penempatan TKI tersebut dalam waktu sebulan. 
“Mohon izin Bapak Presiden, paling lambat masalah ini akan kami selesaikan dalam sebulan ke depan,” kata Nusron yang baru tiga hari menjabat Kepala BNP2TKI.
“Tolong dicatat, Pak Nusron sudah berjanji segera menuntaskan masalah TKI di Taiwan,” kata Presiden Jokowi dalam dialog interaktif yang diikuti sejumlah TKI dari Mesir, Saudi Arabia, Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hong Kong, dan Korea Selatan itu.

Artikel ini ditulis oleh:

BI: Inflasi Kembali Normal Tiga Bulan Lagi

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia memprediksi dampak kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi akan terjadi selama tiga bulan di Provinsi Riau, yang artinya tingkat inflasi akan kembali normal pada Februari tahun 2015.

“Perkirakaan kita paling lama dampaknya tiga bulan. Setelah tiga bulan akan kembali ke titik stabil, artinya pada Februari 2015 akan kembali ke titik normal,” kata Pemimpin BI Perwakilan Riau, Mahdi Muhammad, Minggu.

Mahdi menilai, kebijakan jangka pendek untuk menekan dampak penaikan harga BBM subsidi sudah diterapkan oleh BI. Setelah Presiden Joko Widodo menetapkan penaikan BBM bersubsidi, BI langsung memutuskan menaikan suku bunga (BI rate) sebesar 25 basis poin. Alhasil, setelah 13 bulan berada di kisaran 7,5 persen pada tahun ini, sekarang BI rate dipatok di level 7,75 persen.

“Untuk jangka pendek, pengendalian likuiditas dengan menaikan suku bunga sudah tepat yang seharusnya dilakukan,” kata dia.

Sedangkan untuk jangka panjangnya, Mahdi menilai Pemprov Riau perlu mencari solusi disektor pangan yang selama ini menjadi punyumbang inflasi terbesar. “Inflasi kita paling besar di pangan. Kami sudah bicara dengan Pemprov Riau supaya produksi pangan bisa ditingkatkan,” kata dia.

Dia mengatakan, setiap tahun Riau selalu defisit 240 ribu ton beras dan bergantung ke pasokan dari luar daerah, seperti Jawa dan Sumatera Barat. Hal tersebut membuat sektor pangan sangat rentan dampaknya terhadap inflasi daerah. Menurut dia, hal yang perlu diperhatikan adalah dengan mencoba mendongkrak produksi padi yang kini baru sekitar 3,67 ton per hektare gabah kering giling.

“Kalau bisa naik sekitar 20 persen saja, itu akan sangat membantu. Efeknya sangat besar untuk kestabilan harga terjaga, dan juga meningkatkan kesejahteraan petani,” kata dia.

Dia mengatakan, peningkatan produktivitas sektor pertanian memerlukan peran pemerintah untuk membangun lebih banyak infrastruktur, irigasi, dan pengembangan teknologi.

BI sebelumnya juga telah memperkirakan dampak kenaikan BBM subsidi terhadap inflasi di Riau akan bertambah hingga paling tinggi mencapai 1,53 persen pada bulan November ini. Dia memberi contoh ketika penaikan harga dilakukan pada November, maka inflasi yang saat kondisi normal misalkan mencapai satu persen akan meningkat paling tinggi bisa menjadi 2,53 persen.

Dalam asumsi tersebut, BI menganalisa dampak langsung penaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter adalah sebesar 1,24 persen terhadap inflasi dari komponen bahan bakar. Sedangkan, dampak tak langsung mencapai 0,29 persen seperti dari kenaikan harga bahan pangan dan transportasi.

“Namun, simulasi ini belum memasukkan faktor ekspektasi. Kalau terlalu lama kebijakan kenaikan harga diumumkan, dampak psikologisnya akan semakin panjang terasa,” kata dia.

Mahdi menjelaskan, faktor ekspektasi berkaitan dengan psikologis masyarakat yang bisa muncul jelang kenaikan harga BBM, di antaranya seperti penimbunan BBM dan bahan pangan tertentu. Menurut dia, cara menekan faktor ekspektasi adalah dengan mengambil kebijakan kenaikan harga disaat yang tepat dan jangan diputuskan terlalu lama yang akan menimbulkan ketidakpastian.

“Ekspektasi ini berkaitan dengan kepastian waktu dan harga,” kata dia.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, laju inflasi tahun kalender di Riau per Oktober 2014 tercatat 4,77 persen, dan laju inflasi tahunan (year on year) mencapai 5,54 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Jaksa Agung Tak Akan Tuntaskan Kasus yang Diduga Libatkan Surya Paloh

Jakarta, Aktual.co — Sepuluh hari sudah HM Prasetyo memangku jabatan sebagai Jaksa Agung, namun belum juga surut kritik yang dilontarkan dari beberapa kalangan.

Salah satunya datang dari Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun yang menilai Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum itu masih memiliki kedekatan dengan partai NasDem pimpinan Surya Paloh.

Menurut Ubedilah, yang menjadi dasar begitu dekatnya Prasetyo dan Partai NasDem adalah lantaran begitu besar jasa NasDem terhadap karir politik Prasetyo. Salah satunya, menurut Ubedilah, terpilihnya Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan itu menjadi anggota DPR periode 2014-2019 pemilihan dapil 2 Jawa Tengah.

“Diangakat menjadi Jaksa Agung pun karena jasa NasDem,” kata Ubedilah kepada Aktual.co.

Lantaran hal inilah, kata Ubedilah, yang perlu menjadi khawatiran publik, dimana ketika Prasetyo telah ditunjuk menjadi Jaksa Agung namun tidak berani mengusut kasus besar, terutama menyangkut dengan kasus Kredit Macet Bank Mandiri oleh PT Citra Graha Nusantara (CGN) senilai Rp 160 Milyar yang melibatkan Pimpinan Partai Nasdem, Surya Paloh.

“Karena masih ada kedekatan dengan NasDem, oleh karena itu, Prasetyo tidak berani mengangkat kasus itu,” kata dia.

Prasetyo memulai karir di Partai NasDem dari keikutsertaannya dalam ormas Nasional Demokrat milik Surya Paloh pada tahun 2011 sebagai anggota Dewan Pertimbangan DPP Ormas Nasional Demokrat.

Ketika Partai NasDem Didirikan, Prasetyo pun ikut bergabung dan mendapat jabatan anggota Mahkamah Partai NasDem pada 2013.

Karir politiknya di Partai NasDem melejit ketika ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua DPW di dua provinsi, yakni Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah, dan puncaknya adalah ketika terpilih menjadi anggota DPR mewakili Dapil Jawa Tengah 2, meliputi Jepara, Kudus dan Demak.

Artikel ini ditulis oleh:

1...41,74141,74241,743...43,548Halaman 41,742 dari 43,548

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya