Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan tanggapan atas polemik menyangkut pemanggilan menteri-menteri Kabinet Kerja oleh DPR-RI.
Melalui fan page facebooknya Ir. H. Joko Widodo yang diunggahnya Senin (24/11) malam, Presiden Jokowi meminta para menteri Kabinet Kerja untuk terus bekerja, dan untuk sementara menolak panggilan yang diberikan oleh DPR-RI.
“Karena menteri-menteri kabinet kerja baru bekerja dalam 1 (satu) bulan, jelas belum ada ukuran yang bisa diperdebatkan,” tulis Jokowi dalam fan page facebooknya itu, seperti dikutip dalam laman Setkab, Selasa (25/11).
Menurut Jokowi, pemanggilan bisa saja kalau memang urusan internal DPR sendiri sudah selesai. Dan waktu kerja menteri sudah layak untuk diukur dalam periode yang pantas.
“Dalam melaksanakan tata negara kita juga harus menggunakan akal sehat,” tegas Jokowi.
Presiden berharap, DPR bisa bisa segera menyelesaikan problem internal secepatnya, agar pihak eksekutif tidak bingung dalam proses komunikasi politik dengan DPR.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar berencana melakukan kasasi ke Mahakamah Agung, menyusul perkara banding yang ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Demikian disampaikan pengacara Akil, Tamsil Sjoekoer, ketika dihubungi, Selasa (25/11).
“Kalau ditolak, ya tentu kita akan kasasi,” ujar dia.
Meski demikian, ia menyatakan, langkah tersebut akan diambil dengan lebih dahulu menerima surat putusan banding itu, dan berkordinasi dengan Akil.  
“Sejak kita tahu pemberitahuannya, baru kita putuskan kasasi,” kata dia.
PT DKI sebelumnya memutuskan untuk menguatkan putusan pengadilan Tipikor Jakarta, dengan tetap memvonis Akil Mochtar penjara seumur hidup. Putusan ini diberikan, lantaran PT menganggap tepat jika terdakwa kasus dugaan suap sengketa pilkada tersebut, dijatuhi penjar seumur hidup.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sikap pemerintah yang tidak mau hadir dalam rapat dengan DPR diyakini akan merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tidak bisa cair tanpa persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, jika pemerintah tetap tidak hadir dalam rapat dengan DPR, maka pembahasan APBN P akan mandek dan tidak akan disahkannya. Pemerintah pun harus memikirkan efek besar akibat sikapnya itu (mangkir dari rapat dengar pendapat)
“Itu bisa masuk kategori conten of parlament. Kalau misalnya mereka tidak hadir dan kemudian tak disahkan APBN P, lantas mereka (pemerintah) mau dapat anggaran darimana? Dari langit?,” tandas Fadli Zon di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).
Oleh sebab itu, lanjut Fadli, DPR mengingatkan presiden Jokowi agar tidak terjabak melanggar ketentuan konstitusi.
“Mereka harus ikuti proses konstitusi. Ini bukan banana republik, ini republik Indonesia. Aturan main yang sudah diatur oleh konstitusi kita,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang