Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan Indonesia tidak akan mengalami kondisi Shutdown seperti yang dialami pemerintahan Amerika Serikat. Hal itu menyusul kekhawatiran sejumlah pihak terkait perbedaan antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat yang tidak terselesaikan hingga pembahasan RAPBN 2015 nanti.
Demikian disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang) ketika dihubungi, di Jakarta, Minggu (23/11).
“Kalau persoalan pembahasan anggaran berupa APBN enggak disahkan atau tak disetujui DPR maka berlaku anggaran sebelumnya. Jadi kemungkinan terjadi potensi shutdown seperti AS enggak mungkin terjadi, ataupun kemungkinan anggaran pemerintah tersandera oleh parlemen enggak bakal bisa juga terjadi di Indonesia,” ucap dia.
Menurut dia, ketentuan itu sesuai dengan Pasal 23 ayat 3 UUD 1945, berbunyi apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu.
Lalu, apakah kondisi parlemen yang relatif belum kondusif bisa mempengaruhi pembahasan kas negara? Ia menjelaskan bahwa proses pembahasan itu bisa saja molor tidak akan berpengaruh apapun, akan tetapi tentunya tupoksi parlemen untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah menjadi lemah.
“Pemerintah sebagai pengguna anggaran akan mengunakan anggaran tahun sebelumnya kalau kemudian DPR molor atau lambat dalam melakukan pembahasan APBN,” tandasnya.

(Novrizal Sikumbang)

()