1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 42264

Amnesti Internasional Tuduh Ethiopia Siksa Etnis Oposisi

Jakarta, Aktual.co — Ethiopia dengan sengaja memburu dan menyiksa kelompok etnik terbesar di negara tersebut karena dianggap melawan pemerintah, demikian laporan Amnesti Internasional yang disiarkan pada Selasa (28/10).
Ribuan anggota etnik Oromo “secara rutin mengalami penangkapan tanpa surat perintah, penahanan dalam waktu lama tanpa tuduhan, penculikan, penyiksaan berulang-ulang, dan pembunuhan di luar hukum,” tulis laporan yang didasarkan atas wawancara terhadap lebih dari 200 orang tersebut.
“Puluhan orang yang dianggap membangkang telah terbunuh,” tulis Amnesti Internasional.
Sejak 2011 lalu pemerintah Ethiopia setidaknya telah menangkap 5.000 anggota etnik Oromo dengan alasan pembangkangan, kata Amnesti Internasional.
Sebagian besar di antara mereka dituduh terlibat dalam gerakan gerilya dari kelompok Oromo Liberation Front (OLF).
Amnesti Internasional mewawancarai para tahanan yang melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Kenya, Somalia dan Uganda. Mereka mengaku telah mengalami penyiksaan berupa “pemukulan, sengatan listrik, baja yang dipanaskan, tetesan plastik terbakar, dan pemerkosaan beramai-ramai,” kata laporan tersebut.
Seorang remaja putri mengatakan bahwa bara panas pernah dilempar ke perutnya karena dituduh sebagai anak pendukung OLF. Koban lain, seorang guru ditusuk dengan bayonet di bagian mata karena menolak mengajarkan “propaganda mengenai partai yang kini tengah berkuasa.” Sampai saat ini pemerintah Ethiopia belum berkomentar. Sebelumnya pihak tersebut selalu membantah laporan serupa mengenai penyiksaan dan penangkapan.
“Pemburuan terhadap terduga pembangkag Oromo oleh pemerintah ini adalah kebijakan berskala besar dan brutalitasnya sangat memprihatinkan,” kata peneliti Amnesti Internasional, Claire Beston.
“Kebijakan ini ditujukan untuk mengontrol semua bentuk “ketidak-patuhan politik” di negara tersebut,” kata Beston sambil menambahkan bahwa semua korban dari Ethiopia yang diwawancara mempunyai bekas penyiksaan mencakup luka bakar dan hilangnya anggota tubuh seperti jari, telinga, serta gigi.
Dengan jumlah populasi total sekitar 27 juta orang, Orama adalah kelompok etnis terbesar di Ethiopia dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa resmi Ethiopia.
Beberapa korban yang diwawancarai Amnesti Internasional mengatakan bahwa banyak orang yang ditangkap karena membentuk organisasi kebudayaan untuk mahasiswa. Sebagian lainnya mengatakan ditangkap karena membantu kelahiran anak seorang terduga anggota OLF.
“Sering penangkapan tersebut terjadi karena mereka menolak bergabung dengan partai penguasa,” kata Bestin yang mengkhawatirkan eskalasi penangkapan menjelang pemilihan umum Mei 2015.
Sebelumnya pada April dan Mei lalu, pasukan keamanan menemak mati sejumlah mahasiswa pengunjuk rasa dari Oromia.
Pada saat ini, pemerintah mengatakan bahwa jumlah total korban adalah delapan sementara kelompok Human Rights Watch meyakini angka tersebut jauh lebih besar.
Amnesti sendiri mengatakan bahwa puluhan orang tewas dalam unjuk rasa itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Diperiksa KPK, Anggito Dicecar Soal Kuota Haji

Jakarta, Aktual.co — Tak mau disebut mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, bekas Direktur Jeneral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu klarifikasi kepada awak media.
“Tapi sebelumnya saya mau mengklarifikasi, saya tidak pernah mengkir ya. Saya selalu mngikuti jadwal, jadi jangan dikatakan mangkir. Subtasninya saja deh,” kata Anggito yang baru saja keluar gedung KPK usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk bekas Menteri Agama, Suryadharma Alie, Selasa (28/10).
Dia mengaku, pemeriksaan yang telah berlangsung itu merupakan pemeriksaan lanjutan. Dia pun menyebut, materi yang diajukan kepadanya masih hal yang sama. “Sekitar pengisian kuota kemudian pengadaan,” kata dia.
Baru saja Anggito merampungkan pemeriksaannya. Bekas Direktur Jeneral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian itu diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi penyelenggara haji di Kementerian Agama yang telah menjerat Suryadharma Alie.
Dalam kasus ini, KPK pernah menyita telepon genggam Anggito saat penyidik melakukan penggeledahan di kantor Kemenag yang berada di Lapangan Banteng, Jakarta pada (22/5) lalu. Salah satu ruangan yang ikut di geledah yaitu ruangan Anggito.
Adapun Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kerana diduga menyalahgunakan wewenang sebagai menteri dalam proses pengadaan pemondokan haji, katering, perjalanan ibadah haji dan transportasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Aktivis Hongkong Peringati Satu Bulan ‘Gerakan Payung’

Jakarta, Aktual.co — Aktivis demokrasi Hongkong menandai satu bulan protes mereka yang menyerukan para pendukungnya untuk berunjukrasa malam hari dengan mengenakan topeng penangkal gas air mata dan semprotan merica polisi.
Panitia berusaha untuk menyuntikkan momentum baru ke dalam gerakan kepada massa yang berkumpul di kamp protes utama untuk memulai aksi mereka dengan 87 detik keheningan pada pukul 17:57 (09:57 GMT).
Sesuai dengan jumlah tembakan gas air mata polisi anti huru hara kepada pengunjuk rasa damai yang menduduki jalan raya yang dekat dengan gedung parlemen pada tanggal 28 September lalu.
Tembakan gas airmata tersebut kemudian menjadi bumerang, yang menarik puluhan ribu simpatisan ke jalan-jalan dan membantu mendorong gerakan yang telah menjadi tantangan paling terpadu untuk Beijing sejak protes berdarah Tiananmen pada 1989.
Demonstran menyerukan untuk membatalkan pemilihan calon pemimpin Hongkong yang harus melalui persetujuan Beijing terlebih dahulu, dan memberi label sistem tersebut sebagai ‘demokrasi palsu’.
Namun pemerintah Tiongkok tidak menunjukkan sinyal untuk mundur dan pemimpin protes tidak yakin bagaimana untuk mencapai tujuan mereka.
Salah satu kelompok protes utama mengimbau semua pendukungnya untuk mengenakan masker pelindung dan kacamata yang sama yang mereka kenakan untuk membela diri ketika demonstrasi jalanan berubah menjadi kerusuhan.
Aksi protes ini kemudian dijuluki ‘Gerakan Payung’ karena para demonstran kerap kali menggunakan payung untuk berlindung dari panas, hujan deras, semprotan merica dan pentungan polisi.
Sebuah kelompok Facebook telah mengimbau semua pendukungnya untuk membuka payung secara massal pada pukul 6:00 untuk “mengekspresikan kekecewaan dan kemarahan demonstran”. Hingga saat ini, lebih dari 9.000 orang setuju untuk mengambil bagian dalam aksi ini.
Hu Jia, seorang pembangkang terkenal Tiongkok yang saat ini dalam tahanan rumah, mengatakan ia juga akan membentangkan payung sendiri dalam solidaritas dengan Hongkong.
“Saya akan berpartisipasi dalam acara ini. Di penjara rumah saya di Beijing,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Belum Tunjuk Jaksa Agung, Alasan Jokowi Perlu Dipertanyakan

Jakarta, Aktual.co —  Presiden Joko Widodo diminta untuk segera mengumumkan nama Jaksa Agung yang baru sebagai bagian dari Kabinet Kerja.
“Apabila mengacu Putusan Mahkamah Konstitusional (MK) disebutkan bahwa Jaksa Agung juga merupakan bagian dari kabinet dalam hal penegakan hukum, sehingga patut dipertanyakan alasan Presiden belum mengumumkan nama Jaksa Agung yang baru, hingga kabinet sudah dibentuk,” kata peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dio Ashar Wicaksana di Jakarta, Selasa (28/10).
Jaksa Agung yang baru dinilai akan mempunyai tugas berat karena tiga alasan. Pertama dalam hal upaya pemberantasan korupsi karena masih tingginya persepsi masyarakat mengenai prilaku korup oleh aparat Kejaksaan. 
Kedua dalam hal akuntabilitas, Kejaksaan diniliai sebagai salah satu institusi dengan hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kurang baik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). 
Ketiga dalam hal pengawasan internal, laporan Kejaksaan di tahun 2013 menyebutkan bidang pengawasan telah menjatuhkan sanksi terhadap 168 Jaksa yang melanggar kode etik, dimana 93 di antaranya terkena hukuman sedang dan berat.
“Berdasarkan alasan tersebut, perlu orang yang tepat untuk dipilih sebagai Jaksa Agung dengan kriteria independen yaitu tidak ada afiliasi partai politik dan korporasi, berintegritas, kompeten dan mampu memimpin yaitu pernah memimpin lembaga negara di bidang hukum,” tambah Dio.
Sejumlah nama yang dinilai tepat adalah Muhammad Yusuf (Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Yunus Husein (mantan Ketua PPATK) atau Busyro Muqoddas (Komisioner KPK).
Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan sebaiknya calon Jaksa Agung juga perlu dicari rekam jejaknya oleh KPK.
“Ya perlu lah,” kata Abraham menjawab pertanyaan apakah kandidat Jaksa Agung perlu dilaporkan ke KPK pada Senin (27/10).
Ia menilai bahwa Jaksa Agung harus bersih sehingga dapat menjadi teladan, namun Abraham menolak untuk berkomentar mengenai siapa Jaksa Agung yang tepat.
“Hari ini mungkin belum sempat (dikonfirmasi ke KPK), tapi pengalaman di masa lalu Kapolri pun dikonfirmasi. Jangankan kapolri, waktu zaman SBY, pengisian Kabareskrim pun dikonfirmasi ke KPK. Zaman SBY, posisi jabatan bintang 3 di kepolisian itu diminta ‘tracking’ oleh KPK,” ungkap Abraham.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Fadli Zon: KPK Harus Buka Calon Menteri Bermasalah

‎Jakarta, Aktual.co – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mendesak agar komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk membuka daftar nama calon menteri Presiden Joko Widodo yang terkena tanda merah maupun kuning yang diumumkan sebelum pengumuman kabinet.

‎Pasalnya, dalam proses hasil seleksi yang melibatkan institusi pimpinan Abraham Samad Cs sudah dibuka kepada publik.

‎‎”Harus dibuka itu. Jadikan, karena prosesnya sudah terbuka, kini masyarakat bertanya-tanya siapa sih yang merah dan kuning itu? KPK wajib sekarang ini untuk membuka (nama calon menteri itu, red),” ucap Fadli, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/10). ‎

‎Ia pun akan mengusulkan, bila pimpinan komisi telah terbentuk. Pimpinan DPR yang membawahi komisi III DPR nanti, akan melakukan pemanggil terhadap KPK. Agar membuka secara gamblang daftar nama calon menteri yang terkena tanda merah dan kuning.‎

‎”Oh iya tentu, nanti kalau sudah terbentuk komisi III, kita akan minta untuk dibuka itu siapa-siapa saja,” pungkasnya.‎

Komjak Berharap Jaksa Agung Baru Independen

Jakarta, Aktual.co —  Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) Kaspudin Nor, mengharapkan jaksa agung yang baru harus benar-benar independen atau tidak berpihak kepada kelompok manapun.
Jaksa agung jangan berpihak kepada kelompok manapun, benar-benar independen, katanya di Jakarta, Selasa (28/10).
Ia juga memperhatikan sosok jaksa agung mendatang harus memiliki kemampuan manajerial dan seorang leader yang mampu mengelola dengan baik suatu organisasi serta bagaimana meningkatkan sumber daya manusia lebih profesional.
Jaksa agung baru juga, kata dia, harus mampu meningkatkan kejaksaan jangan beban kerja saja yang diterima.
“Dia juga harus mampu memotivasi jaksa untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai tugas mulia penegakan keadilan,” tukasnya.
Penegakan keadilan itu, ditambahkannya, merupakan muatan moral sebagai dasar untuk mengubah kultur kejaksaan terkait ketidakprofesionalan kinerja berupa berani menerapkan sanksi, baik ke dalam maupun ke luar hingga meningkatkan citra di mata publik.
Soal keilmuan hukum juga wajid dikuasai oleh jaksa agung mendatang, karena jabatannya sebagai negoisator penegakan hukum dan dia mampu mensinergikan dengan lembaga hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedudukannya itu sebagai duta hukum, seperti berhubungan dengan luar negeri, ucapnya.
Setidaknya pemilihan jaksa agung saat ini, merupakan momentum tantangan untuk meningkatkan kembali citra kejaksaan. “Hingga menjadi lembaga yang disegani,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain