Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR RI, Setya Novanto mendesak agar Kapolri Jenderal Sutarman dan Panglima Jenderal TNI Moeldoko mengambil langkah tegas  menyelesaikan perseteruan yang melibatkan dua institusi penegak hukum itu.
Hal itu menyusul bentrokan yang berujung pada aksi baku tembak antara TNI dengan Brimob, yang terjadi pada Rabu (20/11) dini hari, di Batam, Kepulauan Riau.
“Kita harapkan Kapolri dan Panglima untuk menyelesaikan secara tegas agar kasus serupa tidak terulang kembali,” kata dia kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11).
Bendahara Umum Partai Golkar itu juga mengatakan jika DPR sudah meminta kepada ketua komisi III DPR RI, Azis Syamsuddin agar mengirimkan perwakilanya untuk melakukan sidak ke lokasi pasca bentrokan yang terjadi.
“Saya pun sudah langsung menelepon pak Azis Syamsuddin untu langsung ke tempat kejadian perkara untuk mengecek kondisi disana,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Aktivis HMI Zulkarnaen Bagariang membantah kabar adanya kader HMI yang meninggal dunia saat berunjuk rasa.
“Tidak ada yang meninggal. Hanya luka berat, dan saat ini dalam perawatan  dirumah sakit,” kata Zulkarnaen yang menjabat Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jabodetabek, Kamis (20/11).
Menurut Zulkarnaen, kabar yang menyebutkan adanya kader HMI cabang  meninggal dunia karena terkena panah pada saat unjuk rasa merupakan hoax (palsu).
Sebelumnya, beredar kabar yang menyebutkan bahwa kader HMI cabang Gowa, atas nama Harum, meninggal dunia, akibat terkena busur panah di bagian kepala.
Adapun isi pesan berantai tersebut:
SBC. BACA DENGAN SEKSAMA SAMPAI SELESAI. Assalamualaikum wr.wb kepada seluruh kader HMI di seluruh Indonesia.Innalillahi wainna ilaihi roji’uun. 
1 kader HMI a.n. Harum dr cbg Gowa Raya meninggal dunia akibat terkena panah di kepala. Beberapa kader HMI lainnya mengalami luka berat dan harus dirawat intensif di RS. Puluhan orang lagi mengalami tindakan kekerasan dr aparat. Dan ratusan kader HMI ditangkap aparat dan dituduh provokator. 
Menyikapi hal tersebut, PB HMI menginstruksikan secara khusus kepada seluruh HMI Cabang se-Indonesia beserta seluruh kader militannya ba’da shalat Jumat untuk: 1. melanjutkan perjuangan adinda Harum dengan aksi turunkan harga BBM besar-besaran di seluruh Indonesia. 
2. aksi menuntut keadilan bagi seluruh korban aksi penolakan kenaikan harga BBM. 
3. Aksi damai untuk mengheningkan cipta dan doa bersama utk seluruh korban aksi penolakan kenaikan harga BBM. 
4. mosi tidak percaya utk pemerintahan Jokowi-JK demikian edaran instruksi tsb, harap dilaksanakan. 
Semoga perjuangan kita semua mendapat Ridho Allah SWT. Inna sholaati-wanusuki-wamahyayaa-wamamaati lillahi rabbil alamiin. 
Hijau Hitamkan Nusantara utk mengembalikan kesaktian Merah Putih!! Mohon disebarkan ke seluruh kader HMI yg Anda kenal. 
Billahitaufiq wal hidayah, wassalamualaikum wr.wb.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidik mengatakan berulangnya kasus bentrok oknum polisi dengan oknum prajurit TNI pada Rabu (19/11) kemarin di Batam Kepulauan Riau menunjukkan belum adanya penyelesaian secara komprehensif dan tuntas sampai ke akar permasalahan. 
“Mabes Polri dan Mabes TNI harus segera duduk bersama membahas secara serius. Tidak sekedar pernyataan terbuka atau kesepahaman bersama,” tegasnya saat dihubungi, Kamis (20/11).
Menurut Mahfudz, penegakan disiplin dan penegakaan hukum harus dilakukan. Keduaa belah pihak tidak boleh melakukan upaya-upaya perlindungan bagi oknum yang terlibat bentrok. Ini sekaligus sebagai bentuk tanggungjawab aparatur negara yang seharusnya melindungi masyarakat.
“Penegakan disiplin dan hukum harus dilakukan dengan tegas,” jelasnya.
Politisi PKS itu menambahkan, motif sementara dari terjadinya bentrok adalah persaingan pengamanan bisnis di Batam. Padahal kegiatan aparat kepolisian dan prajurit TNI tidak boleh bersentuhan dengan urusan-urusan diluar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diatur Undang-Undang. 
“Ada (juga) bermotif persaingan kepentingan pengamanan bisnis yang kadang ilegal. Ini yang harus dibongkar habis,” katanya.
Komisi I sendiri sebagaimana dikemukakan Mahfudz berencana memanggil pimpinan kedua belah pihak. Yakni melalui rapat gabungan Komisi I dengan Komisi III atau Komisi hukum.
“Saya akan usulkan raker gabungan Komisi I dan III bersama Panglima TNI dan Kapolri, jika kasus-kasus seperti ini masih terus berlanjut,” demikian Mahfudz.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum H.M Prasetyo akan ditunjuk menjadi Jaksa Agung baru mengantikan Basrief Arief.
Kejaksaan Agung (Kejagung) pun sudah membenarkan kabar tersebut. Meski demikian, korps Adhyaksa akan menunggu pengumuman, yang akan disampaikan oleh Presiden Joko di istana.
“Kita mendapat kabar dari Istana Pak Prasetyo mantan Jampidum. Tapi menungu pengumuan resmi dari istana aja ya,” ujar Kapuspenkum Tonny T Spontana, di Kejagung, Jakarta, Kamis (20/11).
Tony menjelaskan, pelantikan Jaksa Agung baru akan dilakukan di Istana sekitar Pukul 14.00 wib. Semua pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung sudah mendapat undangan untuk menghadiri pelantikan Jaksa Agung tersebut.
“Tapi pejabat tinggi Kejagung sudah mendapat undangan untuk menghadiri pelantikan di Istana sekitar pukul 14.00 Wib,” ungkapnya.
Selama ini tarik menarik siapa Jaksa Agung terus bergulir setelah 1 bulan pasca pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun akhirnya sang Presiden menujuk politikus partai NasDem. Dia sebelum duduk menjadi anggota DPR periode ini seorang jaksa. Terakhir sebelum pensiun menjabat sebagai Jampidsus tahun 2005-2006 serta pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Berbagai kalangan, meragukan preatasi Prasetyo terutama lembaga antikorupsi, seperti Indonesia Corruption Watch.
Sebelumnya, selain Prasetyo muncul beberapa nama calon Jaksa Agung seperti Plt Jaksa Agung Andhi Nirwanto, Kepala PPATK M. Yusuf dan Jampidsus Widyo Pramono.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby