Jakarta, Aktual.co — Pemerhati masalah sosial di Makassar menganggap tes keperawanan yang diterapkan oleh Markas Besar Polri untuk polisi wanita dalam rangka uji kesehatan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
“Tindakan yang dilakukan jajaran Polri ini dapat dikategorikan sebagai perilaku yang kejam, karena melukai rasa kemanusiaan, merendahkan martabat perempuan dan diskriminatif terhadap perempuan yang merupakan calon Polwan,” kata Pemerhati masalah sosial di Makassar Hurriah di Makassar, Minggu (23/11).
Dia menila, dalam laporan hasil penelitian Human Rights dilansir bahwa perempuan merasa tidak nyaman, ketakutan dan trauma bahkan ada yang pingsan ketika menjalani tes keperawanan tersebut.
Menurut kandidat doktor Universitas Teknologi Malaysia ini, kebijakan dan praktek tes keperawanan itu, juga telah melanggar Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang prinsip-prinsipnya sudah termuat dalam UUD 1945 pasal 28 ayat (1) dan (2).
“Dan juga melanggar undang-undang organic lainnya khususnya melanggar Pasal 21 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.”
Polri sebagai institusi pemerintah, lanjut dia, pemerintah tunduk kepada berbagai Konsensus Internasional yang telah ditandatanganinya seperti Deklarasi dan program Aksi Beijing.
Deklarasi dan Program Aksi Kairo yang menekankan pentingnya hak atas integritas dan keutuhan jasmani dan rohani sebagaimana juga telah dimuat dalam pasal 2 UU 39/1999, tentang HAM.
“Karena itu, Kami mendukung pernyataan dari Kompolnas yang menyatakan bahwa yang perlu diketahui adalah kecenderungan kinerja dan sifat yang diperlukan bagi seorang Polwan untuk meningkatkan kinerja Polwan dan Kepolisian umumnya. [ant]

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi III DPR RI datangi Polda Kepulauan Riau untuk bahas insiden baku tembak antara Polri dan TNI beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi III DPR RI Muhammad Aziz Syamsuddin meminta Polda untuk dapat mengusut kasus ini hingga tuntas.

“Komisi III meminta Polda Kepri mengusut tuntas bukan hanya pelaku lapangan tapi otak intelektualnya,” kata Aziz usai rapat, Sabtu (22/11) malam.

Menurut dia, Polda harus kerjasama dengan PPATK karena ini berkaitan dengan aliran dana. Tak hanya itu, politikus Golkar itu juga meminta agar pihak kejaksaan menaruh perhatian khusus terhadap kasus yang melibatkan aparat negara.

Dalam rapat itu, dibahas juga mengenai kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam peristiwa bentrokan tersebut.

Aziz meminta Puslabfor Polri dan penyidik TNI memberi perhatian serius pada kejanggalan ini. Dia juga berharap agar penyelidikan rampung secepat mungkin.

“Kalau kita lihat dari rentetan peristiwanya seperti itu. Kejanggalan salah satu korban yang kena mortil pelurunya dari arah belakang bukan dari depan kami minta puslabfor untuk mengusut. Jenis peluru pecah sehingga ini jarang, ini dari senjata khusus,” kata Aziz.

Artikel ini ditulis oleh: