Jakarta, Aktual.co — Agar dapat diajukan secepatnya untuk dilakukan pembahasan dengan DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengkaji asumsi makro yang dibutuhkan dalam penyusunan RAPBN-Perubahan 2015.

“(RAPBN-P) ini diajukan awal tahun depan, karena baru bisa dibahas pada tahun fiskal berjalan, maka (asumsi) ini sedang kita persiapkan,” katanya di Jakarta, Rabu (19/11).

Menkeu mengatakan sejumlah asumsi makro yang diperkirakan mengalami perubahan dari APBN antara lain harga ICP minyak dari yang sebelumnya 105 dolar AS per barel dan laju inflasi yang sebelumnya ditetapkan 4,4 persen.

Untuk harga ICP minyak, kata dia, pemerintah akan mempertimbangkan beberapa variabel termasuk melihat perkembangan geopolitik di dunia hingga awal tahun depan, yang sekiranya bisa mengganggu harga minyak dunia.

“Kita lihat kemungkinan, karena kita tidak tahu, kalau besok ada huru-hara di ‘middle east’ harga minyak bisa naik tinggi. Kita masih melihat dulu harga minyak dari berbagai sumber, sebelum memutuskan,” ujarnya.

Sementara, laju inflasi kemungkinan mengalami perubahan dari asumsi dalam APBN sebesar 4,4 persen, karena Januari-Februari 2015 diperkirakan tingkat inflasi sedikit lebih tinggi dari perkiraan, sebagai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Inflasi naik mungkin, tapi paling ke sekitar lima persen,” kata Menkeu.

Menkeu mengatakan pemerintah mungkin mempertahankan asumsi APBN untuk pertumbuhan ekonomi 5,8 persen dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp11.900 per dolar AS, karena masih relevan dengan kondisi terkini.

“Tahun depan, pertumbuhan 5,8 persen itu kita akan upayakan. Sedangkan, rupiah di Rp11.900 masih relevan dengan kondisi sekarang,” ujarnya.

Pemerintah juga akan mempertimbangkan penggunaan sistem subsidi tetap dan tidak lagi memakai subsidi harga, agar APBN lebih aman serta tidak lagi rentan terhadap pergerakan harga minyak dan kurs yang bisa menganggu postur belanja subsidi.

Namun, Menkeu belum memberikan konfirmasi mengenai waktu yang tepat untuk penggunaan skema subsidi tetap tersebut dan penerapannya dalam APBN-Perubahan 2015, karena usulan itu masih dalam kajian pemerintah.

“Ini sedang disiapkan, tapi belum dilakukan, karena kita masih melihat perkembangan terakhir,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — MNC Securities memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan hari ini, Kamis (20/11) akan bergerak pada kisaran 5.097-5.156.

“Diprediksi secara teknikal indeks masih akan menguat,” kata Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang, Kamis (20/11).

Menurutnya, pola Three White Soldiers terbentuk atas IDX mengindikasikan Bullish Continuation.

Adapun sejumlah saham yang layak dibeli pada hari ini adalah, WIKA, JSMR, TLKM, PTPP, KLBF, TBIG, SMGR.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Konglomerasi keuangan wajib melaporkan penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan terhitung mulai 2015 guna mengantisipasi eksposur risiko dari grup usaha yang dapat berdampak sistemik.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru yang dikeluarkan Rabu (19/11) dan mulai berlaku 1 Januari 2015. Dengan adanya POJK baru tersebut, konglomerasi keuangan harus memiliki standar pengawasan yang terintegrasi dan mencakup semua anggota usaha.

Dewan Komisioner Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan salah satu ketentuan dalam Peraturan itu adalah entitas induk usaha berkewajiban menunjuk Direktur untuk membidangi pengawasan terintegrasi.

Selain itu, kata Nelson, konglomerasi juga perlu membentuk komite manajemen risiko terintegrasi, dan satuan kerja untuk fungsi pengawasan.

“Entitas utama harus punya direksi yang mengatur pengawasan risiko secara terintegrasi,” ucapnya.

Konglomerasi keuangan merupakan kelompok terdiri dari beberapa perusahaan jasa keuangan, yang dipimpin oleh entitas induk usaha. Terdapat juga dalam struktur konglomerasi yakni anak usaha perusahaan, dan perusahaan relasi.

Sedangkan OJK menitik-beratkan POJK Konglomerasi Keuangan pada manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

Nelson mengingatkan konglomerasi keuangan yang dipimpin oleh Bank Unit Kategori Usaha (BUKU) IV harus melaporkan penerapan peraturan konglomerasi ini pada Juli 2015 kepada Otoritas.

Sedangkan, untuk konglomerasi keuangan lainnya, kata dia, wajib melaporkan pada Desember 2015.

“Jika terlambat ada sanksi administratif yang akan diberikan,” ungkapnya.

Otoritas merasa perlu mengatur secara lebih rinci mengenai konglomerasi keuangan ini. Pasalnya, dari identifikasi awal, terdapat 10 risiko konglomerasi keuangan yang meliputi delapan risiko perbankan, satu asurnasi dan satu risiko transaksi dalam grup.

Di Indonesia, terdapat 31 konglomerasi keuangan. Menurut catatan OJK, 31 konglomerasi keuangan tersebut menguasai hampir 70 persen total aset sektor keuangan di Indonesia.

“Maka dari itu dengan aset yang sangat besar di sektor keuangan, perlu diatur dan diawasi manajemen risiko serta tata kelolanya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka