Jakarta, Aktual.co — Puluhan warga yang tergabung dalam Hizbut Tahir Indonesia (HTI) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berunjukrasa menolak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di sekitar Bundaran Mega Mall Karawang.

“Masyarakat kecil seperti kami jelas keberatan dengan dikeluarkannya kebijakan kenaikan harga BBM. Sebab kenaikan harga BBM berdampak terhadap kenaikan kebutuhan pokok,” kata salah seorang pengunjuk rasa Muhammad Ismail Yusanto, di Karawang, Minggu (23/11).

Kebijakan menaikan harga BBM itu bentuk dari kedzoliman. Sebab hasil Sensus Ekonomi Nasional 2010 menunjukkan, 65 persen pengguna BBM itu rakyat kelas bawah dan miskin, dan 27 persen dari kelas menengah. Pengguna BBM lainnya, berasal dari kelas menengah ke atas 6 persen, dan hanya 2 persen orang kaya.

Kebijakan kenaikan harga BBM dinyatakan hanya untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi). Dengan liberalisasi migas, maka peran negara dalam mengurus migas lebih minim dibandingkan dengan pihak swasta, termasuk pihak asing.

“Kebijakan seperti itu akan menyengsarakan dan merugikan rakyat yang merupakan pemilik sumber daya alam di negara ini,” kata dia.

Sumber daya alam ini termasuk migas, yang cukup melimpah jika dikelola dengan baik, oleh pemerintah yang baik dan amanah, serta berdasar sistem yang baik.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menutup paksa tujuh tempat karaoke di wilayah ini apabila masih tetap beroperasi.

“Meski sudah mendapat surat teguran dari Pemkab Kulon Progo, tujuh tempat karaoke masih beroperasi. Kami akan menutup paksa tempat karaoke tersebut,” kata Kepala Satpol PP Kulon Progo Duana Heru Supriyanta di Kulon Progo, Minggu (23/11).

Berdasarkan laporan unit intelijen Satpol PP, ada lima tempat karaoke yang masih beroperasi, yakni Blas Musik, Mlansen, Mutiara Musik, Rumah Laut, dan Lotus.

“Artinya, pengelola tempat karaoke tidak mematuhi Surat Edaran Bupati Kulon Progo. Selanjutnya, Satpol PP akan berkoordinasi dengan polres dan kodim,” katanya.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan bahwa Pemkab Kulon Progo menutup tujuh dari delapan tempat hiburan karaoke yang tidak memiliki izin. Masyarakat resah dengan adanya tempat hiburan karaoke yang ditengarai memiliki dampak negatif terhadap kondisi sosial masyarakat Kulon Progo.

“Setelah mendapatkan aduan masyarakat, kami meneliti masing-masing tempat hiburan. Setelah diteliti oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora), tujuh di antara delapan tempat karaoke tidak berizin. Kami sudah menerbitkan surat penghentian operasi,” kata Hasto.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka