30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42291

Dimyati Desak KPK Buka Nama Menteri yang Ditandai

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa membuka nama-nama kandidat menteri Presiden Jokowi yang sebelumnya sempat ditandai karena berpotensi memiliki masalah hukum.
“Harus dibuka KPK siapa diberikan tanda kuning dan merah. Saya kira KPK terbuka, bisa ditanya. Kalau benar ada yang ditandai tapi tetap menjadi menteri, ya tanya ke pak Jokowi alasannya apa,” kata Dimyati di Jakarta, Senin (27/10).
Dia mengatakan, sejauh ini tidak ada pernyataan resmi KPK terkait siapa saja nama kandidat menteri yang sempat ditandai, namun apabila dari sejumlah menteri yang telah dilantik Presiden Jokowi ada nama-nama bermasalah itu, maka harus Jokowi harus menerima risiko.
“Kita kan tidak tahu rekomendasi KPK, tapi kalau pak Jokowi tidak ikut saran KPK maka risiko apapun harus dihadapi, karena jika ada KKN di kabinet maka pasti ditindaklanjuti KPK,” kata dia.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyerahkan nama-nama kandidat menterinya ke KPK dan PPATK untuk dinilai rekam jejaknya dan ditandai bagi nama yang dianggap bermasalah. Jokowi akhirnya mengumumkan jajaran menterinya pada Minggu (26/10), di istana.
Belum diketahui pasti apakah dari sejumlah nama menteri Jokowi yang telah diumumkan dan dilantik itu ada yang sebelumnya ditandai oleh KPK dan PPATK atau tidak. 

Artikel ini ditulis oleh:

Pertandingan PSS Sleman vs PSIS Semarang Syarat dengan Kecurangan

Jakarta, Aktual.co — Kejanggalan yang terjadi pada laga pamungkas babak delapan besar Grup N kompetisi Divisi Utama (DU), yang mempertemukan PSS Sleman melawan PSIS Semarang, Minggu (26/10), membuat PT Liga Indonesia (PT LI) berang.

Seperti diketahui, pertandingan yag digelar di Stadion Sasana Krida Akademi Angkatan Udara, Sleman, Jawa Tengah, berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan PSS Sleman. Anehnya, lima gol yang tercipta pada laga tersebut, terjadi akibat bunuh diri yang dilakukan oleh pemain dari masing-masing tim.

Menyaksikan hal itu, PT LI selaku operator kompetisi sepakbola profesional di Indonesia, langsung bekerjasama dengan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI untuk melakukan investigasi.

Dikatakan CEO PT LI, Joko Driyono, bahwa pertandingan antara PSS Sleman kontra PSIS Semarang telah mencederai semangat ‘fair play’ yang menjadi filosofi olahraga di dunia.

“Kami menganggap ini hal yang sangat serius. Ini merupakan fakta pelanggaran semangat ‘fair play’, dan kejanggalan tersebut berbeda dengan indikator pengaturan skor. Kami juga tidak akan memberikan toleransi,” tegas Jokdri di Jakarta, Senin (27/10).

Menanggapi investigasi yang tengah dilakukan oleh Komdis PSSI, pada Selasa (28/10), PT LI, Komdis PSSI serta perwakilan dari PSS dan PSIS, akan melakukan pertemuan guna membahas kejadian memalukan yang terjadi pada laga PSS melawan PSIS.

“Besok (Selasa, 28/10) Komdis akan menggelar sidang terkait pertandingan tersebut. Sidang tersebut digelar berdasarkan pendalaman fakta yang sedang dilakukan oleh Komdis. Kami akan memberikan sanksi tegas kepada kedua tim,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

LIMA: Sudirman Said Neoliberal

Jakarta, Aktual.co —   Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai masuknya nama Sudirman Said dalam kabinet Kerja usungan Jokowi-JK sebagai Menteri ESDM sangat tidak tepat. Pasalnya, diyakini Sudirman Said merupakan sosok yang memiliki paham Neoliberal.

“Bagi kita agak gamang melihat dia masuk menjadi menteri ESDM. Mungkin untuk rekam jejak korupsinya dia clear meski pernah dikait-kaitkan dengan kasus pengadaan buku di badan rekonstruksi aceh. Tapi memang hanya dikaitkan belum sampai merujuk ke dia secara personal. Tetapi dia sangat dekat juga dengan Kuntoro Mangunsubroto yang kita kenal sebagai agen kepentingan asing di negeri ini,” kata Ray kepada Aktual.co, Senin (27/10).

Ia juga mengungkapkan, antara Sudirman dengan Kuntoro tidak hanya memiliki kedekatan secara emosional. Akan tetapi keduanya juga jelas memiliki kesamaan cara pandang yakni Neoliberal.

“Saya pikir kalau melihat kedekatan mereka bukan hanya kedekatan secara emosional, tapi juga kesamaan cara pandang neoliberal,” tambahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika dilihat dari nama-nama yang mengisi kabinet di sektor ekonomi, menunjukan bahwa Jokowi tidak dapat melepaskan diri dari orang-orang berpaham Neolib.

“Justru kalau kita lihat dari nama-nama di pos-pos ekonomi menunjukan bahwa Jokowi tidak dapat melepaskan diri dari orang-orang berpaham Neolib,” jelasnya.

“Jika pemegang kebijakannya orang neolib maka bagaimana kita bisa melepaskan kepentingan asing dari konstitusi kita. Karena dengan sendirinya dia akan mempertahankan UU yang saat ini dinilai pro akan kepentingan asing,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Prisia Nasution Sambangi KPK

Artis Prisia Nasution saat keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (27/10/2014). Prisila mengaku bertemu dengan Ketua KPK Abraham samad untuk membahas pembuatan film tentang pemberantaan korupsi. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Sutiyoso Ikhlas PKPI Tak Dapat Jatah Menteri

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PKPI Sutiyoso ikhlas presiden Joko Widodo tak memberikan jatah menteri kepada partainya. Sutiyoso mengatakan pilihan itu adalah hak dari Jokowi dan tidak bisa diganggu gugat.
“Ini kan sudah menjadi pilihan presiden. Ya kita terima saja. Kalau kita (PKPI) dipakai Alhamdulillah tidak dipakai ya tidak apa-apa,” kata Sutiyoso di Istana Negara Jakarta Senin (27/10).
Meski demikian dirinya berjanji akan tetap membantu pemerintahan Jokowi-JK bersama Ketum Hanura Wiranto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
Hal ini menurutnya sebuah keharusan setiap ketua umum partai yang mendukung Jokowi-JK saat pilpres.
“Kepada semua ketua umum partai, seperti saya, Pak Win, Cak Imin dan yang lainnya untuk membantunya di pemerintahan Jokowi,” kata dia.
Presiden Jokowi melantik 34 menterinya dalam Kabinet Kerja hari ini. Pelantikan turut dihadiri para Ketum Partai Pendukung Koalisi Indonesia hebat seperti Wiranto, Sutiyoso dan Surya Paloh. Namun Ketum PKB Muhaimin Iskandar tak nampak tadi.

Artikel ini ditulis oleh:

Buruh Tuntut Survei KHL DKI 2015 Diulang

Jakarta, Aktual.co — Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menilai ada kesalahan dalam penghitungan Komponen Hidup Layak (KHL) yang dilakukan Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Sehingga merugikan pekerja atau buruh di Jakarta.
Karena itulah, buruh menuntut dilakukannya penghitungan ulang survei KHL DKI Jakarta untuk tahun 2015.
Wakil Ketua Bidang Advokasi FSP LEM SPSI DKI Jakarta, M Toha, beberapa kesalahan yang dipermasalahkan mereka salah satunya mengenai besaran uang sewa kamar untuk tempat tinggal.
Di mana jumlahnya menurun dari tahun 2014 yang sebesar Rp671 ribu perbulan. Padahal uang sewa kamar secara realistis akan naik sepanjang tahun.
“Tapi justru tahun 2015 ini kurang dari Rp671 ribu. Pemerintah sebaiknya menggunakan angka survei rata-rata di Grogol yang kini per petaknya sekitar Rp800 ribu,” kata dia, di Jakarta, Senin (27/10).
Contoh item lainnya di KHL yang menurutnya kurang representatif, yakni di tiket transportasi yang merujuk pada harga tiket TransJakarta dengan ekstra subsidi Rp2 ribu per tiketnya.
Padahal dalam prakteknya tiket yang berlaku adalah tarif normal Rp3 ribu per tiketnya.
“Secara umum terdapat selisih yang cukup besar antara KHL yang berlaku saat ini dengan kenyataan lapangan. Selisih itu sebesar Rp372.655,89 dan itu baru KHL saja yang merujuk pada 60 KHL,” kata dia.
Disampaikan Toha, selisih akan semakin melebar di tengah pertumbuhan inflasi DKI Jakarta sebesar empat persen per tahun, kenaikan bertahap tarif dasar listrik, dan juga kenaikan BBM pada 1 November mendatang.
Oleh karena itu, menjelang penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2015 yang dijadwalkan paling lambat diputuskan tanggal 1 November, para buruh akan melakukan berbagai aksi unjuk rasa.
Aksi tersebut misalnya yang dilakukan oleh gabungan pekerja/buruh dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), SPKAG, SMBI dan PPI pada Senin (27/10) pagi di depan Balai Kota DKI Jakarta dan Istana Negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain