Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum tata negara Masnur Marzuki mengatakan, pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI memang cacat hukum formil karena tidak ada dasar hukum pengangkatan gubernur melalui Peraturan Presiden (Perpres).
“Sebagaimana diamanatkan Perppu. Keppres pengangkatan Ahok adalah bukti Presiden telah memberi pelajaran buruk tata kelola pemerintahan dan kepatuhan pada UU/Perppu,” kata Dosen Tata Negara UII Yogyakarta tersebut, ketika dihubungi aktual.co, Minggu (23/11).
Dia menjelaskan, seharusnya payung hukum teknis baik Peraturan Pemerintah maupun Perpres pengangkatan dan pelantikan gubernur diterbitkan terlebih dahulu sebelum dilantiknya Gubernur DKI Jakarta definitif. Apalagi pelantikan Ahok adalah pelantikan gubernur pertama dalam sejarah yang dilantik di istana sesuai amanat Perppu.
“Presiden seharusnya arif dan bijaksana dalam mengaplikasikan aturan konstitusi dan UU. Pasca dilantiknya Ahok jangan heran akan muncul gugatan dari berbagai pihak yang melihat celah hukum menggugatnya ke PTUN seperti yang dilakukan KMP DKI,” tandas Masnur.
Masnur memberi contoh kasus Keppres pengangkatan hakim konstitusi Patrialis Akbar yang pernah digugat ke PTUN oleh koalisi ornop karena menganggap Keppresnya dibuat dengan mengabaikan amanat UU.
“Nah, jangan sampai Keppres pengangkatan dan pelantikan Ahok akan bernasib serupa dengan Keppres pengangkatan hakim konstitusi Patrialis Akbar. Presiden harus jadi contoh penyelenggara negara yang tertib dan patuh pada aturan hukum,” tukas Masnur.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendesak Dinas Kebersihan DKI Jakarta berupaya serius meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi masalah sampah. Dia juga meminta Dinas Kebersihan menambah tenaga honorer agar kali di ibu kota bisa lebih bersih.
“Dinas Kebersihan jangan hanya sesekali melibatkan masyarakat dalam membersihkan lingkungan dan sampah. Masyarakat perlu diajak lagi proaktif untuk bagaimana upayanya menangulangi banjir ini,” kata Aziz saat di hubungi aktual.co, Minggu (23/11).
Anggota Fraksi PKB ini juga mengkritisi sistem perencanaan Dinas Kebersihan yang kurang tanggap terhadap datangnya musim hujan. Padahal ini masalah klasik dimana setiap musim penghujan kali-kali di Jakarta digenangi tumpukan sampah dan banjir pun menggenang.
“Itukan ada penanganan sampah di kali yang dibangun oleh Dinas Kebersihan dari hilir ke hulu, supaya sampah di hulu tidak sampai menyumbat ke kali-kali. Menjadi kali yang bersih itu tahap awal,” terangnya.
Aziz menyarankan agar Dinas Kebersihan bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) yang sudah ada. “Jangan kemudian waktu musim hujan, bikin sibuk semua dan tahun ke tahun Jakarta seperti menangani banjir dan jangan saling menyalahkan,” tukasnya.
Kinerja Dinas Kebersihan, lanjut Aziz, perlu terus dievaluasi segala sesuatu yang terkait dengan sampah dan banjir. Kampanye cara menanggulangi banjir juga harus konsisten dengan mendatangi penduduk di semua wilayah yang berpotensi terendam air.
“Kadis Kebersihan perlu dikoordinasikan dengan pihak kelurahan biar tidak saling menyalahkan. Pihak kelurahan pun harus tau dong mestinya apa yang dilakukan Dinas Kebersihan dalam upaya pengurangan sampah di kali,” pungkas Aziz.

Artikel ini ditulis oleh: