12 April 2026
Beranda blog Halaman 41918

Tarif Angkot Naik Rp1000, Penghematan Konsumsi BBM Diprediksi Gagal

Jakarta, Aktual.co —Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyetujui pemberlakuan penaikan kenaikan tarif angkutan umum sebesar Rp1.000, tidak membuat konsumsi BBM jadi lebih hemat. 
Dan malah dianggap bisa memicu masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor, ketimbang menggunakan angkutan umum. 
Alasannya, menggunakan kendaraan pribadi bisa dianggap lebih menghemat pasca naiknya tarif angkutan umum.
“Orang pasti berpikir kalau akan lebih hemat kalau menggunakan sepeda motor. Terlebih lagi mungkin mereka ada yang gajinya belum naik, makanya mereka melakukan penghematan,” kata pengamat transportasi, Darmaningtyas di Jakarta, Minggu (23/11).
Naiknya pengguna kendaraan pribadi pun akan membuat konsumsi BBM bertambah.  “Maka sama saja target pemerintah untuk menghemat BBM justru gagal,” ujarnya.
Untuk itu, menurutnya pemerintah seharusnya menyubsidi angkutan umum, dan bukan malah membuat angkutan umum menaikkan tarif. 
“Pemerintah harus beri subsidi kepada angkutan umum contohnya spare part dan membantu peremajaan kendaraan. Kalau begini ya sama saja, banyak masyarakat yang beralih ke kendaraan pribadi dan konsumsi BBM semakin boros,” ujarnya.
Sebagai informasi, 17 November lalu, Presiden RI Joko Widodo dan beberapa menteri di Kabinet Kerja mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk jenis premium dan solar senilai Rp. 2.000. 
Alasan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut adalah untuk menghemat konsumsi BBM. 
Menanggapi kenaikan tersebut, Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta menuntut agar tarif angkutan umum dinaikkan juga. Setelah berunding dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, akhirnya disepakati tarif angkutan umum di Jakarta naik Rp1.000.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Dirjen Pajak Baru Harus Realistis Tetapkan Target Penerimaan

Jakarta, Aktual.co —Pengamat ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Mangasa Sipahutar mengatakan sosok Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak pengganti Fuad Rahmany harus memahami permasalahan rendahnya penerimaan pajak.
Sehingga target penerimaan pajak harus dibuat serealistis mungkin. “Tahun ini (2014) saja target tidak tercapai. Jangan sampai seperti itu lagi,” ujarnya, di Jakarta, Minggu (23/11). 
Lagipula penerimaan pajak yang tinggi, menurutnya, belum tentu mencerminkan penerimaan negara juga tinggi.
“Atau sebaliknya penerimaan pajak rendah juga bukan berarti penerimaan negara rendah. Ini perlu dipahami.” Selain itu sosok Dirjen Pajak juga harus bisa membaca dan memahami situasi ekonomi yang ada. Sehingga riwayat pendidikan si calon dirjen menjadi salah satu faktor terpenting.
“Karena dia harus bisa membaca dan memahami situasi ekonomi yang ada. Pasang target tinggi-tinggi tapi jauh dari realisasi ya sama saja. Makanya riwayat pendidikan ini jadi penting,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah tahun 2014 menargetkan penerimaan pajak dalam APBN senilai Rp1.072 triliun. Namun seiring akan berakhirnya tahun 2014, target penerimaan tersebut dipastikan tidak tercapai.
Melesetnya target penerimaan pajak 2014 diakui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Dia pesimistis penerimaan pajak pemerintah tahun ini sesuai target. 
Karena penerimaan Ditjen Pajak sampai minggu lalu baru mencapai 75 persen dari target APBN-P 2014. Di mana penerimaan pajak September 2014 hanya Rp683 triliun,
“Mengingat fiskal 1,5 bulan lagi, target pajak rasanya tidak tercapai,” ujar Bambang, 20 November lalu.
Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan kalau calon Dirjen Pajak yang baru harus memenuhi syarat utama, yakni berpengalaman kerja di bidang perpajakan selama 15 tahun.
Dari sisi pendidikan, kata dia, si calon juga juga harus berpendidikan minimal pascasarjana Strata dua (S2). Memiliki pemahaman teknis perpajakan dan operasional kantor pajak, serta pemahaman tentang perekonomian dan bisnis.
“Jadi kalau bisa S3 itu Alhamdulillah. Kalau S1 yang dimungkinkan ya siapa tahu S1 tapi dia punya kemampuan yang luar biasa bisa kemungkinan,” ujarnya, (12/11) lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Positif Negatif Lelang Jabatan Dirjen Pajak, Ini Kata Pengamat

Jakarta, Aktual.co —Kementerian Keuangan telah memroses lelang jabatan untuk posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru. Menggantikan Fuad Rahmany yang pensiun mulai Desember 2014. 
Namun sejumlah pro dan kontra bermunculan di masyarakat.
Pengamat ekonomi dari Institut Pertanian Bogor, Mangasa Sipahutar mengatakan ada sisi positif dan negatif dari lelang jabatan. 
“Positifnya bisa memacu para pejabat di Ditjen Pajak itu lebih baik,” ujarnya, di Warung Daun Cikini Jakarta Pusat, Minggu (23/11).
Sedangkan sisi negatifnya, lelang jabatan menimbulkan asumsi bahwa sumber daya manusia (SDM) di Ditjen Pajak tidak layak mengisi jabatan tersebut.
“Jadi ada pertanyaan di masyarakat, apakah tidak ada SDM di Ditjen Pajak yang bisa jadi Dirjen Pajak itu. Ini kan yang menimbulkan pertanyaan besar di kita,” imbuhnya.
Lebih lanjut Mangasa menjelaskan, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) haruslah orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Juga harus memiliki integritas dan bisa memahami permasalahan pajak.
“Selain itu dia juga harus paham permasalahan pajak selama ini. Kalau panselnasnya baik, Dirjen Pajak juga paati baik.”
Diketahui, Kementerian Keuangan yang menaungi Ditjen Pajak telah mengumumkan lelang jabatan untuk posisi Dirjen Pajak. Mengenai persyaratan dan mekanismenya bisa dilihat di website kemenkeu.go.id.

Artikel ini ditulis oleh:

Bangkitkan Inspirasi Kejayaan Indonesia, YAD Gelar Festival Trowulan Majapahit

Jakarta, Aktual.co —  Situs purbakala Majapahit di Trowulan menjadi pusat perhatian peneliti arkeologi nasional dan mancanegara. Sejarah mencatat, Gajahmada pernah mengucapkan Sumpah Palapa pada upacara pengangkatannya sebagai Patih Amangkubhumi Majapahit di tahun 1258 Saka.

“Saya melihat bahwa Majapahit adalah sebuah inspirasi. Inspirasi bagi bangsa indonesia, dalam menjaga kebinekaan dan persatuan,” kata Ketua Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD), Hashim Djojohadikusumo dalam kesempatan membuka Seminar Internasional bertema ‘Inspirasi Majapahit’, di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (22/11).

Pada 700 tahun yang lalu, Majapahit merupakan kota yang besar di dunia. Penduduk yang berasal dari berbagai suku ras dan agama bisa hidup berselaras.

“Ini sangat penting bagi bangsa indonesia. Ini merupakan contoh bagi bangsa Indonesia demi kejayaan bangsa indonesia di masa yang akan datang dan bukan untuk masa lalu,” tegasnya.

YAD memiliki komitmen untuk melestarikan berbagai peninggalan budaya dan sejarah, salah satunya situs kerajaan Majapahit. Karena itu YAD mendirikan Mandala Majapahit dengan melibatkan masyarakat Trowulan. Mandala Majapahit adalah sebuah wadah masyarakat dalam menghimpun berbagai data, informasi dan temuan terkait tinggalan Majapahit, dan sekarang telah berkembang menjadi forum beragam aktivitas sosial, budaya dan ekonomi warga Trowulan.

“Karena itu, kita mendukung Festival Trowulan Majapahit  dari tahun ke tahun, sebagai sebuah dedikasi bagi Indonesia. Apalagi Festival Trowulan Majapahit merupakan kegiatan pertama yang dilakukan oleh masyarakat Trowulan yang tergabung dalam Mandala Majapahit,” imbuh Hashim.

Seminar Internasional menjadi puncak kegiatan Festival Trowulan Majapahit (FTM) -2014 yang diselenggarakan pada setiap akhir pekan di sepanjang  bulan November.

“FTM baru pertama kali diadakan dan diharapkan menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya. Diadakan setiap bulan November untuk memperingati hari jadi Majapahit dimana Raden Wijaya menduduki tahta kerajaan pada bulan purnama di November 1293,” jelas Catrini Kubontubuh, Direktur eksekutif YAD.

Satu hal yang menarik adalah, seminar Internasional tersebut juga diadakan untuk memberikan masukan pengkayaan bagi program Penelitian Arkeologi Terpadu Indonesia (PATI) yang akan memulai kegiatan penelitian lapangan di tahun 2015. Masukan dibuka tidak hanya dari bidang arkeologi tapi diperluas ke arsitektur, sejarah, sampai ke bidang ekonomi kreatif.

“Kalau PATI 1 dan 2 dilakukan dengan cara memberi kesempatan bagi para dosen dan Mahasiswa jurusan Arkeologi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana dan Univesitas Hasanuddin dalam membangun pengalaman ekskavasi, maka kali ini PATI memberi kesempatan para peserta membangun jaringan internasional, saling bertukar informasi mengenai Majaphit. Untuk itu, selain para ahli dari Indonesia, kami juga mengundang para pembicara tingkat internasional hadir dan menyampaikan pikirannya dalam seminar ini”, tutur Catrini.

Para pembicara Seminar diantaranya  Prof. Dr. John. N. Miksic (National University of Singapore), Ivan Chen (Studio Anantarupa) , Ir. Catrini P K, M.Arch (ITB), Prof. Dr. Edi Sedyawati (Guru Besar UI), Rochtri Agung Bawono, M.Hum (Universitas Udayana), Dr. Supratikno Rahardjo (UI), Widjaja Martokusumo (ITB), Sektiadi M.Hum (UGM) dan Nanang Moeni (Wakil Warga Trowulan).

Festival ini didukung oleh berbagai pihak antara lain Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD),Tim Penelitian Arkeologi Terpadu Indonesia (PATI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), Save Trowulan, Sanggar Tari Bhagaskara, Sanggar Gulo Klopo, Bumi Purnati Indonesia, Padepokan Lemah Putih, World Monuments Fund dan komunitas mitra lainnya yang tergabung dalam Sahabat Trowulan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Dirjen Pajak Baru Harus Berintegritas, Atasi Permasalahan Pajak

Jakarta, Aktual.co —Perlu sosok Dirjen Pajak yang memiliki integritas dan kompetensi untuk mengelola pajak. Karena di Indonesia hampir 78 persen atau hampir sebagian besar, penerimaan Indonesia berasal dari pajak. 
Pengamat pajak, Wiko Saputra mengatakan sepintar dan sepaham apapun seorang Dirjen Pajak dalam bidang ekonomi dan perpajakan, namun jika tidak memiliki integritas tinggi maka permasalahan pajak akan terus ada bahkan meningkat.
“Yang paling penting adalah sosok itu punya integritas yang tinggi. Bagaimana dia bisa mengatasi permasalahan pajak kita,” ujar Wiko saat diskusi di Warung Daun Cikini Jakarta, Minggu (23/11).
Terkait sosok internal maupun eksternal untuk Dirjen Pajak, Wiko menganggap tidak ada masalah. Nantinya, sosok Dirjen Pajak mendatang harus mempunyai visi perekonomian sehingga bisa membuat kebijakan pajak yang baik.
“Selain integritas, harus ada visi perekonomian yang baik. Bagaimana dia nantinya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tepat,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Dirjen Pajak saat ini Fuad Rahmany akan segera pensiun per Desember 2014. Kementerian Keuangan akan melakukan lelang jabatan untuk menggantikan posisi Dirjen Pajak. Untuk kriteria dan syarat-syaratnya bisa dilihat di website kemenkeu.go.id. 

Artikel ini ditulis oleh:

Belum Kerja Buat Rakyat, DPR Dianggap Makan ‘Gaji Haram’

Jakarta, Aktual.co —Sejak dilantik satu Oktober lalu, hingga kini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih saja berkutat pada persoalan konflik dualisme antara para fraksi yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).
Yang berakibat pada terbengkalainya pekerjaan-pekerjaan penting untuk kepentingan rakyat, di luar kepentingan kelompok. Pengamat politik dari Komite Pemilih Indonesia (TEPI), Jeirry Sumampow pun menilai para anggota DPR RI saat ini makan ‘gaji haram’. Karena praktis sejak dilantik belum ada yang dikerjakan untuk kepentingan rakyat.
“Sejauh ini masih terus memperdebatan posisi pimpinan. Praktis tidak ada kinerja DPR dalam tiga bulan ini. Jadi DPR sekarang ini otomatis gaji yang diterimanya (DPR) adalah ‘gaji haram,” ujarnya dalam acara diskusi, di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (23/11).
Jeirry pun menyayangkan sosok-sosok muka baru para anggota DPR yang juga tidak bisa diharapkan. “Tidak ada gerakan dari mereka untuk mengembalikan citra DPR.”
Sedangkan peneliti dari Indonesian Institute for Development and Democracy, Arif Susanto, menilai kebobrokan di DPR sekarang merupakan warisan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Ini merupakan warisan sistem politiknya SBY yang masih dijalankan. Di mana (di era SBY) hanya menghasilkan ironi demokrasi. Pasalnya, satu sisi demokrasi kita relatif stabil, tapi stabil itu karena transaksi. Ini yang coba dilakukan khususnya KMP di mana coba menekan terus agar mendapat power sharing (dari Jokowi),” paparnya.
Para anggota DPR sekarang, menurutnya, masih ‘kagok’ dengan gaya politik baru Presiden Jokowi. “Karena anggota DPR masih menjalankan gaya politik lama.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain