Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah sikap Menko Polhukam membuktikan bahwa rezim pemerintahan Jokowi-JK, adalah rezim yang otoriter.
Hal itu menyusul Menko Polhukam yang memberikan perintah kepada Kapolri agar tidak memberikan izin keramaian terkait pelaksanaan Munas Golkar di Bali nanti.
“Rezim itu sudah kita tinggal sejak jaman Orba. Kami minta pemerintah untuk pelajari perundang-undangan, Tidak ada lagi rezim berikan ijin, adanya rezim pemberitahuan,” ucap dia, di komplek parlemen, senayan, Jakarta, Rabu (26/11).
Lebih lanjut, sambung dia, alasan Menko Polhukam perintahkan Kapolri karena keramaian yang dilakukan partai pohon beringin itu dikhawatirkan berpontensi mengganggu wistawan di pulau dewata itu nantinya.
“Ya kalau takut enggak usah jadi pemerintah. Karena tugas mereka mengatur untuk tidak ada keributan. Nanti malah dituduh meruncing suasana,” sergahnya.
“Serahkan itu pada mekanisme, semua ada petugasnya. Kan Jokowi naik ekonomi class bilang Indonesia aman, kok menkopolhukamnya bilang ga aman?” sindirnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Menko Polhukam, Tedjo Edy menunjukkan adanya kepentingan politik. Demikian disampaikan politisi Golkar Siti Hediati Hariyadi atau dikenal dengan Titiek Soeharto kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).
Menurut Titik, menteri yang berasal dari Partai Nasdem itu, lebih berpihak kepada kubu Agung Laksono Cs yang mengisyaratkan Golkar akan merapat ke pemerintah.   
“Itu dia (Menko Polhukam) melakukan intervensi yang tidak sehat, kan kalau begini pemerintah paranoid sendiri, karena ini acara hajatan isi rumah tangga Golkar sendiri,” ucap politisi Golkar Siti Hediati Hariyadi atau dikenal dengan Titiek Soeharto kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).
Menurut dia, tidak ada alasan pihak kepolisian melakukan pelarangan terkait hajatan partai pohon beringin itu, sebab sifatnya hanya pemberitahuan, bukan diizinkan atau tidaknya.
“Lagi pula kan bila terjadi kericuhan Kapolri itu kan ada protapnya sendiri. Lagi pula yang membuat ricuhkana bukan dari pihak pak ARB, melaikan pihak sebelah,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Peneliti Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengatakan surat Sekretaris Kabinet mengenai instruksi Presiden Joko Widodo kepada menteri Kabinet Kerja untuk tidak rapat dengan DPR sebelum permasalahan di parlemen selesai bisa mementahkan upaya rekonsiliasi.
“Kebijakan tersebut bisa membuyarkan upaya rekonsiliasi antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sudah semakin mengerucut dengan beberapa kesepakatan,” kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Rabu (26/11).
Karyono mengatakan adanya beberapa kesepakatan antara KMP-KIH seperti revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) merupakan sebuah perkembangan baik. Karena itu, dia menilai adanya surat berisi larangan menteri untuk rapat dengan DPR sebagai langkah yang kurang taktis.
“Justru timbul pertanyaan, ada apa di balik keluarnya surat itu? Adakah pihak yang mendorong Presiden untuk membuat keputusan seperti itu, atau memang murni dari Presiden? Kekuatan politik dan dasar hukum apa yang bisa digunakan sebagai dasar untuk mendukung kebijakan pemerintah tanpa DPR?” tuturnya.
Menurut Karyono, sejumlah pertanyaan tersebut patut dikemukakan karena langkah-langkah kontroversial yang diambil pemerintah bisa menjerumuskan Presiden Jokowi. Pasalnya, dari realitas politik, dukungan di parlemen tidak cukup kuat.
Karyono menilai KIH sudah mulai menunjukkan keretakan terkait kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pemilihan jaksa agung. Bila pemerintah gagal mengendalikan inflasi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM, maka akan timbul kekecewaan rakyat yang bisa dimanfaatkan lawan politik.
“Karenanya, saya berharap di dalam pemerintahan Jokowi tidak ada yang berperan sebagai ‘Sengkuni’ yang menjalankan agenda politik terselubung yang bisa membahayakan pemerintahan Jokowi,” sergahnya.
Sebelumnya di kalangan wartawan beredar surat yang berisi instruksi Presiden Joko Widodo kepada menteri-menteri Kabinet Kerja untuk tidak menghadiri rapat-rapat bersama DPR sebelum permasalahan di parlemen diselesaikan.

Artikel ini ditulis oleh: