Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidik mengatakan berulangnya kasus bentrok oknum polisi dengan oknum prajurit TNI pada Rabu (19/11) kemarin di Batam Kepulauan Riau menunjukkan belum adanya penyelesaian secara komprehensif dan tuntas sampai ke akar permasalahan.
“Mabes Polri dan Mabes TNI harus segera duduk bersama membahas secara serius. Tidak sekedar pernyataan terbuka atau kesepahaman bersama,” tegasnya saat dihubungi, Kamis (20/11).
Menurut Mahfudz, penegakan disiplin dan penegakaan hukum harus dilakukan. Keduaa belah pihak tidak boleh melakukan upaya-upaya perlindungan bagi oknum yang terlibat bentrok. Ini sekaligus sebagai bentuk tanggungjawab aparatur negara yang seharusnya melindungi masyarakat.
“Penegakan disiplin dan hukum harus dilakukan dengan tegas,” jelasnya.
Politisi PKS itu menambahkan, motif sementara dari terjadinya bentrok adalah persaingan pengamanan bisnis di Batam. Padahal kegiatan aparat kepolisian dan prajurit TNI tidak boleh bersentuhan dengan urusan-urusan diluar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diatur Undang-Undang.
“Ada (juga) bermotif persaingan kepentingan pengamanan bisnis yang kadang ilegal. Ini yang harus dibongkar habis,” katanya.
Komisi I sendiri sebagaimana dikemukakan Mahfudz berencana memanggil pimpinan kedua belah pihak. Yakni melalui rapat gabungan Komisi I dengan Komisi III atau Komisi hukum.
“Saya akan usulkan raker gabungan Komisi I dan III bersama Panglima TNI dan Kapolri, jika kasus-kasus seperti ini masih terus berlanjut,” demikian Mahfudz.
Artikel ini ditulis oleh:
