Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
12 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 41920

Lelang Jabatan Dirjen Pajak harus Serius agar Mafia tak Berkuasa

Ekonom IPB Mangasa A Sipahutar (kiri) bersama Anggota Dewan Pertimbangan kadin Imron Rosyidhi (tengah),Pengamat Perpajakan Wiko Saputra, serta Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio saat menyampaikan kriteria calon dirjen pajak hasil lelang saat diskusi publik uneg uneg Politik di Jakarta, Minggu (23/11/2014). Sosok Dirjen Pajak diharapkan bebas dari calon calon dan kooptasi mafia pajak dan mampu mengenjot penerimaan negara. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Tanpa Pengawasan DPR, Pemerintahan Jokowi Diuntungkan

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan pemerintahan Joko Widodo diuntungkan kisruh parlemen. Sebab, pemerintah bisa melaksanakan program kerja dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tanpa pengawasan DPR. 
Jeirry menekankan demikian sehubungan dengan adanya ‘pembangkangan’ Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno terhadap pimpinan DPR RI. Salah satu hal mendasarnya adalah kisruh dua kubu, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. 
“Perilaku DPR seperti ini secara langsung menguntungkan pemerintahan Jokowi karena pengawasan terhadap proses pemerintahan praktis tidak berjalan,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/11). 
Diungkapkan Jeirry, polemik dualisme yang terjadi di DPR RI antara KMP dengan KIH telah membuat lembaga legislatif kehilangan wibawanya. Maka menjadi wajar apabila kemudian muncul penolakan dari Menteri BUMN untuk tidak memenuhi undangan DPR. 
“Sikap Rini Soemarno (dalam surat edaran) itu salah satunya mengatakan bahwa DPR kita tidak punya wibawa kelembagaan karena perkelahian antra dua kubu itu,” jelas dia. 
“Solusinya harus perbaiki sehingga muncul kewibawaan lembaga legislatif yang bisa panggil pejabat sana sini,” sambungnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

CROP, Aplikasi Aduan Masyarakat Jakarta

Jakarta, Aktual.co — Kepala Seksi Data Informasi Kehumasan Diskominfomas DKI Alberto Ali mengatakan, Aplikasi CROP ini dapat di upload melalui telepon genggam, sehingga masyarakat dapat lebih cepat memberikan pengaduan. SKPD terkaitpun pun bisa segera memproses pengaduan tersebut.
Seperti aplikasi media sosial Twitter, CROP akan menampilkan trending topic soal jumlah aduan terbanyak yang dirangkum tiap minggu. Aduan yang menjadi trencing topic tersebut akan segera diproses untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan.
“Trending topicnya dari masyarakat yang kita kumpulkan. Tanpa sadar, keluhan warga terdengar oleh pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Minggu (23/11).
Aplikasi CROP, lanjut Alberto, dapat diunduh pada Selasa (25/11) secara gratis melalui Play Store. Namun peluncuran resminya baru dilakukan Desember mendatang.
Alberto menjamin aplikas pengaduan ini tidak akan tumpangtindih, meskipu hampir semua SKPD di DKI masing-masing memiliki website untuk pengaduan.
Salah satu sasaran dari aplikasi CROP terkait dengan informasi pajak. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Agus Bambang Setyowidodo, mengatakan bahwa pajak adalah salah satu hal penting yang perlu diketahui khalayak masyarakat. Dengan aplikasi CROP, masyarakat nantinya dapat mengetahui pemasukan pajak.
“Potensi pajak hotal, restoran dan lain-lain akan terlihat dalam rangka transparansi data,” ucap Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Bukan DPR Institusi, Wajar Rini Sumarno Menolak Panggilan Komisi VI

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) menyebut DPR saat ini tidak bisa memanggil pemerintah karena dikuasai Koalisi Merah Putih. Karenanya ‘pembangkangan’ pembantu Presiden Joko Widodo terhadap panggilan DPR disebutnya sebagai hal yang wajar. 
Menurutnya, pimpinan resmi DPR yang dilantik oleh Mahkamah Agung(MA) pada 1 Oktober 2014 lalu masih dibayangi oleh perseteruan dengan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Koalisi yang mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. 
Karena perseteruan inilah Ray menilai ‘pembangkangan’ Menteri BUMN atas panggilan resmi pimpinan Komisi VI DPR atas pertimbangan Pimpinan DPR RI sebagai hal yang wajar. 
“Jelas panggilan DPR itu bukan panggilan institusi, panggilan mereka itu panggilan koalisi, kalau panggilan institusi DPR dengan 10 fraksi atau 2/3 fraksi di DPR tidak menandatangani pemanggilan, maka itu bukan panggilan institusi,” ucap Ray di Jakarta, Minggu (23/10).
“Kalau DPR nya seperti ini sekarang, maka DPR yang harus dihukum oleh kita. Karena relatif dari bulan Juli sudah empat bulan mereka tidak bertugas sebagaimana mestinya,” tambahnya. 
Untuk diketahui, sejak dilantik sebagai Menteri BUMN, Rini Sumarno langsung bekerja namun kurang mendapatkan pengawasan dari DPR. Alih-alih bekerjasama dalam menjalankan program kerja kementeriannya, Rini pada tanggal 20 November lalu justru mengirim surat agar dilakukan penundaan pemanggilan pejabat dilingkungannya. 
Surat yang ditandatangani Menteri BUMN Rini Sumarno ini ditujukan ke Sekretariat Jenderal DPR RI. Dimana isinya meminta agar tidak mengeluarkan pemanggilan rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon satu BUMN.
“Dengan ini mengharapkan bantuannya kepada Setjen DPR RI, untuk sementara waktu tidak menerbitkan undangan RDP dengan pejabat eselon satu kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai adanya arahan lebih lanjut dari pimpinan,” demikian Rini dalam suratnya dikutip Aktual.co

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

DPD RI Peringatkan DPR dan Pemerintah soal UU MD3

Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad (ketiga dari kanan) bersama sejumlah anggota DPD RI lainnya  antara lain Ketua Komite I DPD Mukoham, Sekjen DPD Sudarsono ,Wakil Komite I Benny Ramdani serta Anggota DPD PPUU Nurmawati Bantila mengangkat tangan bersama sesuai jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2014). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengultimatum dan memberi peringatan keras kepada DPR dan Pemerintah terkait pembahasan UU MD3 yang tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “DPD siap mengambil langkah tegas untuk menegakan ketentusan tersebut, apabila DPR dengan pemerintah tidak menjalankan amanat yang dimaksud dalam Konstitusi, UU No 12/2011. AKTUAL/MUNZIR

Habib Rizieq Wajibkan Anggota FPI Ikut Aksi Lengserkan Ahok

Jakarta, Aktual.co — Habib Rizieq meminta semua anggota FPI turun ke jalan pada 1 Desember 2014 untuk melengserkan Ahok dari kursi Gubernur.
Instruksi ini disampaikan Rizieq melalui akun facebook Muhammad Rizieq Shihab yang dipostting sejak tanggal 19 November pukul 22:54 WIB. Instruksi ini merupakan kelanjutan dari rencana Kordinator Lapangan Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) KH Endang  yang mengajak Umat Islam dan semua anggota GMJ untuk melakukan aksi tolok Ahok pada 28 November 2014.
Dalam Status facebooknya, Habib Rizieq tidak hanya mewajibkan anggotanya untuk menggelar aksi pelengseran Ahok, namun juga berbaur dalam Gerakan Masyarakat Jakarta dalam menolak kenaikan harga BBM.
Berikut status Facebook Muhammad Rizieq Shihab yang diposting 19 NovemberFPI wajib ikut JIHAD GMJ:Hasil musyawarah Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) pada Rabu 19 Nov 2014 tentang Sikap Jokowi yang MeRAKYAT (Menyengsarakan Rakyat), dimana Jokowi Tidak Peduli terhadap ASPIRASI RAKYAT, sehingga dengan AROGANSI KEKUASAAN Jokowi tetap ngotot: MELANTIK AHOK dan MENAIKKAN HARGA BBM.Karenanya, Insya Allah, GMJ akan gelar APEL AKBAR JIHAD KONSTITUSIONAL untuk LENGSERKAN AHOK dan TOLAK KENAIKAN BBM dengan Long March dari HI – DPRD – BALAI KOTA DKI Jakarta pada Hari SENIN 1 Desember 2014 jam 8 pagi s/d SELESAI.GMJ akan FOKUS dan SERIUS dorong KMP di DPRD DKI JKT agar segera ajukan MOSI TIDAK PERCAYA terhadap Ketua DPRD dan secepatnya gunakan HAK INTERPELASI dan HAK ANGKET terhadap AHOK yang telah langgar UU serta Konstitusi. Sekaligus GMJ akan desak DPR RI agar tekan Presiden RI segera batalkan Kenaikan BBM.Ayo, ajak Kerabat dan Shahabat serta Masyarakat sebanyak-banyaknya bersama Ulama, Habaib, Tokoh, Ormas, Masjid, Musholla, Madrasah, Pesantren dan Majelis Ta’lim untuk ikut JIHAD LENGSERKAN AHOK karena AHOK MUSUH ISLAM. Allaahu Akbar!!!

Artikel ini ditulis oleh:

1...41,91941,92041,921...43,529Halaman 41,920 dari 43,529

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya