Jakarta, Aktual.co — Munculnya surat keputusan dari menteri hukum dan HAM bernomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tentang status kepengurusan DPP yang sah diketuai oleh Romahurmziy (Romi) menjadi pertanyaan politisi PPP lainnya.

Salah satunya, dipertanyakan oleh  Sekretaris Majelis Pakar PPP, Ahmad Yani, menurut dia kalau SK itu benar ada maka pelanggaran pertama yang dilakukan Menkum HAM di pertama kerjanya.

“Kalau itu terjadi (terbitnya SK)  saya belum tahu, tapi kalau itu terjadi itu pelanggaran pertama yang dilakukan oleh Kemenkum HAM dan melanggar juga surat yang diterbitkan oleh dirjen AHU,” ucap Yani yang didampingi Fahri Hamzah, di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/10).

Ia pun menjelaskan, konflik internal yang dialami oleh PPP, sebenarnya sudah mendapat tindak lanjut dari Dirjen AHU. Menyusul terbitnya, surat yang memerintahkan agar menyelesaikan konflik yang ada di PPP ini melalui makmah partai dan sudah memutuskan rentan waktu tujuh hari, dari tanggal 11-18 Oktober 2014 untuk melaksanakan islah.

“Surat presiden yang kemarin itu, kita ingat adala betul-betul mentaati konstitusi, UU dengan sungguh-sungguh, kalau ada menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik dengan menerbitkan SK muktamar PPP Surabaya sah, itu awal bisa dilakukan interpelasi. Paling tidak interplasi atau bisa ditingkatkan kepada hak menyatakan pendapat,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Bekas Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Anggito Abimanyu mengaku tak tahu soal biro haji milik mantan Wakil Ketua MPR Melani Leimena, Al Amin Universal yang ikut digeledah atas kasus haji.
“Saya tak tahu, (Al Amin) saya juga tidak dikonfirmasi soal Al Amin, saya hanya membacakan dokumen, hanya proses yang perlu dilklarifikasi lebih lanjut,” kata Anggito usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Suryadharma Ali itu di Gedung KPK, Selasa (28/10).
Dia mengaku, materi pemeriksaan penyidik hari ini, hanya membicarakan soal kuota haji. Namun, lagi-lagi dia membantah, tahu soal kuota haji tahun 2012. Dia mengklaim, ketika proses tersebut selesai, dirinya baru masuk sebagai dirjen kemenang.
Anggito kerap mondar-mandir diperiksa KPK. Namun, dia mengklaim, dirinya bukan saksi utama dalam kasus ini. “Saya bukan saksi utama, masih ada saksi-saksi lain,” kata dia.
Dalam kasus ini bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali ditetapkan tersangka pada tanggal 22 Mei 2014. SDA diduga melakukan korupsi dalam biaya penyelenggaraan , pengadaan barang dan jasa serta fasilitas yang disediakan untuk peserta haji.
Total duit yang disalahgunakan SDA diperkirakan mencapai Rp 1 triliun. Dana tersebut berasal dari APBN dan setoran calon jamaah haji melalui tabungan haji. Dalam hal ini SDA dijerat dengan pasal 2 ayat 1 pasal 3 Undang-undang pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat 5 ke 1 dengan pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Bekas Direktur Jeneral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu mengaku, tak tahu soal pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012-2013.
“Itu dimintai kerterangan kan 2012-2013, nah 2012 itu memang saya dijadikan dirjen setelah proses pengadaan selesai, jadi saya kurang bisa menjawab pertanyaan apabila itu menyangkut dengan barang dan jasa di Arab Saudi tahun 2012,” kata dia usai diperiksa sebagai saksi untuk Suryadharma Ali, Selasa (28/10).
Dia pun mengaku, tak bisa menjawab apabali ditanya perihal pengadaan itu. Karena dia lagi-lagi mengklaim, ketika proses pengadaan berjalan selesai, dirinya masuk sebagai dirjen. “Kalau ditanya pak SDA di tahun 2012, saya tidak bisa menjawab,” kata dia.
Dia pun kembali berkelit, ketika ditanya soal penunjukan katering dan pemondokan ditentukan sebelum ada persetujuan DPR. “Itu 2012 ya saya tidak bisa menjawab. jadi seluruh proses 2012 itu ada anomali ya, saya tidak tahu. saya tidak bisa menjawab karena itu proses sebelum saya menjadi dirjen,” kata dia.
Dalam kasus ini bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali ditetapkan tersangka pada tanggal 22 Mei 2014. SDA diduga melakukan korupsi dalam biaya penyelenggaraan , pengadaan barang dan jasa serta fasilitas yang disediakan untuk peserta haji.
Total duit yang disalahgunakan SDA diperkirakan mencapai Rp 1 triliun. Dana tersebut berasal dari APBN dan setoran calon jamaah haji melalui tabungan haji. Dalam hal ini SDA dijerat dengan pasal 2 ayat 1 pasal 3 Undang-undang pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat 5 ke 1 dengan pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby