Jakarta, Aktual.co — Pendidikan bersama antara taruna calon perwira Polri dan TNI rencananya akan diselenggarakan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, pada tahun 2015 mendatang.
Hal itu karena lokasi di Magelang paling luas dibandingkan Akademi Kepolisian di Semarang, Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, atau Akademi Angkatan Laut di Surabaya, Jawa Timur.
“Sedang dihitung apa (pendidikannya) tiga bulan atau empat bulan saja. Tidak akan sampai satu tahun,” kata Kapolri Jenderal Sutarman di Mabes Polri, Rabu (26/11).
Menurut Sutarman, tujuan pendidikan ini adalah untuk menjalin hubungan bersama TNI dan Polri. Materinya, dia menjelaskan, yakni pembentukan karakter bangsa dan disiplin.
Lulusan Akademi Kepolisian 1981 itu optimistis bahwa pendidikan bersama itu tetap berdampak positif sepanjang konflik antara TNI-Polri yang beberapa kali terjadi tidak dipandang sebagai konflik institusi melainkan individual.
“Masalah-masalah itu bisa diselesaikan. Yang jadi persoalan itu kalau komandannya ikut-ikutan mendukung apa yang dilakukan oleh anak buah. Komandan harus bisa mengatur anak buah. Apapun bentuk konflik maka itu tidak bisa dibenarkan,” katanya.
Namun, kata Kapolri, untuk bintara dan tamtama TNI-Polri hampir tidak ada kesempatan untuk dididik bersama karena persoalan jumlah. “Tidak mungkin ya, karena rekrutan bintara Polri itu banyak. Bahkan jadi  20 ribu rekrutan baru tahun ini,” ujar bekas Kabareskrim itu.
Selama ini, para bintata polisi dididik di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada Fariz Fachryan sangat menyesalkan ditunjuknya, Politikus asal Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, penunjukan Jaksa Agung yang berlatar belakang politisi sangat kental dengan kepentingan, mengingat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diduga terlibat kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kridit Bank Mandiri oleh PT Cipta Graha Nusantara tahun 2004 yang tangani Kejaksaan.
“Jokowi kehilangan arah terhadap penegakan hukum. Pemilihan jaksa agung dari politisi sangat kental dengan kepentingan,” kata Fariz saat dihubungi di Jakarta, Rabu (26/11).
Selain itu dia juga mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah kebablasan menunjuk Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Fariz menilai pemilihan jabatan sebagai orang nomor satu di korps Adhiyaksa kali ini lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya.
“Pemilihan jabatan ini malah lebih buruk dari pemerintah sebelumnya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Sidang Paripurna, Fahri Hamzah menunda sidang pengesahan memasukan Undang-Undang (UU) Nomor 17/2014 tentang MD3 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014.
Dengan didahului menawarkan dua poin untuk disetujui atau ditolak oleh anggota DPR. Pertama adalah disetujui atau tidaknya usulan Badan Legislasi DPR agar RUU MD3 masuk dalam program legislasi nasional, dan kedua disetujui atau tidaknya usulan Baleg tersebut dibahas sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU).
“Ditunda dulu, sambil memberikan waktu pada Baleg DPR untuk  menyelesaikan beberapa hal yang masih diperdebatkan ini,” kata Fahri sembari mengetuk palu pimpinan, di ruang sidang Paripurna, Jakarta, Rabu (26/11).
Lebih lanjut, Wakil Sekjen PKS itu menjelaskan, beberapa hal yang ia catat sebagai pertimbangan utama ditundanya pengambilan keputusan adalah terkait dengan pro dan kontra dilibatkannya DPD dalam pembahasan RUU MD3. Di luar itu, ada juga perdebatan mengenai payung hukum dan potensi diuji materi ke Mahkamah Konstitusi setelah RUU itu disahkan menjadi UU.
Ia pun mengungkapkan, dirinya bisa saja mengambil keputusan menggunakan mekanisme voting. Hanya saja, langkah itu dianggap terlalu berisiko karena jika terminologinya ditolak hal itu akan membuat masalah semakin rumit dan sulit untuk kembali diusulkan.
“Saya kira kita sepakat tidak ingin membuat Undang-Undang yang seminggu kemudian dipatahkan di Mahkamah Konstitusi. Biar diselesaikan dulu di tingkat Baleg,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Polri mengirimkan 140 personel yang tergabung dalam Satuan Tugas Formed Police Unit VII bersandi Garuda Bhayangkara ke Sudan dengan misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa-Uni Afrika, Rabu (26/11).
“Ada 140 personil yang kita berangkatkan dengan komposisi 100 personel taktis dan 40 personel pendukung,” kata Kapolri Jenderal Sutarman yang memimpin upacara pemberangkatan Rabu (26/11) di Mabes Polri.
Kapolri menjelaskan, para personel itu akan bertugas selama setahun. Mereka menggantikan FPU ke VI yang sudah habis masa tugasnya. Namun demikian, Sutarman berpesan agar personel itu mampu mengemban tugas menjaga perdamaian dan mencegah konflik di wilayah penugasan.
“Ini adalah tugas kemanusiaan,” kata Sutarman.
Dia berharap, FPU VII ini bisa mencermati dan menjadikan keberhasilan FPU sebelumnya sebagai referensi dalam menjalankan tugas. “Supaya bisa meraih prestasi,” ujar mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Hingga kini, kata Sutarman, sudah 1513 anggota Polri yang pernah bertugas di Sudan untuk mengemban misi perdamaian tersebut.
Seperti diketahui, sejak 2008, Polri mengirimkan FPU ke Darfur di bawah PBB yang menggelar misi bernama  UNAMID (United Nations-African Union Mission in Darfur).
UNAMID adalah operasi penjaga keamanan terbesar, beranggotakan sekitar 17.000 tentara, dan 5.000 polisi dari berbagai negara.
UNAMID bertugas menjaga keselamatan penduduk sipil di Darfur, titik perlawanan kelompok pemberontak yang sering melakukan tindak kekerasan sejak tahun 2003.
Dalam perkiraan PBB, konflik telah menewaskan sekitar 300 ribu orang. Sedangkan perhitungan pemerintah sekitar 10 orang tewas.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Rabu (26/11) sekitar pukul 13.45 WIB. Bersama Plt. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, Helikopter yang dinaiki Jokowi lepas landas menuju Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Helikopter Super Puma TNI AU ini berkapasitas 10 kursi, dan dua buah Helikopter Bell TNI AD berkapasitas masing-masing enam kursi.
Tiba di helipad Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Timur, rombongan akan disambut oleh Bupati Kepulauan Meranti dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kepulauan Meranti.
Jokowi juga akan meninjau pengolahan sagu dengan berkendaraan motor roda tiga. Selain itu, rombongan presiden juga dijadwalkan “blusukan” menuju Pasar Tradisional Pekanbaru.
Rombongan kepresidenan dijadwalkan lepas landas menuju Jakarta dengan menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan BBJ-2 pukul 17.25 WIB dan direncanakan tiba pukul 19.02 WIB di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusumah.

Artikel ini ditulis oleh: