Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad menyatakan tidak mencalonkan diri pada Musyawarah Nasional Partai Golkar lantaran mengalah kepada Aburizal Bakrie.
“Pak Aburizal kan mau maju lagi, jadi saya dari awal mendukungnya. Mengalah untuk menanglah,” kata Fadel, di Jakarta, Senin (17/11).
Semula dia berniat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Apalagi 11 pengurus DPD I Partai Golkar mendukungnya.
“Tapi karena Pak Aburizal maju lagi, saya berniat untuk mendukungnya. Pak Aburizal itu layak melanjutkan kepemimpinannya,” kata dia.
Fadel yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR itu, menyatakan tidak ada polemik menjelang Musyawarah Nasional Partai Golkar.
Persoalan yang terjadi, katanya, justru seluruh pengurus ingin kader terbaiknya memimpin Golkar.
“Yang terjadi ini bagus, dinamika politik di internal Golkar berjalan baik, bukan polemik. Saya pikir itu bagus,” kata dia.
Dia mengatakan, jadwal Musyawarah Nasional DPP Partai Golkar akan diputuskan pada Senin, dalam rapat pimpinan nasional di Yogyakarta.
“Saya (mau) ke Yogyakarta untuk mengikuti rapat tersebut,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy menyatakan, penaikan harga BBM yang baru diumumkan oleh pemerintah, tidak manusiawi.
Sebab, pemerintahan sebelumnya tidak pernah menaikan harga BBM bila harga minyak dunia dibawah asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN, yakni 105 dola per liter.
“Penaikan yang begitu tinggi sedangkan minyak dunia turun, tidak pernah ada sebelumnya, dan rezim ini agak kejam. Penaikan harga BBM ini telak, ini sangat kurang manusiawi,” kata Tjatur di Jakarta, Senin (17/11).
Selain itu, dengan menaikkan harga BBM jenis premium dan solar, pemerintah berpotensi langgar UU APBN.
Dalam UU APBN 2014, penaikan harga BBM bisa dilakukan bila harga minyak dunia melebih asumsi harga minyak dunia dalam APBN lebih dari 105 dolar/per barelPadahal, kata Tjatur, harga minyak dunia saat ini dibawah 80 dolar per barel.
“Dengan harga minyak dibawah 80 dolar per barel, dugaan saya harga keekonomian premium dibawah Rp 8.500, penaikan selama dua bulan ini, maka ada potensi melanggar UU APBN karena dalam UU itu, dijelas premium adalah BBM bersubsidi, maka dia harus dibawah harga keekonomian, maka ada potensi pemerintah langgar UU. Kalau dihitung, bisa jadi harga keekonomian premium dibawah Rp 8.500,” kata Tjatur.
Meski demikian, dia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berlaku anarkis dalam menolak penaikan harga BBM.
“Masyarakat boleh marah tapi tidak boleh anarkis. Besok Koalisi Merah Putih (KMP) akan menyampaikan sikap,” kata Tjatur.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono menyambut baik kesepakatan damai antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menjadi solusi persoalan politik di parlemen.
“Kami menyambut baik (kesepakatan damai KIH-KMP), ini itikad baik semua pihak dan merupakan ‘political good will’ yang menjadi solusi persoalan politik di parlemen,” kata Ibas di gedung Nusantara IV, Jakarta, Senin (17/11)
Ibas mengatakan, proses itu tidak mudah dan tidak sederhana dalam usaha perjuangan untuk mewujudkan islah politik tersebut. Hal itu menurut dia karena melibatkan seluruh tokoh politik yang ada di dalam dan di luar parlemen sehingga proses tersebut dapat terwujud.
“Kedua, melalui islah ini justru memudahkan kerja DPR agar lebih mengedepankan kepentingan masyarakat luas,” kata dia.
Dia mengatakan, setelah kesepakatan KMP-KIH, diharapkan kerja-kerja politik parlemen bisa maksimal sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Hal itu menurut dia terkait dengan fungsi parlemen yaitu anggaran, legislasi dan pengawasan untuk mengawal dan mengawasi jalannya kerja pemerintahan.
“Kesepakatan bersama bisa membangun proses ‘check and balances’ yang dilakukan parlemen berjalan baik dan bisa dirasakan masyarakat luas,” kata dia.
Ibas mengatakan, partainya tidak mau berpikir negatif namun harus konstruktif sehingga semuanya bisa berjalan sinergis dan seimbang. Menurut dia, masyarakat akan menilai pihak mana yang konsisten dalam memperjuangkan kepentingan publik.
“Politik mengenai kesepakatan, tidak ada sanksi karena semuanya memiliki etika dan aturan main yang berbeda-beda. Karena itu kami tidak bisa memberi sanksi (apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan),” kata dia.
Selain itu, dia menilai kesepakatan itu tidak ada kewenangan dewan yang diubah, namun itu tetap terjaga.
Ibas mengatakan, memang ada kekhawatiran akan terjadi kejadian di parlemen yang bisa dengan mudah memakzulkan presiden sehingga dilakukan revisi pasal 74 dan pasal 98 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Sebelumnya, KIH dan KMP sepakat berdamai dan keduanya menandatangi perjanjian kesepakatan bersama di Gedung Nusantara IV, DPR, Jakarta, Senin (17/11).
Dalam kesempatan itu, Ketua DPR Setya Novanto menerangkan kesepakatan ini sudah berproses sejak lama karena itu dirinya berterimakasih atas semua pihak yang sudah berusaha untuk bersepakat.
“Dengan begitu, tanpa ada koalisi merah putih (KMP) dan Koalisi indonesia hebat, yang ada DPR yang satu. Kami akan fokus pada tugas dan fungsi yang ditugaskan dan diamanatkan kepada kita,” kata Setya.
Dia berharap dengan kesepakatan ini, akan ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi untuk diselesaikan dan perdamaian ini selesai sebelum tanggal 5 Desember 2014.
Penandatangan kesepakatan ini dilakukan oleh lima Pimpinan DPR dan perwakilan dari KIH serta KMP. KIH diwakilkan oleh Pramono Anung dan Olly Dondonkambey. Sedangkan KMP diwakilkan oleh Idrus Marham dan Hatta Rajasa.
Selain itu, sepuluh pimpinan fraksi yang ada di DPR juga turut hadir dan membuat kesepakatan dan membubuhkan tandatangannya dalam kesepakatan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh: