Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan langsung menyurati Presiden Joko Widodo, jika para menterinya tetap membandel tak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Peyelenggara Negara kepada lembaga tersebut.
“Kalau tidak melapor kami punya kewajiban mengingatkan presiden. Setelah dilantik ada waktu 2-3 bulan untuk lapor,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Selasa (28/10) malam.
Johan yang beru saja dilantik sebagai Deputi Bidang Pencegahan mengimbau, agar para menteri Jokowi mengindahkan seruan KPK, karena jika tak melapor tak mengindahkan KPK langsung bertindak.
“Setelah jadi menteri segera melaporkan harta kekayaan seusai kewajiban UU. Kalau tidak, ‘Ko tidak melaporkan, kami akan menyurati ke menteri ditembuskan ke presiden. Kami bisa menyurati ke Presiden jika menteri yang tidak patuh,” kata dia.
Johan mengatakan, laporan LHKPN itu merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara, karena itu bagian tugas bagi para pejabat. Johan pun mengaku, jika para menteri merasa kebingungan untuk melakukan pelaporan, KPK, lanjut dia, akan memandu setiap pejabat negara yang akan melaporkan LHKPN.
“Kami membuka ruang apabila ada menteri yang ingin semacam dipandu untuk mengisi formullir LHKPN,” kata Johan

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly agar mempelajari risalah sidang pembahasan UU Partai Politik.
Demikian disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu (29/10) .
Dikatakannya juga, dirinya saat menjadi anggota Panja UU Partai Politik. Sejarah munculnya Mahkamah Partai adalah belajar dari konflik PKB Gus Dur dan Cak Imin.
 “Waktu itu kita bersepakat yang boleh menyelesaikan konflik hanya internal partai. Pemerintah tidak boleh intervensi,” kata mantan Wakil Ketua Komisi III DPR ini Rabu (29/10).
Sedangkan penentu akhir, terang Muzzammil, adalah pengadilan yang keputusannya harus merujuk dan memperkuat kewenangan Mahkamah Partai sesuai dengan UU.
“Jadi, bukan kewenangan Menkumham untuk tentukan kepengurusan yang sah suatu kepengurusan dalam konflik internal partai politik,” terangnya.
Kata dia lagi, SK Menkumham mensahkan DPP PPP versi M Romahurmuziy syarat muatan politik dan tidak profesional dalam menjalankan amanah UU. (baca: Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Cacat Hukum)
“SK itu menunjukkan beliau belum pelajari secara mendalam UU Parpol dan 8 Putusan Mahkamah PPP dalam menyelesaikan konflik internalnya. Saya harap Pak Laoly dapat menjaga kredibilitas dan kepercayaan yang telah diberikan Pak Jokowi,” tandas politisi asal Lampung ini.
Muzzammil sebelumnya menyayangkan keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly yang mengeluarkan SK Pengesahan Kepengurusan DPP PPP baru hanya satu hari setelah dirinya dilantik.
Seperti diketahui, MenkumhamYasona H Laoly mengesahkan kepengurusan PPP versi M Romahurmuziy hasil Muktamar PPP Surabaya. Keputusan tersebut diambil pada Selasa (28/10), atau sehari setelah dia dilantik menjadi menteri oleh Presiden Jokowi. Menurut dia, keputusan harus diambil secepat mungkin agar tidak terjadi kisruh yang berkepanjangan di internal partai berlambang kabah itu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Semarang, Aktual.co —- Perusahaan farmasi terbesar di Semarang, PT Phapros Tbk diam-diam kembali mengembangkan obat antibiotik dari biota laut. Pengembangan produksi terbaru itu dengan temuan teknologi menggandeng Universitas Diponegoro.
Direktur Utama PT Phapros Tbk, Iswanto, menjelaskan produksi obat antibiotik tersebut diambil dari zat yang dikeluarkan microba symbion di terumbu karang. Bahan produksi itu diambil dari hasil laut.
“Jadi ada microba symbion yang melingkupi terumbu karang. Terumbu karang itu kan hidup, nah microba symbion ini mengeluar zat memproteksi terumbu karang. Zat-zat yang dikeluarkan itu yang kita ambil,” kata Iswanto usai acara Akreditasi Laboratorium Kalibrasi PT Phapros, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (28/10).
Menurut Iswanto, PT Phapros dan Undip sudah setahun belakangan melakukan penelitian tersebut. Ia menegaskan bahwa antibiotik tersebut bukan berbahan dasar terumbu karang. “Kita tidak mengambil batu karangnya karena itu merusak. Undip juga pasti tidak akan mau,” terang Iswanto menambahkan.
Namun, Iswanto menyatakan sejauh ini penelitian tersebut belum membuahkan hasil. Menurut Iswanto, kemungkinan penelitian ini akan membutuhkan waktu tiga sampai empat tahun lagi. “Prosesnya masih panjang untuk menjadi antibiotik. Tiga sampai empat tahun mudah-mudahan bisa kita kembangkan menjadi antibiotik. Saya teknis tidak tahu detil,” terang Iswanto.
Iswanto mengklaim penelitian yang dikembangkan saat ini sejalan dengan visi maritim Presiden Joko Widodo. “Kalau Jokowi konsen di kelautan pasti akan memanfaatkan potensi kelautan. Pasti akan memanfaatkan potensi laut dari biota menjadi produk-produk yang menjadi nilai tambah. Saya berharap ada kebijakan terkait riset ada insetif yang mendorong riset,” ucap Iswanto.
Saat ini, sambung Iswanto, dana pengembangan obat antibiotik ini berasal dari patungan antara Phapros dengan Undip. “Patennya akan menjadi milik Undip karena kita harus menghargai riset. Tapi nanti komersialisasi itu akan dilakukan Phapros. Pasti akan kita berikan (imbalan) ke undip. Opsinya macam-macam,  apa itu royalti,” tegas Iswanto. 

Jakarta, Aktual.co — Insiden penggulingan meja dalam sidang paripurna  pembahasan susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) kemarin Selasa (29/10) menuai komentar miring.
Salah satunya Wasekjen PDI Perjuangan Pramono Anung. Dalam akun twitternya Mas Pram panggilan akrabnya menyatakan berpolitik dengan membalikkan meja, bentuk dan ekspresi kehilangan rasionalitas dan kontrol diri, tidak boleh terjadi #Malu2in.
Di sisi lain, mantan Wakil Ketua DPR ini juga menyatakan bahwa pimpinan DPR yang memimpin sidang, harus bersikap bijaksana.
“Pimpinan DPR dalam memimpin harus adil dan memimpin buat semua fraksi, bukan hanya kelompoknya saja #Malu2in,” jelas dia dalam akun @Pramonoanung.
“Dalam politik tidak boleh ada jalan buntu, harus duduk bersama untuk mencari jalan keluar, tidak boleh berdasarkan poke-e #DPR,” sambung mantan politisi asal Kediri, Jawa Timur ini.
Perlu diketahui, dalam sidang paripurna pembahasan susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) kemarin, terjadi insiden banting meja. Kericuhan terjadi terkait masalah dualisme kepengurusan PPP.
Insiden penggulingan meja di ruang rapat paripurna dilakukan oleh Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar. Ia menilai susunan anggota fraksi PPP versi Suryadharma Ali yang diserahkan dan disahkan pimpinan DPR dalam paripurna dianggap tidak sah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, hari ini, Rabu (29/10), akan memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian di bawahnya.
Menteri-menteri tersebut antara lain, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nilla F Moeloek, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan.
Selain para menteri-menteri tersebut, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PNP2K) Bambang Widianto juga dikabarkan akan hadir dalam rapat itu.
Rapat itu sendiri akan dilakukan dilakukan di Kantor Kemenko Kesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pukul 11.00 WIB.
Sedangkan agenda rapat itu untuk mengkonsolidasikan program persiapan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Sebelumnya, Puan mengungkapkan pengimplementasian KIS dan KIP menjadi fokus utamanya untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. 

Artikel ini ditulis oleh: