Jakarta, Aktual.co — Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, pekerjaan berat sudah menanti KPU karena harus fokus mempersiapkan diri untuk membahas Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pembahasan rencananya dilakukan pada awal Januari 2015
“KPU akan konsentrasi pada berlakunya Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2014 yang mengarah pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2015,” kata Husni di Jakarta, Selasa (25/11).
Mulai awal Januari nanti, lanjut Husni, akan digelar berbagai diskusi untuk menguliti Perpu Pilkada tersebut. Dia pun meminta masyarakat sipil untuk ikut melakukan pemantauan terhadap isi peraturan itu
“Dengan adanya pemantauan dari masyarakat sipil, maka praktek demokrasi, hak-hak sipil, dan apa yang hendak diwujudkan dapat tercapai,” ungkap Husni.
Bekas ketua KPU Daerah Sumatera Barat ini mengaku sangat senang dan berterima kasih atas kontribusi semua pihak yang aktif dalam penguasaan jalannya demokrasi di Indonesia.
“Perjuangan kita belum selesai walaupun pemilu 2014 sudah selesai, karena ada tugas baru yang harus diemban,” tuntas Husni.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyayangkan dikeluarkannya surat Sekretaris Kabinet yang melarang kementerian dan lembaga mengadakan rapat kerja dengan alat kelengkapan dewan di DPR.
“Kalau sikap ini terus dilakukan pemerintah sedang melakukan blunder sendiri,” katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (25/11).
Mahfudz mengatakan apabila pemerintah menginstruksikan hal tersebut maka langkah itu merupakan kesalahan karena bisa dinilai tidak paham UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.
Dia menegaskan dalam UU tentang MD3 ditegaskan bahwa apabila dalam tiga kali panggilan, menteri atau pimpinan lembaga tidak datang dalam undangan DPR maka bisa dipanggil paksa.
“Pada Januari 2015 pemerintah mengajukan APBN-P 2015, dan apabila DPR tidak mau terima pemerintah, apa menteri bisa bekerja,” ujarnya.
Komisi I DPR RI, menurut dia, telah menjadwalkan pertemuan dengan sejumlah mitra kerja komisi untuk membahas berbagai hal. Namun, ujar Mahfudz, karena ada arahan surat tersebut maka para mitra kerja untuk sementara waktu tidak bisa ikut rapat dengan Komisi I.
“Apabila situasi ini berlanjut akan menimbulkan situasi kegaduhan politik,” katanya.
Sebelumnya Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto telah mengirimkan surat kepada jajaran Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kepolisian RI, para kepala staf angkatan, Kepala BIN dan Plt Kejagung.
Surat yang bernomor SE-12/Seskab/XII/2014 tanggal 4 November 2014 tersebut intinya menyatakan bahwa para menteri Kabinet Kerja dan pihak terkait lain sebagaimana disebutkan di atas untuk menunda pertemuan dengan DPR baik dengan pimpinan maupun alat kelengkapan DPR.
Hal itu disebabkan untuk memberikan kesempatan kepada DPR melakukan konsolidasi kelembagaan secara internal.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR, Fadli Zon pemperingatkan (warning) pemerintah agar segera mencabut surat edaran yang dinilai inkonstitusional karena mengebiri hak DPR melaksanakan tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan.
“Ini pengingkaran terhadap konstitusi. Hak DPR itu tidak bisa ditunda walaupun hanya 1 detik apalagi 1 bulan. Itu dijamin konstitusi. Kalau ada yang mengingkari hak DPR, itu berarti pengingkaran terhadap konstitusi,” ujar Fadli di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).
Politikus Partai Gerindra ini menilai situasi di parlemen sudah kondusif dan solid, hal itu terlihat dari semua anggota yang ada di dalam komisi telah berkerja. Jadi tak ada alasan menghalangi hak legislatif dalam melakukan pengawasan.
“Nantinya pemerintah yang memerlukan DPR terutama terkait dengan pembahasan APBN Perubahan. Harus ada persetujuan DPR. Pemerintah tak mungkin melakukan perubahan tanpa persetujuan dari parlemen,” tandasnya.
Sebelumnya pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-12/Seskab/XI/2014 tertanggal 4 November 2014. Surat yang ditandatangani Seskab Andi Widjajanto itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN, dan Plt Jaksa Agung.  
Berikut bunyi Surat Edaran Seskab:
Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 3 November 2014, bersama ini dengan hormat kami mohon kepada para Menteri, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, Para Kepala Staf Angkatan, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Plt Jaksa Agung untuk menunda pertemuan dengan DPR, baik dengan Pimpinan maupun Alat Kelengkapan DPR guna memberikan kesempatan kepada DPR melakukan konsolidasi kelembagaan secara internal.
Surat Edaran ini agar segera dilaksanakan sampai ada arahan baru dari Bapak Presiden. Surat Edaran ini bersifat rahasia untuk kalangan terbatas tidak untuk disebarluaskan. 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Sekretariat Kabinet, TTDAndi Widjajanto

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang