Jakarta, Aktual.co —Sejak dilantik satu Oktober lalu, hingga kini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih saja berkutat pada persoalan konflik dualisme antara para fraksi yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).
Yang berakibat pada terbengkalainya pekerjaan-pekerjaan penting untuk kepentingan rakyat, di luar kepentingan kelompok. Pengamat politik dari Komite Pemilih Indonesia (TEPI), Jeirry Sumampow pun menilai para anggota DPR RI saat ini makan ‘gaji haram’. Karena praktis sejak dilantik belum ada yang dikerjakan untuk kepentingan rakyat.
“Sejauh ini masih terus memperdebatan posisi pimpinan. Praktis tidak ada kinerja DPR dalam tiga bulan ini. Jadi DPR sekarang ini otomatis gaji yang diterimanya (DPR) adalah ‘gaji haram,” ujarnya dalam acara diskusi, di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (23/11).
Jeirry pun menyayangkan sosok-sosok muka baru para anggota DPR yang juga tidak bisa diharapkan. “Tidak ada gerakan dari mereka untuk mengembalikan citra DPR.”
Sedangkan peneliti dari Indonesian Institute for Development and Democracy, Arif Susanto, menilai kebobrokan di DPR sekarang merupakan warisan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Ini merupakan warisan sistem politiknya SBY yang masih dijalankan. Di mana (di era SBY) hanya menghasilkan ironi demokrasi. Pasalnya, satu sisi demokrasi kita relatif stabil, tapi stabil itu karena transaksi. Ini yang coba dilakukan khususnya KMP di mana coba menekan terus agar mendapat power sharing (dari Jokowi),” paparnya.
Para anggota DPR sekarang, menurutnya, masih ‘kagok’ dengan gaya politik baru Presiden Jokowi. “Karena anggota DPR masih menjalankan gaya politik lama.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Partai Golongan Karya (Golkar) akan menggelar hajatan penting berupa Musyawarah Nasional (Munas) dengan agenda utama memilih ketua umum. Hajatan yang akan digelar pada 30 November 2014 ini menjadi momentum emas bagi Jokowi-JK untuk memperkuat koalisi pendukung pemerintah di parlemen, sekaligus menggembosi Koalisi Merah Putih (KMP).
Peneliti Indonesian Institute for Development and Democracy Arif Susanto mengatakan, Munas Golkar akan sangat menentukan ke mana arah politik partai beringin dalam lima tahun kedepan, apakah tetap menjadi oposisi atau berbalik arah menjadi pendukung pemerintahan.
“Momentum ini bisa diambil oleh Jokowi untuk setidaknya menarik suara-suara dari elemen partai Golkar demi keberlangsungan stabilitas politik,” ucap Arief dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (23/11).
Pemerintah Jokowi-JK, lanjut Arif, perlu segera bernegoisasi dengan Partai Golkar agar kondisi politik bisa segera membaik.
“Hal ini perlu ya, untuk bernegoisasi, bukan berkompromi. Karena jika mengacu kepada SBY, itu kompromi. Jokowi jangan berkompromi tapi bernegoisasi untuk menciptakan keadaan politiknya yang membaik,” tuntas Arif.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang