11 April 2026
Beranda blog Halaman 42143

Mensos Siapkan Grand Strategi Untuk Pengentasan Kemiskinan

Jakarta, Aktual.co —Kementerian Sosial menyiapkan “grand strategi” untuk pengentasan kemiskinan sebagai jawaban dari gerak Kabinet Kerja yang diinagurasi Presiden Joko Widodo.
“Pengentasan kemiskinan dengan target 5-6 persen penurunan pada 2019, membutuhkan sinergitas, fokus yang didasari rasa saling percaya, memahami posisi masing-masing, serta ada integritas dalam pelaksanaannya,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Jumat (14/11).
Grand strategi pengentasan kemiskinan tersebut yaitu memberdayakan masyarakat miskin berbasis desa/kelurahan, mengintegrasikan program penanganan kemiskinan hingga ke kecamatan dan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penanganan kemiskinan.
Sasaran strategis pertama adalah memberdayakan masyarakat miskin berbasis desa/kelurahan dengan ukuran seluruh desa/kelurahan menjadi desa produktif, prosentase individu, keluarga, dan kelompok masyarakat miskin menjadi produktif dan seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan.
Sasaran strategis kedua, mengintegrasikan program penanganan kemiskinan hingga tingkat kecamatan, dengan ukuran seluruh program perlindungan sosial di kementerian/lembaga terintegrasi secara nasional.
Seluruh program dan kegiatan terintegrasi dalam sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seluruh kabupaten/kota memiliki pusat pelayanan terpadu dalam penanganan kemiskinan (pusat data, informasi, koordinasi, rujukan, pengaduan).
Sasaran strategis ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penangan kemiskinan, dengan ukuran seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan tepat waktu dan didasarkan atas data yang valid serta seluruh lembaga penanganan kemiskinan memenuhi standar dan memiliki SDM yang kompeten sesuai kebutuhan.
“Sebuah pekerjaan akan dinilai berhasil, jika pekerjaan tersebut bisa dilihat, dihitung, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

KPK: Baru 10 Menteri Jokowi Yang Lapor LHKPN

Jakarta, Aktual.co — Selain menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo juga meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Masukan tersebut, kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi disetiap lembaga kementerian Jokowi.
“Khusus Kabinet Kerja, disamping sampaikan harta, juga meminta masukan penting dalam melaksanakan tugas,” kata Zulkarnaen di kantor KPK, Jumat (14/11).
Meski begitu, sambung Zul sapaan akrabnya, diharapkan para menteri maupun jajarannya dapat memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan LHKPN. Dia pun mengapresiasi langkah para menteri Jokowi yang sudah melaporkan LHKPN ke KPK.
“KPK sudah sering terima menteri-menteri kabinet kerja dan mantan menteri era SBY dan legislatif. Khusus untuk Kabinet Kerja, ada 10 menteri dan satu wamen, legislatif sudah 17 orang.”
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengaku, kementeriannya akan menekankan bahwa akan mengedepankan wajib lapor LHKPN.
“Kami tekankan soal internal kementerian, diharapkan perluas kewajiban LHKPN untuk jajaran mereka masing-masing untuk semua jabatan yang dinilai strategis. Untuk tambahan harta yang dinilai pogtensi menyimpang dan bentuk unit-unit pengendali gratifikasi di masing-masing kementerian

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

KPK Kembangkan Korupsi Haji ke Anggaran 2010-2011

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama hingga periode sebelumnya.
“Kita ekspose perkara itu, ternyata setelah dilakukan penyidikan, berkembang kasusnya yang semula terkonsentrasi 2012-2013, ternyata periode 2010-2011 juga ada,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Gedung KPK Jakarta, Jumat (14/11).
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Menteri Agama 2009-2014 Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus ini.
Namun Zulkarnain enggan menjelaskan temuan KPK mengenai modus korupsi dalam periode 2010-2011.
“Iya tentu kita putuskan, kita harus lihat juga dengan waktu,” ungkap Zulkarnain.
KPK dalam kasus ini menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran yaitu Badan Penyelenggara Ibadah Haji, pemondokan, hingga transportasi jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp1 triliun pada 2012-2013.
Suryadharma Ali diduga mengajak keluarganya, unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR untuk berhaji, padahal kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah mengantre selama bertahun-tahun.
Dalam rombongan, selain Suryadharma Ali, ada juga mantan Wakil ketua komisi IX DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfiz dan mantan anggota Komisi X dari fraksi PPP Reni Marlinawati.
Selain itu; istri Suryadharma, Wardhatul Asriah dan menantunya Rendhika Deniardy Harsono hingga total ada 34 orang dalam rombongan yang diangkut PT Al Amin Universal. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

UMP di Jakarta Rendah, KSPI: Harusnya Malu Sama Kota Penyangga

Jakarta, Aktual.co —Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta masih kalah dengan daerah penyangga, maka perlu dinaikkan.
“Jika DKI menerapkan upah murah, harusnya malu. Kota Bekasi saja dewan pengupahaannya pada Kamis (13/11) sudah memutuskan UMK Kota Bekasi 2015 adalah sebesar Rp 2,954 Juta,” kata Said lewat siaran persnya di Jakarta, Jumat (14/11).
Dia mengatakan hingga saat ini, DKI urung memutuskan UMP yang belum disepakati oleh Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI. Buruh pun mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk segera memutuskan UMP lebih tinggi dari kota penyangga.
Menurut dia, Gubernur DKI tetap ingin melenggangkan praktik upah murah bagi buruh di Jakarta.
Said mengatakan, pihaknya mendesak agar Gubernur DKI Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama untuk menetapkan UMP di ibukota lebih tinggi dan tidak boleh rendah dari kota penyangga.
“Jadi harapan buruh DKI kepada Pak Ahok adalah UMP DKI tidak boleh lebih rendah dari UMK kota Bekasi yang sudah sah diputuskan,” kata dia.
Di lain pihak diberitakan Ahok mengatakan tidak akan meneken rekomendasi nilai UMP 2015 yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan dari unsur buruh senilai Rp3.574.179,36.
Dia akan tetap menahan UMP DKI 2015 pada angka Rp2,7 juta sebagaimana rekomendasi Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha dan pemerintah.
Lebih lanjut, Ahok justru menyarankan para buruh di Jakarta agar pindah ke Bekasi jika ingin mendapatkan upah seperti yang dituntut buruh.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Ahok Imbau Warga Jangan Buang Sampah ke Sungai

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengimbau warga menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai sebab lingkungan yang buruk akan mengundang bencana.

“Kebiasaan membuang sampah harus dihentikan, terutama ke sungai-sungai makanya kita mau mengaktifkan gerakan pungut sampah,” katanya usai memimpin rapat pemetaan sarana prasana pengelolaan persampahan di Balai Kota Jakarta, Jumat (14/11).

Ia mengatakan gerakan pungut sampah akan dimulai dari seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai 70 ribu orang.

Gerakan ini, kata Ahok, terinspirasi dari gerakan pungut sampah yang sudah digagas kelompok masyarakat yang peduli Sungai Ciliwung.

“Bandung juga sudah memulai ini sehingga Jakarta akan dicanangkan mulai 22 November,” katanya.

Selain mengaktifkan gerakan pungut sampah, pihaknya juga menerapkan sanksi bagi warga yang tetap membuang sampah sembarangan.

Ahok mengatakan gaya hidup masyarakat Jakarta perlu diperbaharui dengan mengajak mereka lebih peduli pada kota ini.

“Kalau tidak peduli maka kota ini akan susah maju, mulai dari masalah sampah,” katanya.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas mengatakan gerakan pungut sampah akan dicanangkan di Taman Menteng Jakarta Pusat pada 22 November 2014.

“Kami bekerjasama dengan ‘Komunitas Bersih nyok’ yang menggagas beberapa terobosan untuk kebersihan Jakarta,” katanya.

Ia mengatakan selain menggerakkan para PNS dan pelajar, kegiatan ini juga diharapkan menular ke masyarakat.

Sarana prasarana untuk menunjang program itu juga sudah disiapkan dinas tersebut dengan mengadakan 1.300 tong sampah baru.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Siap Jadi Jaksa Agung, Andhi Nirwanto Serahkan Rekam Jejak ke Pengamat

Jakarta, Aktual.co —  Plt Jaksa Agung, Andhi Nirwanto, menyatakan kesiapannya untuk memimpin Korps Adhyaksa jika ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo.
“Saya tidak pernah menolak jabatan,” katanya yang juga menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung (Waja) di Jakarta, Jumat (14/11).
Ia menceritakan dirinya sudah mengabdi di kejaksaan selama 34 tahun, dan selama itu juga sering dimutasi dengan mendapatkan jabatan sebanyak 19 kali.
“19 kali jabatan itu, tidak pernah ada yang saya tolak. Itulah tadi saya katakan, saya tidak pernah menolak jabatan,” katanya.
Soal rekam jejak selama bekerja sendiri, kata dia, semuanya diserahkan kepada pengamat yang menilai. “Kita serahkan kepada pengamat,” tegasnya.
Sampai sekarang atau sebulan lebih, kejaksaan belum ada pemimpinnya, setelah Jaksa Agung sebelumnya, Basrief Arief, berhenti dari jabatannya seiring berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Saat in, sejumlah nama calon beredar, antara lain, HM Prasetyo, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) yang saat ini menjadi politisi Partai Nasdem.
M Yusuf, Ketua PPATK dan R Widyo Pramono, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain