Yogyakarta, Aktual.co — Salah satu hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke VII partai Golkar yang digelar di Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Selasa (18/11) hingga Rabu (19/11) ini adalah diajukannya agenda waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke IX partai berlambang pohon beringin itu pada 30 November 2014 mendatang di Bandung Jawa Barat. 
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan keputusan tersebut telah dibahas dan disetujui oleh sidang komisi dan tidak bertentangan dengan konstitusi ataupun AD-ART partai. Sehingga seluruh kader partai dikatakan harus tunduk dan menerima keputusan tersebut.
“Selaku ketua umum saya akan loyal pada keputusan Rapimnas. Meskipun hal ini berbeda dari keputusan atau hasil sidang pleno DPP beberapa waktu lalu,” katanya.
Sebagaimana diketahui hasil sidang pleno DPP partai Golkar sebelumnya mengagendakan pelaksanaan Munas ke IX pada Januari 2015 mendatang. Namun dengan adanya pengajuan tersebut, ARB meminta semua pihak menghormati hasil Rapimnas ke VII yang diputuskan melalui sidang komisi maupun paripurna karena keputusannya bersifat mengikat.
“Rapimnas ini diikuti oleh 44 pimpinan daerah terdiri dari 34 DPD I dan 10 ormas dengan 2 sayap. Pasti ada perbedaan pandangan, namun keputusan harus tetap diambil. Meski tidak dapat memuaskan semua pihak, namun keptusan yang telah ditetapkan harus dapat diterima dan dilaksanakan bersama,” katanya.
Sementara itu petinggi Golkar, yang akan maju sebagai calon ketua umum, Priyo Budi Santoso mengaku sebenarnya tidak setuju dan menolak diajukannya Munas tersebut. Namun karena hal itu sudah menjadi keputusan partai, ia mengaku akan tetap menghormati keputusan tersebut.
“Sebenarnya saya menolak, namun karena ini sudah jadi keputusan partai maka harus kita hormati. Saya siap  untuk maju dan bersaing sebagai calon pimpinan partai dalam munas akhir November nanti,” katanya.
Saat ditanya adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu yang memang menginginkan pengajuan agenda munas demi kepentingan pencalonan salah satu calon ketua umum, Priyo hanya menjawab singkat.
“Ya semua sudah tahu lah. Ini semakin menunjukkan adanya penggiringan ke arah itu,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Yogyakarta, Aktual.co — Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang digelar selama dua hari di hotel Melia Purosani Yogyakarta  menghasilkan 17 butir sikap politik. Salah satunya Partai Golkar menyatakan akan tetap menjadi penyeimbang bersama Koalisi Merah Putih (KMP) untuk memberi masukan dan solusi alternatif bagi bangsa ke depan.
Partai Golkar melalui ketua Umumnya Aburizal Bakrie juga menyatakan mengapresiasi 2 hal pokok yang disampaikan presiden Jokowi. Yakni terkait sambutan presiden ke 7 Indonesia itu mengenai konsep trisakti, serta sikap pemerintah RI di APEC dalam memperjuangkan kepentingan nasional dalam sistem perdagangan bebas. 
“Kita juga menyambut baik inisiatif baru pemerintah Jokowi-JK dengan menerbitkan Kartu Sehat, kartu pintar dsb. Namun program itu mestinya harus memiliki pondasi kebijakan yang baik dan disiapkan dengan seksama. Tidak terburu-buru atau asal cepat,” katanya, Rabu (19/11).
Golkar menilai jika hal semacam itu terjadi dikhawatirkan justru akan menimbulkan masalah dan menjasi sebuah Inisiatif yang prematur karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Terlebih hal itu dilalakukan tampa membicarakan proses pendanaan dengan parlemen.
ARB yang membacakan sikap politik Golkar juga menyoroti bertambahnya jumlah partai pada pemilu 2014 yang dinilai akan semakin menjauhkan penyerderhanan politik. Sehingga hal itu dikatakan harus disikapi dengan pembentukan koalisi sebagaimana telah terjadi saat ini yakni KMP dan KIH. 
“Golkar menyambut baik lahirnya dua koalisi tersebut.  Kita juga berharap KMP benar-benar dapat melakukan cek and balance atau counter balance,” katanya.
Sejumlah hal lain yang menjadi sorotan partai Golkar melalui rapimnas kemarin diantaranya adalah terkait kenaikan harga BBM hingga sejumlah aksi demo anarkis oleh sejumlah elemen masyarakat menyikapi kenaikan BBM belakangan ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi III DPR RI, Azis Syamsuddin mengatakan pihaknya akan memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman. 
Pemanggilan itu, untuk meminta keterangan kepada dua pucuk pimpinan institusi terkait bentrokan yang melibatkan antara TNI dan Brimob di Batam.
“Ya harus dong dipanggil,” ujar Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin, ketika dihubungi, di Jakarta, Kamis (20/11).
Masih kata Azis, sebagai lembaga penegak hukum, kesatuan baik TNI maupun Polri harus mengusut tuntas insiden yang melibatkan anggotanya ini.
Tak sampai disitu, sambung dia, TNI dan Polri harus memberikan sanksi tegas dan seberat-beratnya kepada angota mereka yang merupakan dalang bentrok dan penembakan tersebut.
Menurut politisi Golkar itu, bentrok antara dua intitusi ini kembali berulang karena tidak adanya sanksi tegas terhadap anggota yang terlibat.
“Menko Polhukam juga harus kasih sanksi ke TNI-Polri,” saranya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah oknum TNI Batalion 134 Tuah Sakti, pada Rabu pagi, melakukan penyerangan ke Mako Brimobda Kepri, di Tembesi, Batam.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang