Jakarta, Aktual.co — Kisruh DPR yang tak kunjung menunjukkan tanda-tanda sepakat antara kedua kubu, dikhawatirkan berpengaruh pada jadwal penandatanganan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya dilakukan pada 5 Desember 2014.
Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan bahwa hal ini dapat membahayakan keadaan negara dan kepentingan rakyat, dimana pelayanan publik akan berhenti bila tidak adanya pembiayaan belanja negara.
“Jika terus menerus tidak selesai dalam kisruh DPR ini akan berlanjut sampai tahun depan, sangat berkemungkinan menjadi seperti USA, shut down” (22/11)
APBN harus ditandatangani oleh DPR dalam sidang paripurna, dan bila selalu terhambat maka dampaknya akan merugikan rakyat.
“Pelayanan publik akan terganggu bahkan berbahaya berhenti semua, Indonesia shut down.”
Laporan: Meutia

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad mengatakan, revolusi mental baru bisa terjadi jika dimulai dengan keteladanan yang ditunjukan oleh para pemimpinnya.
“Tentunya setiap instansi harus memulai revolusi mental dari pimpinan tertingginya agar diikuti oleh bawahannya sehingga birokrasi bisa lebih baik,” kata Ibnu, di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/11). 
Dia juga menyebutkan bahwa revolusi mental juga harus dimulai dari pemimpin tertinggi yaitu presiden.
“Jadi tentu juga harus dimulai dari pemimpin tertinggi yaitu Presiden Jokowi. Dia harus menjadi teladan yang baik bagi rakyat. Jokowi harus menunjukan mental yang baik,” ungkapnya.
Ketua Ombudsman Danang Girinwardana mengatakan bahwa yang harus dipertanyakan dalam hal ini adalah siapakah yang akan merevolusi mental tersebut.
“Harusnya dibalik pertanyaannya, siapa yang harus merevolusi birokrasi itu? Simpul utama permasalahannya kan Pemerintah yang harus bisa merevolusi mental,” katanya.
Dicontohkan, Kementerian Perhubungan di bidang perizinan dan kementerian agama dibidang ketentuan pernikahan yang masuk dalam rapor merah.
“Orang yang pernah menikah dan membayar KUA melebihi ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah itu koruptor, karena itu sama saja memberikan suap kan. Karena sebenarnya kita hanya perlu membayar Rp50.000 – Rp200.000, tapi kerap kali kita diminta membayar lebih.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum partai Golkar Aburizal Bakrie dinilai sebagai sosok yang mampu mempertahankan konsistensi Koalisi Merah Putih.
“Kalau keluar maka KMP akan hancur. Jadi the real politic maka Golkar menjadi sumbu KMP,” kata Direktur Eksekutif Political Communication Institute, Heri Budianto, di Jakarta, Jumat (21/11).
Menurut dia, Partai Golkar dituntut untuk konsisten dengan arah politik yang saat ini dijalani.
Dari sejumlah nama calon Ketum Partai Golkar, ARB dinilai sebagai sosok yang mampu mempertahankan posisi oposisi di DPR.
Jika Golkar kedepan keluar dari jalur oposisi, maka publik akan menghakimi Golkar sebagai partai yang tidak konsisten.
Tapi ketika mereka (Golkar) ingin keluar lalu membawa gerbongnya, maka publik akan menghakimi mereka,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh: