Jakarta, Aktual.co —Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, membicarakan agenda pelantikan Pelaksana Tugas Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur definitif DKI Jakarta.
Usai menemui Mendagri, Pras mengatakan akan segera menggelar rapat dengan pimpinan DPRD untuk menentukan agenda pelantikan Ahok secepatnya.
“Alhamdulillah dengan adanya surat dari Kemendagri tertanggal 28 Oktober 2014, rapat dengan pimpinan DPRD untuk mengagendakan pelantikan Pak Ahok sebagai Gubernur DKI akan secepatnya dilakukan,” kata Pras di Gedung Kemendagri Jakarta, Rabu (29/10).
Diketahui di DPRD DKI Jakarta sudah beredar surat dari Kemendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan terkait pembahasan mekanisme pemberhentian Basuki sebagai Wakil Gubernur guna mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta.
Dalam Surat Nomor 121.31-38/Otda tersebut dijelaskan mekanisme penggantian Wagub menjadi Gubernur DKI Jakarta diumumkan oleh Pimpinan DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo melalui Mendagri Tjahjo Kumolo.
Pemerintah mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera menggelar rapat paripurna dengan agenda pengangakatan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI hingga sisa masa jabatannya berakhir pada 2017.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kementerian Dalam Negeri sudah mengirimi surat mengenai pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan sudah diterima Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. 
Dalam surat yang diterima Selasa kemarin, Kemendagri meminta DPRD agar segera menggelar sidang untuk melantik Ahok.  
Namun, Anggota DPRD dari Fraksi PKS Dite Abimayu justru mengaku belum bisa menerima tafsiran Kemendagri atas Perpu no.1 tersebut.
Bahkan dia menyarankan pimpinan dewan agar ‘mengabaikan’ dulu fatwa Mendagri, sampai keluarnya fatwa dari Mahkamah Agung (MA).
“Kita kan sudah melayangkan surat ke MA, untuk meminta fatwa serupa usul saya sih lebih baik kita tunggu keluar fatwa MA dulu sebelum kita ikutin apa yang sudah di fatwakan kemendagri,”ujarnya di DPRD DKI, Selasa (28/10) kemarin.
Dikatakan Dite, dengan menunggu fatwa MA bukan berarti dirinya menyerukan agar dewan mengabaikan fatwa yang sudah dikeluarkan kemendagri.
“Perbandingan itu saya kira tidak dilarang, agar kita bisa mendapatkan kepastian hukum yang jelas ketika melangkah. Lagian kita kan sudah melanyangkan surat kepada MA.  Saya kira surat yang dilayangkan ke MA harus kita hormati juga,”ungkap Dite.
Setelah membaca pasal demi pasal dalam perpu, Dite menilai memang ada pasal 203 yang menguatkan Ahok untuk dilantik menggantikan posisi Jokowi. 
Itu kalau mengacu pada UU 32 tahun 2004 tentang pemerinta daerah. Sementara yang kami ketahui untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu tidak mengacu pada UU 32 2004 melainkan mengacu pada UU no. 29 2007 tentang pemerintahan provinsi khusus ibu kota Jakarta.
“Bukti kalau pemilihan gubernur Jakarta  menggunakan UU 29 / 2007 adalah penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih harusu memperoleh suara lebih 50 persen. Ini terbukti terjadi dua putaran pemilihan,” jelasnya.
Disambungnya, “dengan melihat fakta penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta menggunakan UU 29/2007, maka pendapat saya pasal 203 dalam perpu yang dimaksud untuk Jakarta tidak bisa digunakan. Makanya saya katakan tadi sebaiknya fatwa MA harus ditunggu juga, biar semuanya jelas,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh: