Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Mabes Polri berhasil meringkus enam tersangka dugaan tindak pidana penggelapan dana pensiun Bank Indonesia senilai Rp33 miliar.
“Mereka adalah RK, TK IQ, TLBN, RNLD, FJR dan MDHR,” kata Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Kamil Razak, di Jakarta, Senin (24/11).
Kasus ini terkuak setelah dirut perusahaan rekanan Bank Indonesia, YS, yang melaporkan PT MQL karena menyadari bahwa dana yang diinvestasikan di PT MQL tidak membuahkan hasil.
Awalnya YS yang mengelola dana pensiunan Bank Indonesia senilai Rp33 miliar tengah mencari investasi dengan bunga lebih besar. “Dia ingin dana itu bisa berkembang lebih besar lagi karena setiap tahun nggak ada perkembangan dari dana yang dikelolanya,” katanya.
YS pun menemui ALF, mantan bawahan YS dulu. ALF memiliki adik berinisial RK yang memiliki seorang teman pengusaha bernama TK IQL. TK IQL merupakan pengusaha showroom dan perdagangan. Ia juga menjadi dirut PT MQL.
RK yang menemui TK IQL menjelaskan bahwa YS tengah mencari investasi dengan bunga tinggi. TK IQL menyanggupi.  “TK IQL mengatakan pihaknya bisa memberikan bunga 11 persen apabila dana Rp33 miliar dikelola oleh perusahaannya,” katanya.
Kemudian TK IQL memerintahkan FJR dan RNLD untuk menghubungi YS langsung.
YS pun mengenalkan staf keuangan perusahaan yakni FSL kepada RNLD dan FJR. “Mereka pun akhirnya deal, dan menyepakati dana dikeluarkan,” katanya.
Kamil mengatakan FJR kemudian mengajukan beberapa aplikasi dalam satu susunan untuk ditandatangani YS. “Ada aplikasi deposit, giro dan pemindahbukuan. YS langsung tanda tangan tanpa memerhatikan aplikasi-aplikasi yang ditandatanganinya sehingga dana pensiun Rp33 miliar di Bank Mandiri langsung ditarik ke Bank Danamon dan Bank BRI,” katanya.
Penarikan dana ke Bank Danamon dibagi dua tahap yakni Rp8 miliar dan Rp10 miliar. Sementara penarikan dana ke BRI dibagi tiga tahap yaitu Rp2 miliar, Rp3 miliar dan Rp10 miliar.
“Saat akan menarik uang dari kedua bank, pihak perbankan konfirmasi ke pemilik uang. Namun demikian, nomor telepon YS telah diganti dengan nomor telepon TK IQL yang mengaku bernama YS,” katanya.
Akhirnya FJR berhasil menarik dana Rp18 miliar dari Danamon dan RNLD menarik Rp15 miliar dari BRI.
Selanjutnya, RK mendapat 30 persen dari total dana, sementara TK IQL, RNLD dan FJR mendapat 70 persen.
Sementara beberapa barang bukti yang disita yakni satu unit Mercedes Benz, satu unit Honda Jazz, satu unit Toyota Yaris dan dokumen perbankan yang terkait dengan deposito dan cek Bank Danamon dan BRI.
Atas perbuatan mereka, para tersangka tersebut dikenakan Pasal Perkara Tindak Pidana Perbankan, Tranfer Dana, TPPU sesuai Pasal 49 UU No 7 Tahun 1992, UU No 10 Tahun 1998, Pasal 81 dan Pasal 85 UU No 3 Tahun 2011 serta Pasal 3 dan Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketika nama HM Prsetyo diumumkan menjadi Jaksa Agung menggantikan Basrief Arief untuk menduduki korps Adiyaksa tersebut, banyak kalangan mempertanyakan tiga hal utama. 
Pertama, apakah penunjukan tersebut melanggar aturan hukum, khususnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kedua, apa alasan sesungguhnya di balik penunjukan HM Prasetyo. Ketiga, bagaimana nasib penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung jika dikomandoi orang yang berlatar belakang partai politik, seperti HM Prasetyo
Namun, penunjukan tersebut punsudah resmi dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Masuknya Prasetyo pun langsung menggundang kritikan termasuk kritikan tajam yang datang dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.
Alasan Abraham melotarkan kritikan pedas lantaran Prasetyo berlatar belakang Politikus asal Partai Nasdem, parpol yang dikomandoi oleh Surya Paloh itu. Meski begitu banyak kritikan dari kalangan termasuk dari Ketua KPK, Prasetyo menganggap kritikan yang mengarah kepadanya adalah hal yang biasa.
Bahkan saat ditanya apakah Samad cocok jadi Ketua KPK karena hanya berlatar belakang pengacara, Prasetyo menjawab lugas. “Cocok. Saya tahu latar belakangnya, Pak Abraham Samad sebagai pengacara,” kata Prasetyo saat meyambangi press room Kejagung, Senin (24/11).
Bekas politikus Partai Nasdem itu pun mengaku saat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dulu, mengetahui kiprah Samad sebagai pengacara di sana. “Yang pasti kami pernah berdiam dan bertugas di daerah yang sama,” kata Prasetyo.
Menurutnya pula, Samad pun sudah tahu bagaimana kiprahnya saat bertugas sebagai Kajati Sulsel. “Waktu Kajati di Makassar dia (Samad) di situ saya pernah sekota dan dia tahu apa yang saya kerjakan di Sulsel,” kata. Prasetyo  yang juga bekas Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejagung itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —  Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengatakan proses mediasi dengan kepolisian dan RS Mayapada buntu.
Antasari ditemui usai proses mediasi di Pengadilan Negeri Tangerang, Senin (24/11), mengatakan, kepolisian dan RS Mayapada yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya, tidak bisa menjawab pertanyaan Antasari kaitan baju milik almarhum Nazarudin.
“Mereka datang sebagai kuasa hukum tetapi tidak mengerti persoalan apa-apa. Saya tanya tentang kaitan baju korban, tidak tahu apa-apa. Mediasi ini akhirnya buntu,” kata Antasari.
Padahal, lanjut Antasari, semestinya masing-masing kuasa hukum mengerti kasus yang sedang dihadapi dan bisa memberikan keterangan.
Tetapi, dalam mediasi tersebut, kedua kuasa hukum tersebut tidak bisa menjawab dan akan melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak yang berkepentingan.
Hal tersebut dinilai oleh Antasari sebagai bentuk mengalihkan fokus pembahasan dan membuat dirinya kesal. “Saya sudah harapkan ada jawaban dari pihak RS Mayapada dan polisi. Tetapi nyatanya tidak,” katanya.
Sidang tersebut merupakan lanjutan dari gugatan Antasari Azhar bersama keluarga Nasrudin Zulkarnaen secara perdata terhadap Rumah Sakit Mayapada dan Polda Metro Jaya terkait barang bukti baju almarhum Nasrudin Zulkarnaen yang tidak pernah diungkapkan keberadaannya oleh rumah sakit maupun polisi.
Kuasa Hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman di Tangerang, Senin, mengatakan, gugatan ini dilakukan dalam mendapatkan novum untuk membuktikan bila Antasari bukan dalang pembunuh Nasrudin.
Dikatakannya, gugatan secara materil sebesar Rp300 juta dan imateril RP20 miliar karena barang bukti tidak dapat ditemukan sejak awal sidang pidana maupun pascakejadian tanggal 19 maret 2009 lalu usai bermain Golf di Modernland.
Dijelaskannya, sidang gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang pada ini digelar setelah PK kedua Antasari dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby