4 April 2026
Beranda blog Halaman 42232

Korupsi Dermaga Sabang, KPK Periksa 3 PNS Ditjen Anggaran

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi terus menggeber pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk kasus pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2010.
Penyidik lembaga tersebut, bakal meminta keterangan dari tiga Pegawai Negeri Sipil yaitu, PNS di Ditjen Anggaran Raden Sudariyanto, Eko Sudaryono dan Anggara Supardjo. Ketiganya bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk Teuku Saiful Ahmad.
“Ketiganya bakal dimintai keterangan untuk tersangka TSA,” kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK, Selasa (11/11).
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tersangka yaitu eks Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara Heru Sulaksono dan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Ramadhan Ismy.
Keduanya diduga melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu koorporasi terkait pembangunan Dermaga bongkar di Sabang.
Atas perbuatannya Heru dan Ismy disangka telah melanggar Pasal 2 ayat 1 subsinder Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Kedunya juga kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Tiga Korban Penipuan Broker Motor di Lumajang Lapor ke Polisi

Lumajang, Aktual.co — Polres Lumajang, Jawa Timur, mengaku sudah menerima sebanyak tiga laporan dari warga yang mengalami penipuan. Penipuan itu, berkedok broker motor.

“Kami sudah menerima tiga orang yang menjadi korban dari pelaku Ririn Anita Setyowati, yang berkedok sebagai broker motor dan laporan ini sudah ditangani Unit 3 Reskrim untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Kasat Reskrim Polres Lumajang, Iptu Heri Sugiono, ketika mendampingi Kapolres Lumajang, AKBP Singgamata, Selasa (11/11).

Dikatakan Iptu Heri Sugiono, proses hukum sudah berjalan dan pelaku sudah diberikan surat panggilan. Tetapi kalau tiga kali pemanggilan tidak hadir, tegas Iptu Heri Sugiono, pelaku akan dinyatakan sebagai tersangka dan masuk dalam DPO (daftar pencarian orang).

“Laporan korban sudah kami proses dan kalau pelaku kabur kami akan kembangkan menyidikan dan memburu tersangka. Kalau perlu kita akan koordinasi dengan Polda Jatim untuk melacak kaburnya palaku,” paparnya.

Dalam aksinya, pelaku Ririn mengaku sebagai sales dari salah satu dealer kendaraan di Lumajang. Bahkan, dia meminta sejumlah uang dengan alasan untuk uang muka (DP) setiap kendaraan motor yang dipesan.

“Saya kena Rp10 juta dan ada kwitansinya, tetapi kwitansinya tidak menyebutkan pembelian motor di dealer mana, karena ditanda tangani oleh Ririn sendiri,” ujar Eko Wahyudi (30), warga desa Candipuro dalam laporannya ke Mapolres Lumajang.

Selanjutnya, Eko mengaku akan dijanjikan motor honda di dealer Sumber Mas Motor Lumajang. “Tetapi setelah saya kesana, pihak dealer ternyata tidak  pernah menerima uang muka dari Ririn,”paparnya.

Terkait dengan laporan itu, Pimpinan Dealer Sumber Mas Motor saat dikonfirmasi terpisah, membenarkan soal laporan korban. “Yang jelas, dia menjadi korban penipuan Ririn. Karena uang itu, tidak pernah sampai di Kasir saya. Kalau dia bayar di kasir saya, pasti saya pertanggung jawabkan dan unit yang dipesan pasti sudah ada. Ini masalahnya, dan atas laporan korban ini, saya kemarin juga sudah melaporkan Ririn ke Mapolres dengan perkara penghinaan, karena telah mencatut nama dealer saya untuk tindak penipuan itu,” kata Yuhanes Efendi.

Yuhanes mengaku pelaku Ririn ini, memang pernah menjadi karyawannya setahun lalu. “Sejak 30 Oktober 2013 lalu, dia sudah saya pecat, karena telah menggunakan uang perusahaan. Dan kalau sekarang dia melakukan penipuan kepada konsumen, lebih baik dilaporkan saja ke Mapolres Lumajang agar di proses hukum,” sarannya.

Dikatakan Yuhanes, untuk saat ini dia meminta para calon konsumen untuk lebih waspada dan hati-hati dan tidak melakukan transaksi pembelian di luar prosedur. “Kalau di dealer kami, semua transaksi pembelian motor, baik cash maupun kredit harus melalui loket kasir dan pesan ini sudah kami pampang di banner di dealer kami untuk menghindari ulah pelaku kejahatan yang memanfaatkan kesempatan melakukan penipuan kepada calon pembeli,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Banjir 1,5 Meter di Kampung Pulo, 1.508 Warga Terendam

Jakarta, Aktual.co —Hujan yang mulai turun di Jakarta, mulai menuai ancaman di wilayah ‘langganan’ banjir. Salah satunya di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Ada 1.508 kepala keluarga (KK) atau 3.427 jiwa di tujuh RW dan 47 RT yang sudah terendam air setinggi 1,5 meter akibat meluapnya air di Sungai Ciliwung akibat hujan lebat yang mengguyur Jakarta dan Bogor sejak Senin (10/11) kemarin.

Dari informasi yang dihimpun Aktual.co, air mulai naik sekitar pukul 02.00 Wib dinihari tadi. Sejak pukul 05.00Wib hingga pukul 10.00Wib pagi tadi, ketinggian air sudah mencapai 1,5 meter di radius 15 meter dari Sungai Ciliwung. Namun warga dilaporkan belum ada yang mengungsi dan memilih bertahan di atap rumahnya masing-masing yang belum tersentuh air.  

Dari seorang warga didapat informasi kalau sebelumnya pemberitahuan akan adanya banjir sudah tersebar di Kampung Pulo. Jadi saat banjir warga sudah siap. “Udah biasa banjir kaya begini di sini mah, jadi kami udah ngga kaget lagi,” ujar Prapto, warga Kampung Pulo, Selasa (11/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Ancam Bubarkan FPI, Ahok Disarankan Bijak

Jakarta, Aktual.co —Ancaman yang dilontarkan Plt Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) menuai kecaman dari politisi Gerindra Arief Poyuono.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra DKI Jakarta itu menilai Ahok harusnya menyikapi sikap FPI yang ingin melengserkannya, dengan bijak dan legowo. Dan bukan malah mengeluarkan pernyataan yang terkesan menantang,

“Jangan sok jago berkoar-koar mau bubarin FPI. Itu engga bijak sebagai seorang pemimpin,” kata Arief di Jakarta, Selasa (11/11).

Alasan FPI untuk menolak Ahok sebagai Gubenur, pun menurutnya, jangan disalahartikan karena menolak Jakarta dipimpin  orang non muslim.”Justru pernyataan Ahok sendiri yang ‘phobia’ akibat kuatnya penolakan masyarakat terhadap dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta.”

Arief menilai Ahok justru seperti menarik persoalan penolakan atas pelantikan dirinya sebagai Gubernur DKI definitif ke arah konflik horisontal. Yakni dengan mengaitkan ketidaksukaan FPI ke arah isu SARA.

Karena itu, dia menyarankan Ahok agar tenang dan percaya saja pada sistem demokrasi yang berlandaskan UUD 45 dan Pancasila.

“Sebab jika Ahok banyak bacot justru ditakutkan akan timbul konflik horisontal atau SARA yang membahayakan persatuan Indonesia dan kelompok minoritas di Jakarta,” ujarnya.

Arief juga menyarankan agar PDI-P dan Gerindra mau duduk bareng membahas pengganti Ahok. Karena menurutnya dukungan nyata dari masyarakat Jakarta atas pelantikan Ahok juga tidak ada. Sehingga dia mengartikan masyarakat Jakarta sama dengan ormas yang menolak Ahok.

“Kalau sudah begini sebaiknya PDIP dan Gerindra duduk bareng untuk menentukan penganti Jokowi .Ingatlah Ahok itu cuma nebeng popularitas Jokowi untuk jadi Wagub DKI ,Sebab waktu pilgub DKI Jakarta Jokowi dipasangkan dengan sandal jepit saja pasti menang kok.”

Artikel ini ditulis oleh:

Brisbane Roar Masuk Nominasi Penghargaan Olahraga Queensland

Jakarta, Aktual.co — Brisbane Roar Football Club terpilih  masuk dalam nominasi untuk Penghargaan Olahraga Tahunan Queensland ke-20, di nominasikan dalam empat kategori yang berbeda menjelang presentasi tahunan pada Senin (1/12) mendatang.

Dalam siaran persnya kepada Aktual.co di Jakarta, Selasa (11/11), Direktur Pengelola Klub, Sean Dobson dinominasikan sebagai Pengelola Klub Olahraga Terbaik Queensland dan Pelatih Kepala, Mike Mulvey sebagai Pelatih Olahraga Terbaik Queensland. Sedangkan Grand Final Hyundai A-League 2014 sebagai Acara Olahraga Terbaik.

Skuat Brisbane Roar 2013/14 saat Premiership dan Championship telah dinominasikan sebagai Tim Olahraga Terbaik Queensland Tahun ini.

Pengumuman pemenang akan dilakukan saat Penghargaan Olahraga Queensland 2014. Acara puncak ini akan diselenggarakan pada Senin, 1 Desember di Brisbane Convention and Exhibition Centre.

Artikel ini ditulis oleh:

Dituntut Mundur, Menteri ESDM Bantah Langkahi Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Kritikan keras dilontarkan pengamat energi dan akademisi terkait penunjukkan beberapa pejabat di sektor energi yang dilakukan menteri ESDM Sudirman Said tanpa melalui tes integritas KPK. Dirinya menilai penunjukan Naryanto Wagimin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas tidak melanggar fakta integritas dan melangkahi keputusan presiden Joko Widodo.

“Tidak ada yang dilanggar. Pejabat eselon 1 definitif memang harus diangkat dan berhenti pakai Kepres. Pengangkatan Wagimin baru sebatas Plt, belum definitif. Pemberhentian Dirjen Migas tersebut sedang diproses ke Setneg,” ujar Menteri ESDM Sudirman Said kepada Aktual, ditulis Selasa (11/11).

Terkait penunjukkan Widyawan sebagai stafsus, Menteri ESDM berkilah jika hal itu tak memerlukan ijin Presiden.

“Widyawan staf khusus, jadi tak perlu ijin presiden,” tambahnya.

Baik Wagimin maupun Widyawan pernah menjadi saksi dalam kasus korupsi di KPK, artinya dalam keputusan kolektif kolegial, mereka tahu dan ikut bertanggung jawab, Menteri ESDM menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut pada KPK.

“Tidak semua yang diperiksa KPK bersalah. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Menteri ESDM Sudirman Said dinilai melakukan kesalahan dengan menunjuk atau mengangkat Widyawan Prawiraatmaja sebagai Staf Khusus Kementerian ESDM dan Naryanto Wagimin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas menggantikan Edy Hermantoro.

“Saya lihat ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh Sudirman Said, karena Jokowi-Jk sudah menandatangani komitmen dengan KPK bahwa sampai di level Dirjen pun itu semua harus melalui tes integritas oleh KPK. Kami lihat sendiri surat komitmennya yang sudah di tanda tangan saat berkunjung ke KPK,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch, Ferdinand Hutahaean.

Dengan diangkatnya Plt Dirjen Migas tanpa melalui uji integritas tentu menyalahi aturan. Apalagi, figur yang diangkat merupakan figur-figur bermasalah dengan hukum.

“Semua itu sudah diatur, termasuk Direksi atau Komisaris BUMN. Semua harus melalui uji integritas. Tapi malah tidak dilakukan oleh Menteri ESDM, jadi ini anak buahnya pak Jokowi mau dipertahankan atau tidak?,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain