Jakarta, Aktual.co — Pengamat minyak bumi dan gas, Hendrajit mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) bisa ditekan menjadi lebih murah jika pemerintah melakukan impor pembelian kebutuhan itu tanpa perantara pihak ketiga.
“Perusahaan itu seakan-akan jadi importir minyak padahal sebenarnya broker yang menyebabkan harganya melambung tinggi padahal jika membeli langsung akan lebih murah,” kata Hendrajit.
Sejumlah kalangan menilai bahwa pihak ketiga itu merupakan perusahaan tempat korupsi untuk mendapatkan komisi dari ekspor-impor minyak dan sulit terkontrol karena berdomisili di luar negeri.
“Sudah rahasia umum perusahaan seperti itu dijadikan ajang korupsi dari ekspor-impor minyak dengan leluasa karena domisilinya yang jauh dan susah terkontrol bahkan Menteri BUMN waktu itu Dahlan Iskan mengetahui dan mengisyaratkan pembubarannya,” kata Direktur Eksekutif Global Future Institute tersebut.
Hendrajit mengatakan, janji Presiden Joko Widodo ketika masa kampanye yang akan memerangi mafia khususnya pada sektor minyak dan gas bumi yang sangat krusial harus diwujudkan dengan serius dan harus diupayakan agar tidak salah langkah.
“Saya pikir Presiden Joko Widodo harus serius dengan slogannya ketika kampanye untuk memerangi mafia terutama dalam bidang migas, jangan hanya sekadar menggeser orang lama dengan orang baru yang sesungguhnya mafia juga namun di sektor hilir,” kata dia.
Sementara itu politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Muara Sakti Simbolon mengatakan pembubaran pihak ketiga harus disertai komitmen dan lebih baik kebijakan ekspor dan impor minyak dikembalikan ke Pertamina karena bisa lebih efektif.
“Pembubarannya harus disertai komitmen dan pekerjaan pihak ketiga terkait ekspor dan impor minyak saya kira lebih baik dipegang Pertamina karena bisa lebih efektif,” kata dia.
Dia menjelaskan Indonesia selama ini dirugikan dengan adanya pembelian oleh pihak ketiga karena ketika Indonesia mengekspor bahan baku dengan harga rendah tetapi ketika melakukan impor harganya berlipat ganda dan terkadang lebih tinggi dari harga pasar.
“Misal ketika kita jual harganya 10 dolar AS tapi dibeli kembali 80 dolar AS, diberi harga 70 dolar AS saja dikatakan kita mendapat diskon,” kata dia.
Jika nantinya Pertamina yang memegang kendali ekspor dan impor minyak, Effendi menyarankan untuk dilakukan audit rutin dan hasilnya terbuka sehingga mudah diawasi oleh publik.
“Pertamina hendaknya juga diaudit rutin dan terbuka sehingga bisa dikontrol oleh publik,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan sudah seharusnya proses hukum terhadap kapal motor nelayan asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia dipercepat agar tidak semakin merugikan negara.
“Saya pribadi ingin dua hari saja proses hukumnya sudah putus,” kata Susi Pudjiastuti saat melakukan kunjungan kerja ke Pontianak, Sabtu (15/11) malam.
Dia juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak membuat aturan yang simpel. Menurut dia, kapal asing yang curi ikan cukup ditenggelamkan saja kapal motor asing itu sehingga bisa menjadi tempat ikan bertelur.
“Sudahlah mereka mencuri ikan, nangkap keluar biaya, setelah disita tidak bisa digunakan sehingga bangkai kapal motor itu menghambat infrastruktur untuk nelayan melaut,” kata dia.
Susi meminta semua pihak secara bersama-sama menekan pencurian ikan oleh para nelayan asing di perairan Indonesia.
Dia mengasumsikan untuk sekitar 500-1.000 kapal motor asing yang ditangkap, kalau satu kapal motor bisa menangkap sekitar 100 ton ikan, dikalikan Rp 90 ribu/kilogram ikan, artinya Rp 9 miliar kerugian negara untuk satu kapal motor, kemudian kalau dikalikan 1.000 kapal motor,a kerugian negara sekitar Rp 9 triliun akibat pencurian ikan.
Sementara itu, Kepala Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak Sumono Darwinto menyatakan sejak 2008-2014 telah menangkap sebanyak 253 kapal motor nelayan asing yang mencuri ikan di wilayah Indonesia, khususnya di perairan laut Kalimantan Barat.
“Dari sebanyak itu, hasil putusan pengadilan empat kapal motor dikembalikan ke nelayan asing, kemudian sebanyak 249 kapal motor di rampas untuk negara,” kata dia.
Stasiun PSDKP Pontianak mencakup lima wilayah kerja, yakni Provinsi Kalbar, Kalteng, Batam, Ranai atau Natuna, Tarempa, Kijang dan Bintan.
Pemasukan negara bukan pajak (PNBP) hasil lelang kapal motor nelayan asing dari 20 unit sebesar Rp 1,9 miliar, dari periode 2010-2014. Sementara untuk harga tergantung kondisi kapal motor itu saat dilelang.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru menargetkan penangkapan pelaku penembakan terhadap anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Senapelan, Bripka Haryanto Bahari, pekan depan.
“Saat ini anggota sudah kami sebar dan kami optimis pelaku dapat ditangkap pekan depan,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Pekanbaru, Kompol Hariwiyawan Harun di Pekanbaru, Riau.
Dia juga meminta doa kepada masyarakat agar polisi bisa segera mengungkap kasus itu secepatnya dan bisa bekerja dengan lancar sehingga tersangka pelaku berinisial A alias Edi Palembang, bisa segera ditangkap. Hingga saat ini, tersangka telah lima hari menjadi buron pihak kepolisian.
Sementara itu, sejumlah fakta baru terungkap berdasarkan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan pada dua tersangka yang berhasil diamankan.
Dari hasil penyelidikan, kata Kompol Hariwiyawan, terungkap adanya rencana kawanan perampok tersebut untuk melakukan perampokan pada salah satu rumah mewah di Jalan Riau.
“Diduga sebelum melakukan aksinya, Edi Palembang Cs berencana membeli baju terlebih dahulu untuk menghilangkan identitas setelah berhasil melakukan perampokan” kata dia.
Namun sebelum aksi mereka dilakukan, tim Opsnal dari Polsek Senapelan melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan dua orang. Sedangkan Edi Palembang lolos setelah sebelumnya menembak Bripka Haryanto Bahari.
Lebih lanjut, Kompol Hariwiyawan mengatakan bahwa pergerakan perampok itu sangat mengkhawatirkan. “Jika tidak segera disergap oleh anggota di toko pakaian tersebut, kemungkinan besar akan ada jatuh korban dari warga sipil,” kata dia.
Sementara itu dari kasus tersebut, Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Robert Haryanto mengatakan akan menjadikan pelajaran berharga bagi setiap petugas kepolisian untuk tidak lengah dalam melaksanakan standar operasi dan prosedur keamanan.
Dia menyatakan pihak kepolisian tidak akan melakukan balas dendam dalam penyelesaian kasus tersebut dengan menembak mati pelaku.
“Kalau kami balas dendam mungkin saja bisa, tapi itu tidak kami lakukan karena kepolisian punya konsep. Pada intinya kami akan cari Edi Palembang, memintanya supaya menyerahkan diri, dan kalau tidak mau kami akan cari sampai dapat,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: